Kamis, 08 Juni 2017

Plintat-plintut

Plintat-plintut
M Subhan SD  ;  Wartawan Senior Kompas
                                                         KOMPAS, 08 Juni 2017



                                                           
DPR barangkali sedang bersuka hati. Usulan hak angket KPK yang dikritik dan ditolak-bahkan oleh fraksi-fraksi di DPR-kini berbalik haluan. Rabu (7/6), rapat DPR menetapkan pimpinan Panitia Angket DPR terhadap KPK. Ketuanya Agun Gunandjar (Partai Golkar). Dibantu tiga wakil ketua, yakni Risa Mariska (PDI-P), Dossy Iskandar (Hanura), dan Taufiqulhadi (Nasdem).

Dalam waktu 40 hari saja, cerita hak angket KPK sudah lain. Akhirnya, ada tujuh fraksi mengirim anggotanya ke Panitia Angket DPR terhadap KPK, yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, Nasdem, dan Hanura. Tiga fraksi bolehlah diacungi jempol. PKS, Partai Demokrat, dan PKB menolak kirim perwakilannya. Dua fraksi akhirnya "balik badan". Bibir manis hanya di awal doang. Begitulah Gerindra dan PAN.

"Sudah jelas, kan (sikap Gerindra yang menolak)," kata Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai menghadiri milad PKS di Jakarta, Minggu (30/4). Bahkan, Gerindra sampai walkout dari sidang paripurna pada 28 April lalu. Kelihatan "heroik", ya?

Lalu, jangan tanya apakah PAN balik badan setelah sesepuhnya, Amien Rais, disebut-sebut menerima aliran dana korupsi alat kesehatan (alkes) di sidang mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Memang, sikap PAN sebelumnya amat keras. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan akan melakukan perlawanan jika hak angket diteruskan di tingkat panitia angket.

"Kami akan lawan dengan cara apa pun, tentu. Kalau memang tidak mengirim (perwakilan) bisa menyelesaikan masalah, ya, kami tidak kirim. Kalau tidak menyelesaikan masalah, ya, kami tarung di dalam," ujar Zulkifli yang juga Ketua MPR, kala itu. Kedengarannya "heroik" juga, kan?

Ketua Umum PPP Romahurmuziy pernah sewot dengan Arsul Sani, "anak buahnya" yang mendukung hak angket. "Keputusan Saudara Arsul Sani ini berdasarkan keputusan pribadi, bukan keputusan fraksi. Maka, setelah fraksi memutuskan untuk tidak melanjutkan hak angket KPK, seluruh kader PPP harus mematuhi keputusan itu," ujar Romahurmuziy.

Namun, semua itu cerita kemarin. Cerita hari ini lain lagi. Namanya politikus. Benar juga peribahasa Jawa isuk tempe, sore dele (pagi tempe, sore kedelai). Sebuah peribahasa yang menggambarkan sifat manusia yang plintat-plintut, tak punya pendirian. Sepertinya hanya di politik kemunafikan dan pengkhianatan dianggap "lumrah". Siapakah yang percaya KPK tak terancam dengan hak angket?

Konrad Hermann Joseph Adenauer (1876-1967), kanselir pertama Jerman (1949-1963), menjadi tamsil klasik politikus mencla-mencle dan hipokrit. Ketika memimpin sidang, seorang politikus muda idealis mengkritiknya, "Bagaimana mungkin Anda mengatakan berbeda dengan yang Anda katakan sebulan silam?" "Peduli apa dengan omongan saya yang kemarin-kemarin," kata Adenauer.

Inilah politik kepura-puraan dan kepalsuan. Barangkali dalam term sosiolog Jean Baudrillard (1929-2007), inilah topeng-topeng simulakra yang menggambarkan realitas politik semu. Episode kelanjutannya, betapa sulit menemukan politik penuh kebajikan (virtue) yang diajarkan sejak zaman Socrates (469-399 SM) dan Plato (428-348 SM).

Anehnya, DPR kelihatannya malah semringah.