Berharap Stimulus Fiskal dalam Perekonomian Indonesia

Berharap Stimulus Fiskal dalam Perekonomian Indonesia A Tony Prasetiantono  ;  Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada

MEDIA INDONESIA, 29 Desember 2014

                                                

                                                                                                                       

TAHUN 2014 praktis sudah berakhir. Di sepanjang tahun ini, banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan perkiraan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 5,1% atau turun jika dibandingkan dengan 2013 sebesar 5,78%. Penyebabnya terutama ialah ketatnya likuiditas di sektor perbankan yang menyebabkan ekspansi kredit hanya 13% atau meleset dari target Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekitar 15%-17%. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipacu tinggi. Rupiah juga mengalami depresiasi cukup tajam, bahkan hampir menyentuh Rp13 ribu per dolar Amerika. Penyebab utamanya lebih ke faktor eksternal. Pemulihan perekonomian AS berjalan sangat cepat, me lebihi ekspek tasi. AS berhasil menurunkan tingkat pengang guran dari 10% (2009) menjadi 5,8% (Oktober 2014).Penjualan mobil juga sudah kembali ke level normal 18 juta unit. Indeks harga saham di New York (Dow Jones Industrial Index) bahkan menembus rekor baru 18.069 pada Jumat pekan lalu. Hal itu memicu euforia para pemilik dana di seluruh dunia untuk secepatnya `memegang' mata uang dolar Amerika dan berakibat pada menguatnya mata uang tersebut terhadap seluruh mata uang dunia. Akan tetapi, mengapa rupiah terdepresiasi cukup dalam? Jawabannya ialah, selain faktor eksternal, Indonesia mengalami masalah internal berupa defisit perdagangan (trade deficit) dan defisit transaksi berjalan (current account deficit). Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia mengalami defisit perdagangan karena harga komoditas primer (commodity prices) yang menjadi andalan ekspor turun secara tajam. Harga sawit dan batu bara turun hingga lebih dari 50% bila dibandingkan dengan puncak harga pada 2009-2010. Hal itu disebabkan kombinasi penurunan permintaan (sawit) serta timbul kesadaran untuk mengurangi polusi (batu bara). Cadangan devisa Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga terus terjadi, bahkan kian menjadi-jadi. Defisit dalam 12 bulan terakhir (year on year) pernah mencapai di atas US$20 miliar. Naiknya defisit itulah yang kemudian menggerus cadangan devisa (foreign reserve) dari level tertinggi US$124,7 miliar (Juli 2011) menjadi kini US$111 miliar. Akibatnya, daya dukung cadangan devisa terhadap kurs rupiah menjadi melemah sehingga rupiah pun terdepresiasi. Sebagaimana diketahui, cadangan devisa merupakan indikator ekonomi makro yang paling objektif dan berkorelasi kuat terhadap kurs suatu mata uang. Semakin besar cadangan devisa, semakin kuat kurs mata uang. Pemilik cadangan devisa terbesar di dunia ialah Tiongkok dengan US$3,9 triliun. Pada level setinggi itu, mata uang yuan (renminbi) pun selalu kuat dan stabil. Mengubah situasi defisit menjadi surplus keseimbangan eksternal (external balance) tidak bisa dilakukan seketika. Itu memerlu kan upaya besar secara struktural dalam industrialisasi kita. Bagaimana caranya agar industri kita menjadi lebih mandiri, tidak terlalu sensitif terhadap impor? Selama ini kita terlalu sensitif terhadap impor; setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi selalu diikuti dengan kenaikan impor. Tidak saja impor barang modal (mesin-mesin), tetapi bahkan juga impor bahan baku dan bahan penolong. Meski demikian, kita agak `beruntung' bahwa defisit perdagangan kita hanya sekitar US$2 miliar sehingga masih ada harapan hal itu bisa ditekan dan bahkan diubah menjadi surplus dalam beberapa tahun mendatang. Ketika harga komoditas primer masih normal, surplus perdagangan kita bervariasi antara US$20 miliar dan US$40 miliar per tahun. Namun, soal defisit transaksi berjalan tampaknya masih memerlukan waktu panjang untuk menekannya, atau syukur suatu saat mengubahnya menjadi surplus. Hal yang paling positif dari 2014 ialah keberanian dan kecepatan mengambil keputusan (decisiveness) Presiden Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal yang menjadi beban fiskal sangat besar tersebut (subsidi BBM 2014 sebesar Rp246 triliun, sedangkan 2015 sebesar Rp271 triliun) bisa diturunkan secara drastis. Dengan harga BBM premium Rp8.500 per liter, saya duga kini pemerintah (Pertamina) justru mulai meraih keuntungan. Ketika harga BBM premium masih Rp6.500 per liter, harga keekonomiannya (harga tanpa subsidi) Rp10.000 per liter. Dengan demikian, pemerintah menyubsidi Rp3.500 per liter. Waktu itu harga minyak dunia US$115 per barel, dengan kurs Rp11.500 per liter. Opsi pemerintah Kini harga minyak dunia