Hasutan Politik di Tengah PPKM Hasanudin Abdurakhman ;  Cendekiawan, penulis

DETIKNEWS, 16 Agustus 2021

 

 

                                                           

Minggu lalu media heboh dengan pemberitaan soal masuknya tenaga kerja asing (TKA) dari China, sebanyak 34 orang di Bandara Soekarno Hatta, ditambah 20 orang yang masuk melalui Makassar. Berbagai alasan disampaikan oleh anggota DPR yang menyoroti masalah ini. Ada yang menganggap masuknya orang-orang asing itu berpotensi memperbesar penambahan kasus baru. Ada juga yang beralasan bahwa tidak adil membiarkan mereka masuk, sementara WNI sendiri disuruh tinggal di rumah selama masa PPKM.   Sebenarnya arus TKA yang masuk ke Indonesia jauh lebih besar dari yang diributkan itu. Kantor Imigrasi mencatat ada hampir 25 ribu orang masuk ke Indonesia dalam jangka waktu sekitar sebulan sejak 1 Juni. Yang masuk tentu saja bukan hanya TKA China, tapi juga Jepang, Korea, dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah mendengar orang ribut soal masuknya TKA Jepang atau Korea. Selalu yang diributkan hanya soal TKA China.   Ribut soal TKA Cina pun bukan baru sekarang. Waktu pemerintah gencar mengkampanyekan larangan mudik Lebaran, isu ini dipakai untuk mengkritik pemerintah. Fadli Zon, misalnya, menyampaikan narasi "TKA China boleh masuk, sementara kita tidak boleh mudik." Itu adalah hasutan yang mendorong orang untuk tidak patuh pada larangan mudik. Kemudian memang banyak yang tidak patuh, dan berujung pada meledaknya penambahan kasus positif.   Bagi saya, ini bukan kritik, tapi hasutan. Yang menyoroti masalah ini adalah anggota DPR. Seharusnya fokus mereka pada aturan, dan pada soal adakah aturan yang dilanggar. TKA tadi diizinkan masuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 27 tahun 2021. Dalam aturan itu ditetapkan bahwa hanya 5 kelompok orang asing yang boleh masuk selama PPKM Darurat. Mereka boleh masuk dengan sejumlah syarat. Untuk TKA, hanya pemegang ITAS yang diperbolehkan masuk.   Kalau anggota DPR mau mengkritik, kritiklah peraturan itu saat dikeluarkan. Bukan saat TKA dibolehkan masuk berdasarkan peraturan itu. Konyol sekali, suatu kejadian yang sebenarnya sudah sesuai aturan tapi tetap dikritik.   Konyol juga membandingkan TKA yang boleh masuk dengan orang lokal yang harus tinggal di rumah. Keduanya entitas yang berbeda. Yang satu pekerja, satu lagi bukan. Kalau mau membandingkan, bandingkanlah perlakuan terhadap sesama pekerja. Baik pekerja asing maupun lokal kena peraturan yang sama selama PPKM Darurat. Ada yang boleh tetap bekerja, ada yang harus bekerja dari rumah (WFH). Artinya, WNI pun banyak yang diperbolehkan bekerja.   Pembandingan itu, sekali lagi, bukan kritik, tapi hasutan. Waktu menjelang Lebaran narasi yang disampaikan juga demikian. Padahal mudik Lebaran berbeda dengan aktivitas pergerakan tenaga kerja. Pada aturan larangan mudik Lebaran juga diberlakukan kandungan yang sama, bahwa yang harus bepergian dalam rangka pekerjaan yang memenuhi syarat, tetap diperbolehkan. Membandingkannya dengan pergerakan orang bukan dalam rangka pekerjaan hanyalah upaya untuk membuat orang-orang marah dan membangkang.   Benarkah masuknya orang asing itu akan memperbesar potensi penambahan pasien baru? China masih termasuk yang terendah kasus aktifnya di dunia. Data terkini menunjukkan bahwa kasus aktif di China kurang dari 2000. Kasus aktif di DKI atau Jawa Barat jauh lebih tinggi dari itu. Artinya, risiko penyebaran infeksi jauh lebih besar pada perjalanan dalam negeri ketimbang dari kedatangan para TKA itu. Terlebih pemerintah menerapkan syarat-syarat yang ketat terhadap kedatangan mereka.   Soalnya, sekali lagi, memang bukan kritik. Ini adalah hasutan. Dari dulu TKA China memang selalu jadi bahan yang digoreng untuk memanas-manasi. Sejak dulu disebar hoaks yang menggambarkan seolah ada serbuan TKA China dalam jumlah jutaan orang. Mereka digambarkan sebagai upaya penjajahan oleh China, baik secara literal maupun sebagai bentuk penjajahan ekonomi. Berbagai hal terkait China selalu jadi amunisi politik yang dipakai untuk menyerang pemerintah.   Penyebutan TKA China dalam situasi PPKM Darurat hanyalah bentuk hasutan, menggunakan kata kunci yang sama. Tujuannya adalah memelihara kesimpulan salah yang sudah ditanamkan sebelumnya soal penjajahan China. Ini adalah propaganda politik rendah. Sayang sekali para politikus ini tega melakukannya di saat kita harus berjuang bersama melawan pandemi. ●   Sumber :  https://news.detik.com/kolom/d-5683657/hasutan-politik-di-tengah-ppkm