Masih Ada Pekerjaan Benahi Infrastruktur

Masih Ada Pekerjaan Benahi Infrastruktur Clara Wresti  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  17 Desember 2013

  

KECELAKAAN antara kereta api dan truk yang baru terjadi merupakan salah satu indikator pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda lagi. Jika ditunda, malapetaka pasti akan terus datang. Sepanjang tahun 2013, infrastruktur menjadi fokus pemerintah dalam Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Infrastruktur juga yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan konektivitas di negara berbentuk kepulauan ini. Pencapaian pembangunan infrastruktur hingga kini memang belum mencukupi kebutuhan yang diharapkan. Apabila semua proyek pembangunan yang direncanakan dalam MP3EI ingin diwujudkan, hingga tahun 2025 pemerintah harus mengucurkan dana sebesar Rp 4.000 triliun. Untuk tahun ini saja, investasi untuk infrastruktur telah mencapai hampir Rp 700 triliun, dengan porsi terbesar diambil pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN). Sementara porsi swasta masih belum besar. Untuk itu, saat ini pemerintah giat mengundang swasta untuk berinvestasi dengan bentuk public private partnership. Yang dilakukan pemerintah ini agaknya mulai membuahkan hasil. Forum Ekonomi Dunia yang mengeluarkan laporan peringkat Daya Saing Global 2013-2014 menempatkan peringkat Indonesia di urutan ke-38 dari 152 negara, Tahun sebelumnya Indonesia berada di posisi ke-50 dari 144 negara. Dalam peringkat terbaru ini, Indonesia tepat berada di bawah Thailand (peringkat ke-37). Namun, posisi Indonesia masih jauh di bawah Brunei yang berada di peringkat ke-26 dan Singapura yang menduduki peringkat ke-2. Sesuai dengan laporan tersebut, dinyatakan bahwa kenaikan peringkat daya saing Indonesia disebabkan adanya kenaikan pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya sektor transportasi. Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan telah berupaya menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan moda transportasi perintis. Bahkan, saat ini, sabuk selatan sudah terhubung seluruhnya hingga Merauke. Beberapa angkutan perintis, baik di transportasi darat, laut, maupun udara, telah dilakukan. Di sektor perkeretaapian, pemerintah sedang membangun jalur ganda di lintas utara Jawa. Namun, dari rencana pembangunan rel sepanjang 436 kilometer, progres pembangunan fisik baru mencapai 87,7 persen. Kondisi ini meleset dari target yang seharusnya, yaitu 96,83 persen. Terlambatnya pembangunan karena terkendala pembebasan lahan yang sulit dilakukan. Persoalan infrastruktur di Indonesia tidak hanya yang belum dibangun. Bahkan yang sudah terbangun pun menjadi masalah, yakni merawat infrastruktur. Banyak infrastruktur yang sudah dibuat, tetapi ternyata tidak dirawat atau terlambat dirawat atau dibiarkan sehingga akhirnya rusak. Rusaknya infrastruktur ini juga dilakukan secara sengaja oleh masyarakat. Misalnya, halte transJakarta yang sering kali dilempari batu, ditembak, bahkan dibakar masyarakat. Atau kaca kereta api yang dilempari batu hingga retak, dan bahkan melukai penumpang. Contoh lain, jalan-jalan di perbatasan Kalimantan Barat yang dibiarkan rusak bertahun-tahun sehingga kerusakan sangat parah. Demikian juga dermaga penyeberangan dan semua fasilitasnya. Sudah dibangun, tetapi dibiarkan saja tanpa perawatan, sehingga akhirnya rusak dan kumuh. Misalnya saja dermaga penyeberangan Padang Bai, Lombok. Padahal, apabila infrastruktur itu dirawat, tentu akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna infrastruktur. Jalan-jalan di perbatasan Kalimantan, tentu juga di wilayah lain, apabila terawat baik, tentu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. The McKinsey Global Institute mengatakan, apabila setara dengan 1 persen produk domestik bruto, investasi infrastruktur dapat menumbuhkan 700.000 pekerjaan. Masyarakat pun merasa diperhatikan pemerintah sehingga tidak memandang ”rumput di halaman tetangga lebih hijau”. Dengan demikian, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap bisa terjaga. Menjelang diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah harus lebih gencar lagi membangun infrastruktur. Semua birokrasi yang berbelit dan lama, harus dipotong. Namun, kredibilitas dalam proses persiapan, penganggaran, dan pelaksanaan harus tetap dijaga. ●