Peta Politik Pilkada Jabar

Peta Politik Pilkada Jabar Gun Gun Heryanto  ;   Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute; Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

                                                  KORAN SINDO, 29 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Genderang perang kontestasi elektoral di Jawa Barat sudah ditabuh. Meski masih 17 bulan menuju pemilihan, proses berebut dukungan partai dan calon pemilih sudah dimulai. Tak mengherankan, karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang menjadi target untuk dimenangkan oleh semua partai politik. Jabar adalah lumbung suara nasional. Dengan penduduk kurang lebih 46 juta warga, tersebar di 26 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/ Kelurahan. Potensi pemilihnya dalam pemilu sangat besar, kurang lebih 33 jutaan. Oleh karenanya, selalu muncul asumsi jika menang di Jabar berpotensi memenangkan Indonesia. Dari bacaan tersebut, sangat wajar jika Jabar menjadi “battle ground” menentukan dalam perencanaan strategis parpol. Kongsi Kandidasi Ibarat petarung, ada yang sudah terang-terangan menyatakan diri siap diusung dan didukung, tetapi ada juga yang masih malu-malu mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon. Satu nama yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur Jabar adalah sosok yang tak asing lagi di kalangan media massa dan para netizen media sosial. Dialah Ridwan Kamil yang menerima pencalonan dirinya sebagai calon gubernur Jabar oleh Partai Nasdem, pada Minggu (19/3). Secara faktual, apa yang dilakukan Nasdem baru sekadar mendukung belum bisa mengusung. Hal ini disebabkan kursi Nasdem di DPRD Jabar hanya 5 kursi, sementara syarat berdasarkan UU Pilkada Nomor 10/ 2016 jika didukung oleh partai atau gabungan partai politik, maka syaratnya adalah 20% kursi DPRD atau 25% suara sah di pemilu legislatif yang terakhir. Oleh karena kursi di DPRD Provinsi Jabar ada 100 kursi, maka 20 persennya berarti 20 kursi. Jika melihat syarat tersebut, hanya PDIP yang bisa mencalonkan kandidatnya sendirian tanpa harus berkoalisi karena memiliki 20 kursi di DPRD Provinsi Jabar. Di bawahnya ada Partai Golkar dengan perolehan 17 kursi, lantas ada PKS dan Demokrat yang masing- masing mengantongi 12 kursi. Posisi “the big five” lainnya adalah Gerindra dengan 11 kursi. Dari peta awal ini, sebenarnya tergambar kekuatan mana yang akan menjelma menjadi pemain utama, dan yang lainnya adalah atmosfer di tengah gegap gempitanya dukungan dalam kandidasi. Secara faktual, komunikasi politik antarpartai semakin intens. Masing-masing pihak masih membuka peluang untuk bersepakat alias zone of possible agreement. Di atas kertas, masih terbuka bakal calon hingga 4 pasang dengan catatan partaipartai tidak kumulasi di hanya satu atau 2 kandidat. Pertama, Nasdem yang besar kemungkinan berkongsi dengan PDIP dan mengusung Ridwan Kamil sebagai kandidat. Hal ini terkait dengan minimnya kader internal kedua partai tersebut yang memiliki modal dasar elektoral tinggi saat ini. Oleh karenanya, kemungkinan mengembangkan cara yang sama dengan di DKI saat mendukung Ahok- Djarot. Nasdem ambil langkah cepat deklarasi terlebih dahulu, dan di pengujung berkongsi dengan PDIP. Jika skema kongsi ini terjadi, PDIP kemungkinan akan mengambil “jatah” Jabar-2 sebagai politik representasi. Sementara Nasdem dapat “panggung” popularitas sebagai bentuk political publicity dan akses ke kekuasaan pada masa mendatang, juga sebagai strategi penguatan partai pada masa mendatang. Partai lain yang berpotensi menguatkan kongsi ada PPP (9 kursi), PKB (7 kursi), PAN (4 kursi) dan Hanura (3 kursi). Jika keempat partai ini bersatu menguatkan PDIP dan Nasdem, maka paslon kemungkinan hanya dua atau head-to-head. Kedua, Partai Golkar dengan modal 17 kursi DPRD, hanya membutuhkan tiga kursi tambahan untuk proses kandidasi. Rasanyatakterlalusulitbagi Golkar untuk mencari mitra kongsi guna menggenapkan dukungan yang kemungkinan mengarah ke Dedi Mulyadi yang saat ini menjabat