Prahara Politik Kairo dan Jakarta

Prahara Politik Kairo dan Jakarta Fahmi Salsabila ;  Dosen Kajian Timur Tengah, Peneliti Senior The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)

REPUBLIKA, 06 Februari 2013

Mesir telah memperingati revolusi untuk menumbangkan Presiden Husni Mubarak untuk kedua kalinya. Revolusi rakyat Mesir yang sangat fenomenal dan merupakan rangkaian revolusi di dunia Arab mengubah sistem politik dan pemerintahan secara mendasar dalam negara Mesir sekarang ini. Pemilu demokratis untuk pertama kalinya pada Juni 2012 telah mengantarkan presiden dari kalangan Ikhwanul Muslimin, yaitu Muhammad Mursi untuk menjabat sebagai presiden demokratis yang dipilih rakyat secara langsung. Sebelumnya, dalam pemilu parlemen Partai Keadilan dan Kebebasan yang merupakan sayap politik dari Ikhwanul Muslimin meraih suara terbanyak. Namun, setelah dua tahun lepas dari pemimpin otoriter Husni Mubarak, Mesir masih didera krisis politik berkepanjangan. Kubu oposisi berbeda pendapat dalam banyak hal dengan Ikhwanul Muslimin. Krisis bermula dari langkah Presiden Mohammad Morsi membuat dekrit yang salah satu isinya menyatakan presiden tidak dapat diganggu gugat dalam membuat keputusan, walaupun akhirnya setelah diprotes besar-besaran presiden Mursi membatalkan dekrit tersebut. Kubu oposisi menganggap konstitusi yang telah disahkan oleh parlemen yang sebagian besar dari Ikhwanul Muslimin akan membuat Mesir terpecah. Konstitusi sekarang ini dianggap hanya mengakomodasi kepentingan kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin dan Partai Nur dari kelompok Salafi Demonstrasi berdarah masih saja terjadi dan menewaskan puluhan rakyat Mesir,  kejadian baru-baru ini adalah keputusan pengadilan di Suez yang menghukum mati 21 orang dalam kerusuhan sepak bola 2011. Keputusan ini memicu protes besar-besaran dan mengakibatkan korban jiwa dari polisi dan demonstran.  Demonstrasi berdarah berikutnya adalah peringatan dua tahun revolusi Mesir dalam pelengseran Husni Mubarak. Demonstrasi kali ini dimanfaatkan oleh kubu oposisi untuk melawan pemerintah yang dipegang oleh Ikhwanul Muslimin dan menuntut mundurnya Presiden Mursi dan perubahan konstitusi. Kerusuhan berdarah kembali terjadi dan mengakibatkan tewasnya 60 orang.  Ikhwanul Muslimin yang baru kali ini memegang tampuk pemerintahan di Mesir mendapat tantangan berat untuk merangkul semua kepentingan politik yang ada di Mesir. Kubu oposisi yang menamakan diri Front Penyelamatan Nasional/National Salvation Front menuntut untuk dilakukan dialog tanpa syarat. Dialog sebelumnya telah dimediasi oleh ulama Al Azhar. Kubu oposisi mengatakan, akan dimungkinkan untuk dialog yang terakhir kalinya. Praktis, Mesir terpecah antara kubu pemerintah yang dipegang oleh Ikhwanul Muslimin dan kelompok kiri, liberal, serta Kristen.  Konteks Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai berhaluan Islam di Indonesia disebut-sebut mempunyai kesamaan dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dari ideologi dan kesamaan model pengaderan anggotanya mempunyai kemiripan. Hal ini pun diakui oleh petinggi-petinggi PKS. PKS selama ini dianggap partai yang bersih dari korupsi. Bukan hanya dengan slogan-slogan yang selalu dikumandangkan oleh kader-kadernya tapi juga dibuktikan dengan anggota-anggotanya yang sedikit sekali menginjakkan kaki di gedung KPK baik sebagai saksi ataupun tersangka kasus korupsi. Namun, Kamis malam (2/2), menjadi saat yang mengubah semuanya. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap impor daging sapi dan langsung ditahan di rutan KPK. Peristiwa ini seperti petir di siang bolong bagi partai berlambang bulan sabit dan padi kapas ini. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia seorang petinggi partai ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Terlepas dari dugaan kejanggalan penetapan tersangka presiden PKS dan dugaan konspirasi oleh pihak lain yang dituduhkan oleh internal PKS, kejadian ini menjadi ujian dan tantangan berat bagi PKS. Kurang lebih, setahun lagi PKS akan menghadapi pemilu 2014 dan dalam waktu dekat kadernya di daerah akan maju dalam pilkada seperti pilgub di Jabar dan pilgub di Sumut. PKS yang telah memilih nahkoda baru menggantikan nahkoda yang mengundurkan diri harus mampu membuktikan bahwa partainya masih bersih dari korupsi. Jika memang terbukti bersalah di pengadilan, sesuai dengan arahan dari presiden PKS yang baru semua kader harus tobat dan introspeksi. Memang tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kejadian ini pun harus menjadi batu loncatan yang berharga dalam perjalanan partai ini ke depannya. Dua kejadian yang menerpa dua partai politik yang mempunyai kemiripan dalam ideo logi di Indonesia dan Mesir ini walaupun berbeda kasus, tapi menjadi pengalaman yang sangat berharga. Mampukah dua kelompok yang berideologi sama di dua negara yang berbeda dan dua masalah yang berbeda ini berhasil keluar dari masalah yang sedang menimpanya? ●