Menggugat Macetnya Reformasi Birokrasi

Menggugat Macetnya Reformasi Birokrasi

Abdul Salam, PNS, HUMAS DAN PROTOKOL PEMKAB PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

Sumber : SUARA KARYA, 4 Januari 2012

Meski reformasi sudah berjalan selama 13 tahun, penataan birokrasi seakan berada di dunia tersendiri dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan pola spoil system, jual-beli jabatan, mutasi buta, pungutan liar, dan lain sebagainya seakan paradoks dengan cita-cita good governance.

Dalam sebuah seminar nasional mengenai reformasi birokrasi diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) di Bandar Lampung, beberapa waktu lalu yang menghadirkan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Siti Nurbaya, seakan ingin menjelaskan kepada masyarakat, betapa pemerintah di bawah rezim SBY berusaha ingin memperbaiki kualitas pelayanan aparatur negara melalui reformasi birokrasi. Namun, sejatinya masyarakat mulai apatis dengan upaya pemerintah dalam menata aparatnya karena reformasi birokrasi hanya sebatas "mengutak-atik" sesuatu yang normatif dan idealis. Pijakannya bukan pada data faktual atau empirik, melainkan atas dasar normatif atau tata aturan yang bisa diterjemahkan sendiri-sendiri, mulai dari kepala daerah sampai kepala negara.

Silang sengkarut tata pemerintahan yang dikelola birokrat berwatak korup ternyata menjadi epidemi dan turun-temurun secara genetik. Aparatur pemerintah yang seharusnya melayani rakyat justru minta kompensasi melalui pungutan dalam setiap jasa pelayanan. Tetapi uniknya, ketika ada upaya penertiban dan pembenahan, hanya surut sesaat yang kemudian marak lagi bahkan cenderung merajalela.

Kenapa birokrasi begitu sulit ditata?

Tegas saja, karena kesalahan sudah dilakukan sejak awal proses rekrutmen. Mindset para pemegang kebijakan dalam rekrutmen CPNS, baik di daerah maupun pusat, menganggap penerimaan pegawai merupakan komoditas yang memiliki nilai profit yang tinggi. Proses kapitalisasi kedua pihak ini kemudian menjadi siklus yang selalu berulang setiap tahun secara berjenjang hingga menjadi lingkaran setan yang sulit diurai.

Selain itu, rekrutmen CPNS melalui pola spoil system diyakini memperburuk kinerja birokrat, baik lokal maupun internasional, karena seleksi bukan didasarkan pada kualitas atau kompetensi, melainkan atas kedekatan dengan kekuasaan.

Praktek ini biasanya marak sebagai kompensasi (rent seeking) usai pemilu atau pemilukada. Rekrutmen yang seharusnya melalui pola merrit system, sebagaimana yang diharapkan peneliti utama LIPI Siti Zuhro, ternyata hanya utopis belaka.

Reformasi birokrasi makin termehek-mehek manakala kepala daerah melakukan mutasi pegawai. Cara ini sekaligus menjadi justifikasi atas nama penyegaran dengan memperjualbelikan jabatan dan sudah tentu tanpa mempertimbangkan kompetensi. Oleh sebab itu, tidak heran jika ada kebijakan kepala daerah yang menempatkan dokter hewan menjadi direktur utama rumah sakit (manusia), guru menjadi camat, dan lain sebagainya.

Lembah KKN

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberi ruang bagi kepala daerah untuk mengatur sendiri pola dan teknis pelayanan publik dan pemerintahan tanpa harus menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat. Dengan begitu, daerah diberi keleluasaan mengatur sumber-sumber daya, potensi daerah, mengembangkan SDM aparatur daerah yang responsif, adaptatif, dan memahami kebutuhan serta karakteristik daerah.

Kepala daerah diberi ruang kreasi, inovasi, dan alternatif solusi untuk mempercepat kemakmuran rakyat, kedekatan pelayanan publik, dan pemerintahan. Singkatnya, otonomi daerah benar-benar memberi ruang luas bagi kepala daerah untuk mengembangkan diri dalam mengelola daerahnya.

Apa hasilnya? Alih-alih dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengangguran justru terus meningkat. Meskipun telah lebih 11 tahun pelaksanaan otonomi daerah, hanya terbilang puluhan daerah dari 497 kabupaten dan kota, yang berhasil menerobos kebekuan tata cara pemerintahan yang konvensional kepada pemerintahan yang inovatif dan kreatif.

Sisanya masih berkutat di lembah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Banyaknya kepala daerah yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana memperkuat argumentasi kepala daerah lebih berorientasi pada kekuasaan, bukan kewenangan.

Staf pengajar FISIP Unila Ari Darmastuti mengatakan, birokrasi masih mengalami politisasi yang sangat kuat, khususnya berkenaan dengan kepentingan pemilukada. Birokrasi yang seharusnya netral dalam pemilukada justru sibuk dengan urusan "menentukan arah angin yang benar" agar tidak tersingkir karena kesalahan memilih calon kepala daerah.

Reformasi seakan menjadi obat penenang manakala rakyat menuntut perbaikan birokrasi sebagaimana juga di bidang penegakan hukum, pendidikan, perpajakan, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, adakah pihak yang belum terkontaminasi oleh virus KKN untuk melakukan reformasi? Karena jika tidak ada, reformasi birokrasi yang ditawarkan tidak lebih dari sekadar reformasi semu, yang hanya mempersoalkan efektivitas tata aturan dan kemudian muncul regulasi baru.

Banyaknya "penumpang gelap" reformasi yang masih bercokol di lembaga pemerintah diduga menjadi penyebab reformasi birokrasi tidak berjalan sesuai harapan. Mereka sangat nyaman berada pada posisi "basah", sehingga berusaha mempertahankan status quo birokrasi. ●