Bupati Purwakarta. Golkar bisa memersuasi beberapa partai untuk memuluskan niatnya tersebut. Nama Dedi Mulyadi pun dari positioning, branding, dan segmenting berpotensi punya nilai keberbedaan dengan Ridwan Kamil. Ketiga, Gerindra dengan modal 11 kursi dan PKS dengan 12 kursi DPRD bisa memunculkan paket pasangan calon sendiri. Seandainya hanya dua partai ini pun yang mengusung, pasangan calon sudah bisa melaju. Ada beberapa alasan yang membuat kedua partai berpotensi satu kongsi di Jabar. Secara psikopolitik, kedua partai ini sudah membuktikan padu padannya chemistry mereka saat mengusung Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung dan sekarang sama-sama merasa ditinggalkan oleh Emil. Memiliki kesamaan sebagai partai yang eksplisit memosisikan diri di luar pemerintahan Jokowi-JK, berkongsi di Pilkada DKI, dan kemungkinan besar juga berkongsi di 2019 dalam pencapresan di luar sosok yang diusung PDIP. Di level nasional Gerindra menyebut capres mereka pada 2019 adalah Prabowo Soebianto. Sementara di Jabar, Gerindra bersama PKS kemungkinan mengusung petahana dan mengajukan politik representasi kader partai mereka di Jabar-2. Misalnya memasangkan nama Deddy Mizwar dan Netty Prasetiyani Aher (PKS) atau salah satu nama lain dari kader Gerindra. Keempat, adalah kongsi yang kemungkinan diinisiasi oleh Demokrat. Meski langkahnya lebih berat, bukan berarti mustahil. Demokrat mengantongi 12 kursi DPRD butuh tambahan 8 kursi. PR syaratnya adalah meyakinkan partai lain untuk berkongsi. Jika ini terealisasi, maka potensi mengusung Dede Yusuf sebagai bakal calon dan menyandingkannya dengan sosok lain akan membuka opsi pasangan calon keempat. Dengan modal yang ada saat ini, sebenarnya Demokrat lebih realistis jika berkongsi dengan salah satu dari tiga kongsi di atas. Kesenjangan Komunikasi Salah satu hambatan membangun kongsi dalam kandidasi di Jabar adalah kesenjangan komunikasi (communication gap) antarparpol. Misalnya sikap Gerindra yang kecil peluangnya mendukung Ridwan Kamil, selain karena Emil sudah dideklarasikan sebagai calon oleh Nasdem, salah satu item syarat yang diberikan Nasdem adalah terkait dengan persiapan Pilpres 2019. Singkatnya Gerindra sepertinya mengalami disonansi kognitif. Dalam pandangan Leon Festinger di bukunya, West & Turner, Introducing Communication Theory Analysis and Aplication (2008), disonansi kognitif dipahami sebagai ketidakcocokan hubungan antar elemen kognisi. Gerindra sebagai pengusung Ridwan Kamil di pemilihan wali kota Bandung, merasa dikecewakan dengan sikap Ridwan Kamil yang melaju lebih dahulu dengan partai berbeda. Meskipun hal ini sesungguhnya juga konsekuensi dari cairnya hubungan Gerindra dengan Ridwan Kamil karena Emil bukanlah kader partai tersebut. Terlebih jika Nasdem jadi berkongsi dengan PDIP mengusung Emil. Jarak komunikasi akan semakin melebar. Kesenjangan komunikasi dalam kandidasi juga berpotensi terjadi antara Golkar dengan PDIP. Jika di nasional keduanya sangat akur karena sesama pengusung pemerintahan Jokowi, pun demikian satu kongsi di Pilkada DKI, tetapi di Jabar akan lain ceritanya. Kedua partai memiliki ambisi memenangkan lumbung utama nasional mereka. Jabar sudah lama menjadi lumbung suara Golkar sejak Orde Baru. Di Pileg 2014 Golkar dikalahkan PDIP. Golkar dan PDIP akan sama-sama memenangkan Jabar untuk tujuan strategis mereka di pileg maupun Pilpres 2019. Inilah yang oleh Gary W Cox dalam Making Vote Count (1997) sebagai probabilitas perolehan suara dalam perspektif struktur peluang. Golkar dan PDIP berpeluang untuk menjadikan Jabar sebagai arena pertarungan yang harus dimenangkan sehingga sulit berkongsi. Terakhir, kesenjangan komunikasi juga sangat mungkin terjadi antara PDIP dengan PKS. Hal ini lebih ke irisan ideologis dan psikopolitis. Meskipun pertimbangan ideologi kerap tak menjadi orientasi parpol, khusus PKS dan PDIP di Jabar akan sangat sulit berjumpa dalam satu kongsi politik. Sama halnya mereka juga sulit berkongsi di DKI, dan juga berkoalisi di level nasional. ●