Isu Kesehatan dalam Pemilukada

Isu Kesehatan dalam Pemilukada Fakhri Rahman ;  Dokter Alumnus UI, Sedang Internship di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan

REPUBLIKA, 19 Februari 2013

Menarik menyaksikan debat calon gubernur Jawa Barat mengenai aspek kesehatan, 8 Februari 2013. Ada dua hal krusial yang mengusik profesionalisme saya sebagai seorang dokter dalam perdebatan yang cukup menghibur tersebut. Pertama adalah sebagian calon menjanjikan akan membagikan kartu-kartu yang bertemakan pemberian jaminan kesehatan secara gratis. Kedua, ketika salah satu calon wakil gubernur bertanya mengenai bagaimana 43 juta jiwa penduduk Jawa Barat dapat dilayani oleh hanya 30 ribu bed di RSUD se-Jawa Barat.  Kedua hal di atas menunjukkan bahwa para calon pemimpin Jawa Barat itu hanya memperhatikan aspek kesehatan dalam perspektif yang sempit. Kartu yang diajukan tersebut semata-mata hanya memperhatikan aspek kuratif dari kesehatan dan terkesan hanyalah sebuah cara untuk meningkatkan elektabilitas.  Selain itu, pola pikir mengutamakan rumah sakit sebagai tempat pasien berobat berarti menafikan peran puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di negeri ini. Mestinya, para pemimpin daerah juga memperhatikan empat aspek utama lainnya yang sangat memengaruhi kinerja pelayanan kesehatan bagi masyarakat.  Pertama, usaha promotif dan preventif kesehatan tidak boleh dilupakan. Hal ini sesuai dengan peribahasa "lebih baik mencegah daripada mengobati". Beragam bentuk kartu jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh para calon pemimpin tersebut bersifat kuratif yang akan berdampak pada semakin mahalnya anggaran kesehatan. Kedua adalah menerapkan sistem rujukan berjenjang. Rujukan berjenjang artinya pasien dirujuk dari pelayanan primer ke sekunder dan dari pelayanan sekunder ke tersier. Dengan perujukan berjenjang ini, pasien pertama kali da- tang ke pelayanan primer (puskesmas), tidak langsung datang ke rumah sakit. Hal tersebut sangat penting, meng- ingat 90 persen penyakit sebenarnya dapat ditangani di layanan primer. Dengan mekanisme pelayanan kesehatan semacam itu tentu akan mempermudah dan mempercepat pasien mendapatkan layanan kesehatan.  Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan primer yang ada saat ini mesti ditingkatkan sarana, prasarana, SDM, dan mutu pelayanannya. Pada saat yang sama, perlu dibangun sejumlah puskesmas baru yang lebih baik sesuai kebutuhan. Hingga saat ini puskesmas yang terdapat di Jawa Barat hanya 1.042 unit, yang berarti satu puskesmas harus melayani 40 ribu penduduk. Idealnya, satu puskesmas seharusnya melayani 10 ribu penduduk.  Ketiga adalah ketersedian tenaga kesehatan dan distribusinya. Berdasarkan data kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan ta hun 2011, rasio dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan per 100 ribu penduduk di Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata rasio nasional yang sebenarnya pun masih di bawah rasio ideal. Khusus untuk dokter umum, satu dokter masih melayani 10 ribu pasien. Idealnya, satu dokter umum melayani 2.500 pasien. Ini sungguh ironis, meng- ingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penghasil dokter terbanyak di Indonesia karena memiliki cukup banyak fakultas kedokteran.  Selain itu, distribusi dokter umum hanya terpusat di daerah perkotaan, seperti Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, dan Bekasi. Ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan ketersediaan tenaga dokter dan distribusinya, antara lain, dengan mengoptimalkan program Dokter Internship Indonesia yang me- nempatkan dokter-dokter baru lulus di daerah-daerah. Selain membantu proses pemandirian dokter baru, program ini dapat membantu pelayanan kesehatan di kabupaten/kota tersebut. Selain itu, pemerintah daerah dibantu Kementerian Kesehatan dapat memberikan insentif material berupa gaji yang memadai dan fasilitas dasar, penjaminan keamanan, beasiswa untuk melanjutkan sekolah (dokter spesialis), atau diangkat sebagai pegawai negeri bagi dokter pegawai tidak tetap (PTT).  Keempat adalah yang terkait dengan infrastruktur. Alangkah mubazir apabila pemerintah sudah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk membiayai peng obatan masyarakatnya melalui pem berian kartu jaminan kesehatan se cara cuma-cuma, pembangunan RSUD, dan puskesmas, pada akhirnya masyarakat tidak mampu untuk berobat.  Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan prima yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Jawa Barat, infrastruktur dan sarana angkutan harus pula mendapat perhatian serius dari para calon pemimpin provinsi ini. Melalui implementasi program kesehatan yang komprehensif seperti di atas secara sistemik, konsisten, dan berkelanjutan, diyakini masyarakat Jawa Barat bakal lebih sehat, cerdas, dan produktif. Sehingga, bersama pemerintah masyarakat ini akan mampu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang maju, berdaya saing, sejahtera, damai, dan mandiri. Jika kondisi ini dapat di wujudkan maka Jawa Barat bisa menjadi contoh teladan yang konkret bagi provinsi-provinsi lainnya dalam menggapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. ●