KPK Mengalami ‘Politisasi’?

KPK Mengalami ‘Politisasi’? Ulil Abshar Abdalla ;  Politisi Partai Demokrat

JARINGNEWS.COM, 22 Februari 2013

“Kadang, publik mempunyai insting 'politik' yang tak kalah tajam.” Isu tentang bocornya Surat Perintah Penyidikan (sprindik) terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berkenaan dengan kasus Hambalang menempatkan KPK pada pusat sorotan kritis akhir-akhir ini. Sebelumnya, kita mengetahui sejumlah pernyataan yang saling berlawanan dari pimpinan KPK soal status Anas Urbaningrum. Di satu pihak, ada pimpinan yang menyatakan bukti-bukti sudah cukup untuk menempatkan Anas sebagai tersangka. Dan sprindik pun sudah diteken oleh tiga pimpinan, tinggal menunggu dua pimpinan yang lain. Di lain pihak, ada pimpinan yang juga mengatakan, belum ada sprindik untuk Anas. Publik tentu bertanya-tanya, mana yang benar? Di tengah-tengah berita yang simpang siur seperti itu, tiba-tiba meledak kabar bocornya sprindik untuk Anas. Mengenai ini pun, pimpinan KPK memberikan pernyataan yang saling simpang siur. Ada yang mengatakan, itu adalah dokumen tak asli. Ada yang mengatakan, asli tapi belum diteken oleh semua pimpinan. Ada pimpinan KPK yang sudah meneken, tetapi tiba-tiba mencabut kembali tanda-tangan karena syarat sprindik, yaitu gelar perkara (ekspose) di tingkat pimpinan, belum dilakukan. Pertanyaan yang muncul: bagaimana dokumen sprindik bisa bocor ke luar? Apakah bocor secara tak sengaja (mana ada hal yang tak disengaja dalam perkara politik yang sensitif seperti ini?), atau ada pihak-pihak tertentu yang membocorkan dengan motif politik tertentu? Sementara kontroversi bocornya sprindik ini masih berlangsung, muncul 'tuduhan' sinis bahwa sumber kebocoran adalah pihak istana. Juru bicara istana, Julian Aldrin Pasha, menepis tuduhan itu. Tak benar, menurut Julian, bahwa sumber kebocoran itu ada di istana. Kontroversi soal bocornya sprindik dan berlarut-larutnya status Anas Urbaningrum ini menempatkan KPK dalam pusat perdebatan. Pertanyaan yang patut diajukan adalah: Apakah KPK sedang mengalami 'politisasi'? Omongan mengenai politisasi KPK ini sudah beredar dan dibicarakan luas di luar, di kongkow-kongkow warung kopi. Tuduhan politisasi atas KPK jelas susah dibuktikan. Tetapi sebagian kalangan publik percaya bahwa hal itu sedang terjadi. Kadang, publik mempunyai insting 'politik' yang tak kalah tajam. Kita meletakkan harapan yang besar pada KPK. Inilah lembaga yang masih dianggap bersih oleh masyarakat untuk memberantas korupsi. Kesan yang dilekatkan publik terhadap KPK sebagai lembaga yang pelan-pelan mengalami politisasi, harus dibuktikan salah oleh KPK. Karena itu, saya menyambut baik terbentuknya Komite Etik untuk menyelidiki bocornya sprindik. KPK should show to us, it’s still clean. Kepercayaan publik adalah taruhannya! ●