Strategi Regionalisme Penting Abad ke-21 Rene L Pattiradjawane  ;  Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 09 November 2014

                                                

                                                                                                                       

Tidak bisa disangkal, regionalisme menjadi strategi penting dalam kebijakan luar negeri Tiongkok. Berbagai inisiatif regionalisme bermunculan pada abad ke-21, menempatkan RRT sebagai negara paling aktif menawarkan berbagai solusi tak hanya dalam lingkup kawasan, tapi juga secara global menjadikan negara berpenduduk terbesar di dunia itu mengejar status negara adidaya sejajar dengan AS dan Jepang. Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Beijing, awal pekan depan, memberikan ujian penting bagi Tiongkok di tengah berbagai inisiatif tidak hanya menyangkut masalah ekonomi dan perdagangan dalam mekanisme kawasan perdagangan bebas, tapi juga berdampak politik global menuju terbentuknya tata dunia baru. Dalam pertemuan APEC dengan RRT sebagai tuan rumah, ada berbagai inisiatif yang didorong Beijing, seperti pendanaan infrastruktur bagi kawasan Asia-Pasifik serta perjanjian regional dan internasional anti korupsi, dan berbagai perjanjian lain. Semua usulan baru ini menjadikan kawasan Asia-Pasifik sangat dinamis, tidak hanya banyaknya perjanjian yang ingin dicapai (termasuk upaya mendorong perjanjian kawasan perdagangan bebas Asia-Pasifik), tapi juga beragamnya organisasi penataan baru yang bercampur satu sama lain. Pengujung tahun 2014 pun akan ditandai dengan beragamnya usulan arsitektur keamanan baru yang berbeda dengan masa Perang Dingin. Berbagai ketegangan yang terjadi di sepanjang pesisir barat Samudra Pasifik dicarikan modalitas memadai untuk memastikan tidak terjadinya konflik terbuka. Tingkat ketergantungan sejumlah negara Asia-Pasifik menjadi semakin tinggi satu sama lain, terutama atas desakan kebutuhan pengembangan pembangunan ekonomi yang sangat tergantung pada stabilitas dan perdamaian kawasan. Kekuatan transformatif regionalisasi Asia-Pasifik diharapkan menjadi bangunan penting hubungan kerja sama antarbangsa dalam lingkup modernitas abad ke-21, tidak hanya bagi kepentingan dalam negeri negara masing-masing, tapi juga mencakup kawasan luas lintas samudra. Bersamaan dengan ini, kita perlu mencatat, dinamika hubungan bilateral, regional, dan multilateral di abad ke-21 masih menghadapi tantangan struktural dalam sistem internasional yang belum mencapai kondisi lingkungan multipolar. Tiongkok memang menjadi kekuatan baru yang diandalkan banyak negara berhadapan dengan AS sebagai kekuatan unipolar dalam sistem global, khususnya menyangkut penataan pemerintahan global yang selama ini ditentukan satu sisi kepentingan saja. Kita pun mencatat, kekhawatiran melihat upaya Tiongkok mengintegrasikan diri ke berbagai komunitas regional ataupun partisipasinya dalam berbagai ragam isu dunia. Sampai sekarang kita masih berharap RRT bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan, norma, dan tujuan bersama tidak hanya pada tingkatan organisasi regional, tapi juga internasional. Dinamika kawasan Asia-Pasifik sendiri juga masih menghadapi persoalan pertikaian diplomasi, seperti masalah Taiwan yang menjadi bagian dalam jaringan kerja sama entitas ekonomi Asia-Pasifik akibat kebijakan ”satu Tiongkok” yang berkepanjangan. Kita khawatir ketika APEC sepakat membentuk apa yang disebut ACT-Net (Network of Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Agencies) akan menghadapi dilema kedaulatan yang merugikan banyak negara ketika berhadapan dengan rincian pemberantasan korupsi di kawasan. Kita berharap, persoalan kebijakan ”satu Tiongkok” segera diselesaikan dengan Taiwan sehingga regionalisme menjadi suatu kekuatan utuh tanpa kekhawatiran upaya pengembangan ekonomi dan perdagangan terjebak dalam isu kedaulatan yang selama ini dimainkan oleh RRT. Apa pun persoalan politik yang masih tersisa di antara negara anggota APEC, strategi regionalisasi negara-negara kawasan Asia-Pasifik adalah keniscayaan yang tidak bisa dimungkiri. ●