terjun bebas menjadi di bawah US$60 per liter. Meski rupiah kini terdepresiasi ke Rp12.500 per liter, saya yakin harga keekonomian BBM premium sudah di bawah harga jualnya, misalnya Rp8.000 per liter. Pertanyaannya kini, apakah pemerintah masih perlu menyubsidi BBM premium? Banyak pihak, termasuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri, menyarankan diberlakukannya kebijakan subsidi tetap (fixed subsidy) Rp500 hingga Rp1.000 per liter. Menurut saya, ketika harga minyak dunia sedemikian rendah seperti sekarang (harga ini bahkan di bawah harga minyak sebelum krisis subprime mortgage 2008), pemerintah tidak perlu menyubsidi lagi. Jika perhitungan saya benar bahwa harga keekonomian Rp8.000 per liter, sedangkan harga eceran BBM premium Rp8.500 per liter, pemerintah justru akan mendapatkan keuntungan Rp500 per liter. Ada dua opsi pada titik tersebut. Pertama, pemerintah mempertahankan harga Rp8.500 per liter sehingga untung Rp500 per liter. Kedua, menurunkan harga menjadi Rp8.000 per liter sehingga tidak memberi subsidi. Pada kedua opsi itu, pemerintah sama sekali tidak memberi subsidi. Secara umum, kini masyarakat sudah mulai bisa menerima dan terbiasa dengan harga BBM premium Rp8.500 per liter. Masyarakat juga cenderung tidak begitu menyadari bahwa penurunan harga minyak dunia hingga 50% terhadap level harga Juni 2014 telah menyebabkan pemerintah tidak lagi memberi subsidi. Bagi masyarakat, yang terpenting ialah pemerintah benar-benar menggeser alokasi subsidi BBM menjadi belanja yang produktif, seperti membangun infrastruktur, yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh mereka. Karena itu, saya mengusulkan subsidi BBM dalam APBN 2015 sebaiknya dihapus, kecuali jika harga minyak dunia melampaui, misalnya, US$80 per barel, atau harga keekonomian di dalam negeri melebihi Rp8.500 per liter. Harga minyak dunia US$80 per barel rasanya sulit dicapai lagi. Penemuan minyak jenis baru di AS (shale oil) benar-benar sangat revolusioner. AS kini memiliki cadangan minyak 1 triliun barel atau empat kali lipat cadangan minyak Arab Saudi. Ditambah dengan sulitnya OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) menurunkan produksinya yang kini 30 juta barel per hari dari seluruh produksi dunia 92 juta barel per hari, maka harga minyak pun sulit untuk merangkak naik. Saya pun sependapat dengan APBN 2015 yang mengasumsikan harga minyak dunia US$70 per barel. Pada tingkat harga tersebut, dengan asumsi kurs rupiah Rp12.200 per dolar Amerika, saya duga harga keekonomian BBM premium tetap terkendali tidak melebihi Rp8.500 per liter. Stimulus fiskal Dengan kata lain, jika pemerintah tidak menyubsidi BBM premium pada 2015, terdapat dana sebesar Rp270-an triliun untuk dibelanjakan secara produktif. Pemerintah bisa mengalokasikan setidaknya Rp150 triliun untuk belanja infrastruktur, serta selebihnya Rp120 triliun untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, bahkan cash transfer (pemberian uang tunai kepada kelompok masyarakat termiskin). Skema cash transfer lazim dilakukan di negara-negara maju dan bahkan juga dilakukan di Tiongkok yang memiliki 90 juta-200 juta penduduk miskin (dengan kriteria kemiskinan US$1,25 per orang per hari). Dengan kriteria tersebut, jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan 65 juta orang atau ekuivalen 13 juta keluarga (household). Jika pemerintah mengalokasikan Rp20 triliun saja untuk cash transfer, setiap keluarga miskin akan mendapatkan uang tunai Rp1,5 juta per keluarga per tahun. Jumlah itu bisa membantu daya beli keluarga miskin. Dengan berbekal tambahan stimulus fiskal Rp270 triliun tersebut (di luar anggaran Rp200 triliun untuk pos infrastruktur yang sudah dicanangkan sejak awal), kita masih layak berharap pertumbuhan ekonomi 2015 bakal lebih tinggi daripada 2014, misalnya sekitar 5,5%. Optimisme lain bisa berasal dari inflasi. Pada 2015 diperkirakan, inflasi hanya 5% atau kembali ke level normal. Ini lebih rendah daripada inflasi 2014 yang saya perkirakan mencapai 7,5%, sebagian disumbang penaikan harga BBM pada November 2014. Pada 2015, sudah tidak akan ada lagi ancaman kenaikan harga BBM. Dengan inflasi yang `jinak' serta kurs rupiah stabil di level Rp12 ribuan per dolar AS, likuiditas perbankan pun akan berangsur-angsur melonggar. Ekspansi kredit bank pun diharapkan beranjak naik ke level 15%. Itu cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5,5% (dari target pemerintah 5,8%). Secara umum 2015 memang tidak mudah. Namun, bekal windfall stimulus fiskal serta inflasi yang terkendali akan menjadi dua modal terpenting (necessary condition) untuk meraih kinerja yang lebih baik. Sementara itu, antusiasme untuk bekerja yang ditunjukkan Presiden Jokowi beserta jajaran kabinetnya juga diharapkan dapat menjadi modal besar lainnya (sufficient condition). ●