Menanti Diplomasi Poros Maritim Presiden Jokowi Aris Heru Utomo  ;  Staf KBRI Beijing

DETIKNEWS, 08 November 2014

                                                

                                                                                                                       

Sabtu ini (8 November 2014) untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara RI melakukan lawatan ke luar negeri dalam rangka menghadiri KTT APEC di Beijing. Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di Beijing pada pukul 5 sore waktu setempat. Sejumlah kegiatan telah menanti Presiden Jokowi, mulai dari pertemuan APEC itu sendiri hingga pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara seperti Tiongkok, Jepang, AS dan Rusia. Selain itu Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk mengunjungi pelabuhan dan pembangkit listrik di Tianjin serta memberikan sambutan di acara APEC CEO Summit dan Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok. Dari sejumlah isu yang dibahas dalam rangkaian pertemuan APEC tersebut di atas, salah satu hal yang ditunggu adalah penyampaian visi dan misi Presiden Jokowi mengenai pembentukan poros maritim global yang dikaitkan dengan kerjasama maritim di kawasan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan dan saling menguntungkan. Presiden Jokowi dapat menjelaskan kepada anggota ekonomi APEC mengenai tujuan pembentukan poros maritim global sebagai upaya untuk menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah perairan yang paling aman di dunia bagi semua aktivitas laut yang dilakukan oleh masyarakat dan para pelaku usaha. Indonesia juga dapat menyampaikan langkah yang akan ditempuh seperti mengembangkan industri perkapalan dalam negeri dan memanfaatkan sumber daya alam di laut dan kawasan pesisir dengan mengedepankan prinsip yang beriringan antara produktivitas dan kelestarian alam. Selain berbicara di dalam forum APEC, selama di Beijing Presiden Jokowi berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara seperti AS, Rusia, Jepang, Mexico dan tentu saja dengan pemimpin negara tuan rumah Tiongkok. Beberapa di antara negara tersebut adalah negara yang memiliki hubungan kemitraan strategis seperti Tiongkok yang merupakan mitra strategis komprehensif bagi Indonesia sejak tahun 2013. Agenda dua buah pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping dan PM Li Keqiang sudah terjadwal pasti hari Minggu pagi. Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi dapat mengingatkan kembali mengenai adanya kesamaan visi dan misi kemaritiman Indonesia dan Tiongkok. Jika Indonesia akan mengembangkan konsep poros maritim dunia, maka Tiongkok memiliki konsep Jalur Sutera Maritim abad ke-21. Presiden Jokowi dapat menyambut baik konsep Jalur Sutera Maritim abad ke-21 yang dilontarkan pertama kali saat Presiden RRT Xi Jinping berkunjung ke Jakarta tanggal 2-3 Oktober 2013. Konsep yang menekankan mengenai perlunya kerjasama maritim untuk meningkatkan sikap saling percaya dan memperkuat kerjasama ekonomi, sosial dan budaya antara Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara sangat sejalan dengan konsep poros maritim global. Presiden Jokowi juga dapat mengapresasi pembentukan Dana Kerjasama Maritim Tiongkok-ASEAN dengan alokasi dana sebesar US$ 484 juta yang akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek peningkatan konektivitas maritim dan kapabilitas negara-negara di Asia Tenggara dalam mengelola sumber daya dan keamanan. Lebih lanjut Presiden Jokowi juga dapat menyampaikan posisi Indonesia di Asian Investment Infrastructure Bank (AAIB) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur usulan Tiongkok yang sudah diluncurkan pada tanggal 24 Oktober 2014 dan ditandatangani 21 negara. Indonesia meski sejak awal diundang oleh Tiongkok dan mengikuti semua pertemuan konsultasi namun belum mengambil keputusan karena adanya transisi kepemerintahan. Berdasarkan hubungan kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Tiongkok dan adanya kesamaan visi dan misi kerjasama maritim, upaya peningkatan hubungan bilateral kedua negara kiranya dapat dikembangkan melalui implementasi proyek kerjasama maritim, baik yang terkait dengan masalah keamanan maupun ekonomi. Dalam hal kerjasama keamanan maritim di kawasan, Indonesia dapat menggandeng negara-negara ekonomi APEC, khususnya negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, untuk aktif melakukan diplomasi preventif dengan mengelola potensi konflik menjadi peluang dan salah satu negara yang dapat diharapkan adalah Tiongkok. Sebagai suatu negara yang tengah mengembangkan kekuatan ekonomi dan militer berbasis maritim, Tiongkok dapat menjadi pilihan terbaik untuk menjadi mitra dalam memperkuat kerjasama maritim baik dalam hal pendanaan maupun teknologi. Sedangkan menyangkut kerjasama ekonomi, diplomasi maritim dilakukan untuk merealisasikan maritime inter-connectivity yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Pelaksanaannya tidak harus dari awal karena bisa memberdayakan berbagai perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman di bidang kemaritiman yang sudah ada selama ini, misalnya kesepahaman kerjasama maritim dan pengembangan pusat kelautan dan Iklim, pembentukan komite kerjasama maritim dan kerjasama perikanan. Berdasarkan perjanjian yang sudah ada, Presiden Jokowi dapat meyakinkan Tiongkok misalnya, untuk segera merealisasikan komitmennya untuk membantu membangun sektor maritim seperti membangun ‘deep sea ports’ di Jakarta (New Tanjung Priok) seperti yang sudah dirintis Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Pelindo. Termasuk realisasi proyek-proyek yang terdapat dalam Five-Year Development Program for Trade and Economic Cooperation yang disepakati pada saat kunjungan Presiden RRT ke Jakarta pada bulan Oktober 2013 dan berada dibawah koordinasi Kementerian Perekonomian. Pada akhirnya, Presiden Jokowi dapat meyakinkan bahwa dengan stabilitas politik dan ekonomi yang dimiliki Indonesia dewasa ini dan pertumbuhan ekonomi yang relatif, potensi dan peluang untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di sektor maritim sangat menjanjikan dan menguntungkan bagi siapa pun. Dan jika sebagian besar kerjasama maritim yang disepakati dapat segera diimplementasikan dalam bentuk-bentuk proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur konektivitas maritim yang bermanfaat bagi kelancaran lalu lintas laut dan peningkatan produktivitas barang dan jasa di berbagai daerah di Indonesia, maka langkah diplomasi poros maritim Presiden Jokowi di KTT APEC di Beijing dapat dikatakan berhasil dan menjadi bagian dari diplomasi pro rakyat. ●