Kudeta dan Citra Penyelamat

Kudeta dan Citra Penyelamat Gunarto ;   Guru Besar pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Wakil Rektor II Unissula

SUARA MERDEKA, 13 Februari 2013

SECARA mengejutkan hasil rapat majelis tinggi yang diperluas Partai Demokrat telah menetapkan delapan poin penting. Beberapa poin yang sangat mendasar, pertama; menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga ketua majelis tinggi, untuk mengambil alih langkah-langkah penyelamatan partai. Kedua; memerintah ketua umum Anas Urbaningrum berkonsentrasi pada penyelesaian dugaan kasus korupsi di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Ketiga; akan dilakukan penataan dan reposisi pengurus partai yang dipimpin oleh SBY, dan keempat; seluruh jenjang kepengurusan diminta menandatangani pakta integritas. Langkah-langkah itu untuk mengembalikan integritas Partai Demokrat sehingga kembali memperoleh kepercayaan publik di tengah hantaman berbagai isu miring terkait banyak kader terjerat kasus korupsi. Dengan pengambilalihan secara langsung, secara de facto kendati posisi Anas sebagai ketua umum tidak dipersoalkan, SBY secara penuh mengendalikan partai dengan dalih demi penyelamatan. Memang tak mungkin melengserkan Anas karena ia dipilih melalui kongres, forum tertinggi  pengambilan keputusan, kecuali ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, terminologi pengambilalihan kekuasaan partai dengan dalih demi penyelamatan, sejatinya kudeta kekuasaan politik oleh SBY terhadap Anas. Sebenarnya Anas bukan figur yang dikehendaki Cikeas untuk memimpin partai. Sedari awal Andi Alifian Mallarangeng lebih dipercaya dan mendapat porsi terbesar restu untuk memimpin partai ini melalui kongres di Bandung beberapa tahun silam. Dalam konteks kekuasaan, secara alami tiap penguasa berkeinginan melanggengkan kekuasaan.  Secara tersirat ketidaksukaan terhadap Anas mulai terlihat dengan pembagian kekuasaan antara majelis tinggi dan kewenangan ketua umum. Dalam konteks hal-hal strategis seperti penentuan caleg dan kepala daerah, kewenangan itu ada pada majelis tinggi (SBY), tidak pada DPP di bawah komando ketua umum. Inilah yang dalam perjalanannya terjadi tarik-menarik antara kubu majelis tinggi dan ketua umum. Tarik-menarik ini mulai terasa akan dimenangi kubu majelis tinggi setelah muncul dua momentum yang fatal bagi Demokrat. Pertama; kemunculan isu skandal korupsi yang dinyanyikan Nazaruddin dengan melibatkan kubu ketua umum. Dalam kasus ini Anas mendapatkan pengadilan opini yang meruntuhkan citranya sebagai politikus. Semula, Anas dicitrakan sebagai anak muda yang santun, kalem tapi cerdas dan memiliki kemampuan politik andal. Kedua; makin menurunnya elektabilitas Demokrat dalam berbagai survei, makin tidak bisa dipertahankan. Puncaknya, sebagaimana survei Saiful Mudjani, angka keterpilihan hanya menyisakan sekitar 8%. Padahal, pada Pemilu 2009 partai ini menjadi pemenang dengan 20% suara lebih. Kondisi itu menimbulkan keresahan dan inilah yang kemudian menjadi alasan kudeta melalui bahasa penyelamatan. Yang menarik, ”kudeta” ini dilalui dengan tiga isu besar yang berjalan simultan. Pertama; dilakukan produksi isu yang begitu dahsyat terkait elektabilitas partai yang berada di titik nadir, 8%. Angka itu menimbulkan kecemasan psikologis hingga kalangan internal memaksa SBY mengambil langkah penyelamatan. Kedua; SBY mereproduksi isu penyelamatan pada saat ia berumrah sehingga seolah-olah langkah yang diambil berdasarkan petunjuk-Nya, jauh dari kesan ambisi, dengki, dan langkah yang diambil itu bersifat transendental. Tangan Besi Ketiga, memunculkan pentingnya pakta integritas untuk memberi kesan bahwa langkah penyelamatan itu didasari niat mengembalikan citra bersih dari korupsi sehingga bisa selaras dengan nalar sehat masyarakat. Dengan ini semua maka kudeta dapat berjalan mulus tanpa perlawanan berarti dari kubu Anas. Untuk memaksimalkan power dalam genggaman, SBY memberikan ultimatum politik agar semua kekuatan internal mengikuti iramanya. Siapa pun yang tak setuju dengan irama itu, dikenai sanksi atau dipersilakan meninggalkan arena Demokrat. Inilah tangan besi kekuasaan yang dapat membentengi supremasi dan otoritas SBY dengan label penyelamatan. Sekilas, langkah SBY itu sangat tepat, setidak-tidaknya didasari kepentingan demi penyelamatan. Padahal, sesungguhnya operasi politik yang berujung pada kudeta kekuasaan. Operasi semacam ini merupakan puncak intrik politik yang dapat mengaburkan substansi persoalan. Di dalamnya terkandung struktur fakta antara realitas dan semua berpadu sehingga sulit mengurai kebenarannya. Begitu juga pemunculan inspirasi saat menunaikan umrah, dan opini yang ingin dibangun seakan-akan SBY mendapatkan inspirasi suci. Karena embel-embel kesucian ini maka siapa pun harus menerima sebagai bagian dari petunjuk suci pula. Dengan demikian keputusan yang diambil bersifat transendental. Termasuk soal pakta integritas. Bukankah tiap pejabat dan pengurus partai telah mengikuti sumpah jabatan dan memiliki aturan perundangan yang jelas sehingga keberadaan pakta integritas hanya sesuatu yang dimunculkan untuk memberi kesan bahwa partai tersebut memiliki komitmen untuk menjaga citra bersih. ●