Paris, Paniai, dan Postkolonial Dominggus Elcid Li  ;   Sosiolog; Peneliti IRGSC; Saat Ini Meneliti di Ash Center, Harvard Kennedy School

KOMPAS, 21 Januari 2015

                                                                                                                       

PARIS dan Paniai! Meski keduanya sama-sama tertera dalam peta geografis, dalam perkara kematian ternyata rasa manusia Indonesia sungguh berbeda. Manusia Indonesia lebih tergerak untuk berkomentar soal kematian para kartunis/jurnalis Charlie Hebdo dan para konsumen di salah satu supermarket Kosher di Paris, Perancis.  Sementara komentar soal kematian belasan anak remaja tanggung yang ditembak mati saat mereka sedang menari di lapangan terbuka di Paniai, Papua, Indonesia, pada Desember 2014, hingga kini masih senyap. Tanpa menunggu waktu lama, Presiden Joko Widodo memberikan ucapan belasungkawa untuk para korban di Paris beberapa jam setelah kabar kematian itu berembus ke pelbagai penjuru dunia. Seolah beliau tidak ingat bahwa ia hampir tidak bersuara sepatah kata pun untuk kematian di Paniai, Papua. Di kalangan intelektual Indonesia pun sikapnya hampir sama: ada yang ikut bersuara ’saya adalah Charlie’ atau ’saya adalah Ahmed’, tetapi yang jelas tidak ada yang pernah menulis ’saya adalah Paniai’. Ketiga pemuda yang memberontak di Paris merupakan bagian dari komunitas keturunan warga eks jajahan Perancis. Dua di antaranya berasal dari Aljazair, negeri yang juga bergolak setelah Vietnam memberontak. Tidak semua anak eks daerah jajahan dapat menjadi Zinedine Zidane: bisa bermain bola, kaya, dan keluar dari ghetto. Tidak mudah bagi anak-anak para imigran untuk ikut merasakan janji egalite dan fraternite. Republik Perancis masih belum keluar dari krisis pasca kolonial. Tetapi itu persoalan di Perancis. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Politik etis Indonesia Di Indonesia, kawasan politik yang diakui dunia pasca Perang Dunia II, warganya tidak mampu keluar dari persoalan laten pasca pembentukan negara.  Kebanyakan masih mengutip bahwa penjajah hanya terkait dengan rasialisme kulit putih. Struktur legal rasisme yang dipraktikkan Belanda di Hindia Belanda tidak dicermati. Seolah slogan emansipasi di negara baru langsung terjadi setelah  penjajah Belanda pulang. Tidak mengherankan jika Hardt dan Negri (2000) menyebut national liberation sebagai ’hadiah beracun’. Mimpi emansipasi egaliter di antara warga negara tidak terjadi sebab kaum terdidik awal kemudian malah berubah menjadi ’penjajah’ untuk kawanannya yang lain. Politik etis Belanda ’seolah’ menemukan duplikatnya 100 tahun kemudian di tangan para bangsa kulit coklat muda. Katanya Pemerintah Indonesia sedang melakukan studi kelayakan pembangunan kereta api di Papua. Lalu, apa bedanya dengan Daendels yang membuka jalan Anyer-Panarukan dua abad silam? Mengapa usul Perdana Menteri Tiongkok untuk Presiden RI juga ada dalam struktur yang sama? Dalam gaya politik etis, subyek adalah tunggal dan tak butuh konfirmasi. Pelaku pembangunan senantiasa memiliki alasan etis untuk merasa telah berbuat baik. Yang jelas interpretasi kaum yang dianggap tidak memiliki peradaban dianggap tidak penting dan tidak diperlukan. Partha Cattharjee (2005), salah seorang penulis dari India yang menulis ulang soal Konferensi Asia Afrika lima dekade silam, mengutip ungkapan Soekarno dalam pidatonya bahwa neokolonialisme kini kembali di tangan segelintir elite. Janji kemerdekaan tak mudah terlihat dalam kenyataan setelah enam dekade merdeka dari Eropa. Posisi senja India yang sudah dialami Indira Gandhi kini juga dialami Megawati Soekarnoputri. Jika Cattharjee lidah kelu terhadap nasib kaum dalit, di Indonesia orang Papua-lah yang menjadi warga di luar kasta. Kematiannya tidak dianggap dan tanahnya dirampas. Papua batas modernitas Perkara kepedulian di era globalisasi media informasi sudah menjadi amat mekanis. Penderitaan populer diukur dengan trending topic. Artinya mungkin seperti ini: kematian di Paris itu kelas satu, kematian di Ferguson kelas dua, eksekusi ribuan orang oleh Boko Haram di Nigeria itu kelas tiga, dan kematian di Paniai nyaris tidak ada dalam peta imajinasi para kaum literer. Padahal, manusia yang tidak bisa keluar dari banjir informasi dan menemukan ’persoalan riil’ untuk kawanan kolektifnya jelas-jelas tidak bisa diajak ke mana-mana.  Ingatan kolektif dalam sejarah kemerdekaan Indonesia soal Papua bagi Indonesia amat terkait dengan Boven Digul, tempat para tahanan politik yang menentang Pemerintah Hindia Belanda dibuang. Kini perilaku KNIL di Hindia Belanda terhadap warga pribumi seolah ditiru lurus oleh aparat keamanan terhadap orang asli Papua. Upaya mengingat ulang gerak maju kolonialisme di Jawa dengan tumbangnya Pangeran Diponegoro kini kerap dibahas dan diperingati sebagai titik kekalahan menentang penjajahan. Tapi, mengapa pembunuhan Theys Elluay tak dianggap sebagai perulangan gerak maju siasat kolonialisme kontemporer? Jika struktur peradaban disandingkan antara yang mentah (natural) dan gerak mengubah yang asli diukur sebagai kemajuan (progress), ketelanjangan dengan mudah diartikan sebagai tidak beradab. Modernisme/kolonialisme adalah satu paket. Kaum yang menyatakan diri modern merasa lebih berhak mengatur manusia yang dianggap tidak memiliki peradaban. Mereka butuh ’diajari’. Kolonialisme juga bergerak di dataran yang sama: penjajah selalu merasa lebih tinggi dan berhak memerintah. Selama tataran berpengetahuan terus bergeser ke irama autocracy, selama itu pula korban dianggap sebagai harga pembangunan yang obyektif. Di titik ini subyek tidak lagi ada dan ini sudah bukan lagi politik etis, yang masih menempatkan subyek sebagai diri yang otonom dan bertanggung jawab. Keputusan hanya mengikuti manual untung rugi. Diam kali ini menandakan subyek tidak lagi memiliki otonomi. Diam kali ini merupakan kekalahan total. Marhaenisme sebagai ideologi politik Jokowi pun belum sampai pada persoalan yang sedang dihadapi di Papua. Marhaenisme merupakan asimilasi terjemahan kaum literer tentang kaum proletar pasca revolusi industri yang tetap ada dalam horizon modernis praindustri di negeri jajahan. Tidak mengherankan jika Jokowi diam dan tak punya kata ketika berhadapan dengan kematian di Paniai. Diam di sini tidak sekadar tunda bicara, tetapi ketiadaan kata. Krisis epistemologi ini harus dijawab, sebelum perangkat-perangkat modernitas terus dipaksakan dan kematian menjadi banal di Papua. Mungkin ini penjelasan mengapa Jokowi dan Prabowo mampu mengecam aksi pembunuhan di Paris dan dua-duanya diam terhadap pembunuhan di Paniai. ●