Kamis, 01 Januari 2015

2015, Saatnya Jihad Pertanian dan Maritim

              2015, Saatnya Jihad Pertanian dan Maritim

Baddrut Tamam  ;   Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur
JAWA POS,  31 Desember 2014

                                                                                                                       


MEMBACA data statistik kondisi ekonomi makro Jawa Timur (Jatim) selama periode 2009 sampai 2014, memang cukup menggembirakan. Tren pertumbuhan ekonomi Jatim sangat positif, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen (2009); 6,68 persen (2010); 7,22 persen (2011); dan 7,27 persen (2012). Sayangnya, pertumbuhan positif tersebut tidak dapat dipertahankan pada 2013, dengan pertumbuhan hanya 6,55 persen, kemudian pada triwulan II 2014 pertumbuhan baru mencapai 5,94 persen.

Dilihat dari strukturnya, secara jelas ada pergeseran pertumbuhan ekonomi Jatim dari ekonomi sektor basis pada sektor nonbasis. Di mana kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan dari 15,36 persen pada Januari hingga September 2013 menjadi 14,93 persen pada 2014. Sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), terus meningkat kontribusinya, dari 31,10 persen pada triwulan II 2013 menjadi 31,39 persen pada 2014.

Sektor pertanian semakin tahun semakin banyak ditinggalkan petaninya. Hal tersebut dapat dilihat dari serapan tenaga kerja sektor pertanian yang terus mengalami penurunan, dari 7.411,28 ribu orang pada 2013 menjadi 7.330,70 ribu orang pada Februari 2014.

Hal lain yang patut diwaspadai adalah peningkatan indeks rasio Gini (Gini ratio) Jatim, yang pada 2009 hanya 0,33 meningkat menjadi 0,36 pada 2014. Meski itu menunjukkan tingkat kesenjangan masih pada level sedang, pergerakannya patut diwaspadai. Sebab, pertumbuhan yang positif pada PDRB dibarengi melebarnya tingkat kesenjangan.

Setidaknya, terdapat dua hal penting yang harus direfleksikan. Pertama, semakin terdesaknya sektor pertanian membuat pertumbuhan ekonomi Jatim kurang berkualitas. Karena justru dibuntuti dengan peningkatan Gini ratio. Meski terjadi penurunan angka kemiskinan, pergerakannya masih sangat lambat.

Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar pertumbuhan ekonomi ditopang sektor non-tradable. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi hanya milik konglomerat. Apabila kondisi tersebut didiamkan, pengentasan kemiskinan akan tetap berjalan lamban. Bahkan, pada tahun depan dapat terjadi peningkatan angka kemiskinan.

Kedua, melebarnya kesenjangan. Sebagai akibat dari terjadinya ketimpangan pada struktur penyusun PDRB, antara sektor tradable dan sektor non-tradable, kesenjangan semakin tinggi di Jatim. Apabila tidak terjadi perubahan fokus pertumbuhan, dilihat dari tren rasio Gini Jatim selama empat tahun terakhir, Gini ratio 2015 akan semakin tinggi.

Jihad Agraris dan Maritim

Kondisi riil tersebut sudah cukup menjadi alasan kuat bagi Jatim untuk melakukan jihad pada 2015. Apalagi, variabel eksternal, dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), mewajibkan kita bersaing secara bebas dengan pasar regional ASEAN.

Karena itulah, komitmen yang teguh untuk menggairahkan kembali sektor pertanian dan maritim sebagai sektor basis Jatim harus ditanamkan di hati setiap rakyat Jatim. Khususnya para pengelola pemerintahan dan sektor swasta. Tahun 2015 harus menjadi titik lompatan sejarah baru bagi Jatim untuk mewujudkan kemaslahatan, dengan memberikan perhatian yang sangat serius kepada sektor pertanian dan maritim.

Pada jihad ini, Pemprov Jatim harus berdiri di barisan depan. Dengan jihad, kita kembalikan gairah petani untuk kembali bekerja pada sektor pertanian, begitu juga nelayan. Caranya adalah menciptakan kemudahan dan memberikan insentif pada sektor pertanian serta kelautan.

Misalnya, dilakukan penambahan alokasi subsidi pupuk dan benih, bantuan obat-obatan, serta alat dan mesin pertanian (alsintan); pembukaan lahan pertanian baru; serta penekanan maraknya alih fungsi lahan pertanian. Hal serupa harus diberikan kepada nelayan, berupa bantuan alat tangkap, subsidi BBM khusus nelayan, serta perlindungan bagi nelayan kecil.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah harus menjamin kesehatan tata niaga pertanian dan kelautan. Untuk itulah, diperlukan pembenahan peranti kelembagaan pertanian, pendampingan dan pendidikan keterampilan bagi petani dan nelayan, pembangunan infrastruktur baru, kemudahan pembiayaan, sampai pembukaan akses pasar. Itulah jihad bagi Jatim pada 2015. Tanpa jihad tersebut, berbagai kekhawatiran yang rasional di atas akan datang menjadi petaka bagi Jatim.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar