Riset Gaib Dari California  Raymundus Rikang dkk ;  Wartawan Tempo

                                                          TEMPO, 24 April 2021

 

 

Dinyatakan tak lolos uji klinis, penelitian vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto terus berjalan meski menggunakan nama lain. Tentara Nasional Indonesia disebut-sebut terbelah menyikapi polemik vaksin Nusantara. Di Amerika Serikat, penelitian ini ditengarai juga bermasalah. Penelusuran Tempo menunjukkan sejumlah klaim Aivita, perusahaan pengembang metode dendritik, tak sesuai dengan kenyataan.                                                  

TELEPON seluler Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berdering pada Jumat, 16 April lalu. Di ujung telepon, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta Muhadjir segera menuntaskan polemik vaksin Nusantara. Muhadjir pun berjanji masalah itu bisa dibereskan dalam tiga hari.   Sepanjang hari itu, Muhadjir langsung mengontak Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito. Dia juga menghubungi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan penggagas vaksin Nusantara, Terawan Agus Putranto. Sepanjang akhir pekan itu pula ia memerintahkan semua eselon I kementerian terkait menyiapkan draf nota kesepahaman. “Alhamdulillah, semua bisa selesai,” katanya kepada Tempo di kantornya pada Kamis, 22 April lalu.   Bertempat di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Muhadjir menggelar rapat bersama Andika Perkasa, Penny Lukito, dan Budi Sadikin pada Senin, 19 April lalu. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, pertemuan sempat berjalan alot. Penny kukuh menyebutkan riset vaksin Nusantara masih banyak kekurangan dan uji klinis tak bisa dilanjutkan. Penny sebelumnya menyatakan vaksin dendritik—bagian dari sistem imun bawaan yang berpatroli di dalam tubuh untuk mendeteksi penyusup, seperti bakteri atau virus, dan melahapnya—tak lolos uji klinis tahap pertama.   Setelah rapat berlangsung lebih dari dua jam, Andika, Penny, dan Budi akhirnya meneken nota kesepahaman setebal tiga halaman. Dalam dokumen itu, uji klinis vaksin Nusantara disepakati disetop. Tapi penelitian sel dendritik tetap bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, sebagai riset berbasis pelayanan. Terapi itu juga tak boleh diperdagangkan dan tak butuh izin edar. “Semua pihak menang,” ujar Muhadjir.   Sore seusai pertemuan di Mabes TNI Angkatan Darat, Muhadjir langsung melaporkan hasil pertemuan kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas. Kepada Presiden, Muhadjir mengatakan persoalan vaksin Nusantara sudah selesai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Jokowi disebut-sebut memang kesal terhadap kegaduhan vaksin Nusantara. “Sudahlah, ini kan urusan ilmiah. Masak, politikus dan lawyer mengurusi vaksin?” kata Presiden pada Selasa, 20 April, sehari setelah mendapat laporan dari Muhadjir.   Jokowi dikabarkan juga geram terhadap sikap Terawan atas pencalonan duta besar. Pemerintah telah mengusulkan purnawirawan letnan jenderal itu menjadi duta besar di Spanyol, tapi belakangan dia mengirimkan surat pengunduran diri. Empat pejabat pemerintah yang mengetahui pencalonan Terawan menyatakan dokter spesialis radiologi itu beralasan ingin berfokus pada pengembangan vaksin Nusantara. Namun seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri memastikan lembaganya belum menerima surat pengunduran diri secara resmi dari Terawan.   Isi perundingan di Mabes TNI Angkatan Darat sebenarnya sudah disiapkan sepekan sebelumnya. Menteri Budi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Menteri Muhadjir Effendy mengadakan rapat ihwal vaksin Nusantara di Kementerian Kesehatan pada Selasa, 13 April lalu. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengusulkan dalam forum itu agar vaksin Nusantara dialihkan menjadi riset berbasis pelayanan.   Kebijakan serupa diterapkan mantan Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, ketika mengatasi polemik metode intra-arterial heparin flushing alias praktik “cuci otak” ala Terawan pada 2018. Saat itu, Ikatan Dokter Indonesia memecat Terawan, yang ketika itu menjabat Kepala RSPAD, karena metodenya dianggap melanggar kode etik kedokteran. “Opsi itu dipilih karena riset ini tak mungkin menjadi vaksin,” Muhadjir menuturkan.   Besoknya atau 14 April, Menteri Budi Sadikin bertemu dengan Jenderal Andika Perkasa. Salah satu yang dibahas adalah usul solusi vaksin Nusantara sebagaimana dibahas dalam rapat dengan Muhadjir Effendy dan Penny Lukito. Andika tak merespons permohonan wawancara yang dikirimkan melalui WhatsApp dan surat resmi ke Dinas Penerangan Angkatan Darat hingga Sabtu, 24 April lalu. Adapun Menteri Budi Sadikin membenarkan kabar tentang pertemuan dengan Andika, tapi menolak membahas soal penelitian itu. “Sudah tutup buku,” ujarnya.   PENELITIAN vaksin Nusantara yang diklaim sebagai uji klinis tahap kedua di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto mendapat dukungan dari sejumlah tokoh dan politikus. Pada pekan pertama April lalu atau seminggu sebelum sejumlah pejabat menjalani prosedur pengambilan darah, Wakil Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengirimkan pesan kepada semua anggota komisi perihal jadwal uji klinis vaksin Nusantara.   Dia mengaku dihubungi staf Terawan Agus Putranto terkait dengan jadwal vaksinasi dan mempersilakan anggota DPR yang berminat untuk mendaftar. Sehari sebelum vaksinasi atau Selasa, 13 April, Melkiades kembali mengirimkan undangan kepada para koleganya di Senayan—lokasi gedung DPR di Jakarta—dengan dalih staf Terawan meminta konfirmasi data sukarelawan. “Semua orang prinsipnya siap menjadi relawan,” ucap Melkiades.   Dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Politikus Partai Gerindra itu sempat menelepon Terawan setelah Komisi Kesehatan berkunjung ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi, Semarang, pada 16 Februari lalu. Menurut Dasco, Terawan menjelaskan prinsip kerja vaksin Nusantara yang berbasis sel dendritik ternyata mirip terapi cell cure yang pernah dijalaninya. Dasco, yang dua kali menjadi pasien “cuci otak” Terawan, langsung mendaftar sebagai sukarelawan.   Di Surabaya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, mencarter bus khusus dan memboyong 30 anggota klub senamnya untuk menjalani pengambilan darah di RSPAD Gatot Soebroto pada Senin, 19 April lalu. Namun hanya sebelas orang yang lolos menjadi sukarelawan. Dahlan termasuk yang gagal menjadi relawan karena mengonsumsi obat, tapi ia tetap bersedia menerima suntikan sel dendritik. “Saya mendukung risetnya, bukan mendukung barang ini harus menjadi vaksin,” kata Dahlan, juga menjadi pasien praktik “cuci otak” Terawan.   Banjir dukungan dari tokoh dan politikus, tidak demikian di Markas Besar TNI. Seorang pejabat tinggi di Cilangkap—lokasi Mabes TNI—mengatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berniat meluruskan keterlibatan militer dalam penelitian sel dendritik. Narasumber ini bercerita, pejabat kesehatan di lingkungan TNI juga gamang karena dasar hukum riset vaksin Nusantara di RSPAD tak terang. Sejak awal program penelitian sel dendritik untuk vaksin Covid-19 merupakan kerja sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan dan PT Aivita Biomedical Indonesia. Tak ada perjanjian kolaborasi lintas institusi ataupun militer.   Dalam jumpa pers pada Senin, 19 April lalu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Achmad Riad menegaskan bahwa vaksin Nusantara bukan program lembaganya. Meski begitu, TNI mendukung inovasi riset vaksin sepanjang memenuhi syarat Badan Pengawas Obat dan Makanan. Legalitas riset vaksin Nusantara pun turut disinggung dalam acara itu. Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayor Jenderal Tugas Ratmono mengatakan penelitian yang saat ini berjalan di RSPAD Gatot Soebroto harus memiliki dasar hukum karena melibatkan personel militer dan menggunakan fasilitas milik TNI.   Sekitar dua pekan sebelum konferensi pers di Mabes TNI, Kepala RSPAD Letnan Jenderal Albertus Budi Sulistya berupaya mengklarifikasi polemik vaksin Nusantara. Dia mengirimkan pesan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa pada Rabu, 7 April lalu. Budi menjelaskan, antara lain, izin etik vaksin Nusantara masih dibahas di komite etik rumah sakit. Dia juga menerangkan bahwa sejumlah pejabat yang akan datang ke RSPAD Gatot Soebroto baru diambil darahnya, bukan diberi vaksin Nusantara. “Kami perlu menyampaikan pesan itu kepada beliau karena sudah ramai di media sosial,” ujar Budi kepada Tempo pada Sabtu, 24 April lalu.   Budi menyatakan nota kesepahaman antara Mabes TNI Angkatan Darat, BPOM, dan Kementerian Kesehatan menjernihkan polemik riset sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap Covid-19. Menurut dia, hasil penelitian sel dendritik ini nanti bisa dijadikan dasar untuk pengembangan ilmiah lanjutan.   Adapun Terawan Agus Putranto tak merespons permintaan wawancara Tempo hingga Sabtu, 24 April lalu. Ia juga tak berada di kantornya di lantai dua paviliun Cerebro Vascular Center di RSPAD ketika Tempo bertandang pada Jumat, 23 April lalu. Saat rapat dengan Komisi Kesehatan DPR, Terawan menyatakan vaksin berbasis sel dendritik aman untuk individu dan bisa ikut mengatasi pandemi Covid-19. “Ini menjadi solusi ataupun alternatif yang bisa digunakan,” kata Terawan mengklaim.   PENELUSURAN Tempo menunjukkan pengembangan vaksin Covid-19 berbasis sel dendritik di Amerika Serikat yang dikembangkan Aivita Biomedical Inc juga jalan di tempat. Dikutip dari Clinicaltrials.gov—situs penyedia data uji klinis milik Departemen Kesehatan Amerika Serikat—Aivita berupaya memperoleh izin uji klinis dari badan pengawas obat dan makanan Amerika, Food and Drug Administration. Dalam proposalnya, Aivita mengajukan 175 relawan untuk uji klinis dan menyatakan belum merekrut para relawan itu.   Dalam situs yang sama, uji klinis sel dendritik untuk vaksin Covid-19 di Indonesia dinyatakan sudah tuntas pada 5 April lalu. Riset itu tercatat dikerjakan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi, Semarang. Namun tak ada laporan hasil riset yang diklaim sebagai uji klinis tahap pertama di situs itu. Peneliti vaksin Nusantara di RSUP Dr Kariadi, Yetty Movieta Nency, menolak berkomentar tentang kelanjutan penelitian itu di rumah sakitnya. “Saya sedang mengoperasi pasien,” ujarnya, kemudian menutup panggilan telepon.   Walau begitu, Aivita mengklaim uji klinis tahap pertama di Indonesia berjalan tanpa kendala. Dalam siaran pers pada 25 Februari lalu, Aivita menyatakan bahwa pengobatan kepada 27 partisipan menunjukkan peningkatan antibodi dan tak ada gejala efek samping. Klaim ini bertolak belakang dengan temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengungkapkan 20 relawan uji klinis tahap pertama mengalami kejadian tak diinginkan, seperti peningkatan kolesterol dan kadar natrium dalam darah.   Di tengah simpang-siur nasib program vaksin Nusantara, Aivita mengumumkan rencana aksi korporasi. Perusahaan mengklaim akan segera mengantongi pendanaan senilai US$ 25 juta atau sekitar Rp 360 miliar. Pendanaan itu akan dipakai untuk pengembangan sejumlah riset. Salah satunya vaksin Covid-19 berbasis sel dendritik. Anehnya, dalam pengumuman aksi korporasi itu, riset sel dendritik disebut telah masuk fase kedua atau ketiga. Padahal perusahaan itu belum mengantongi uji klinis di Amerika Serikat. Adapun di Indonesia, BPOM tak memberikan izin penelitian fase kedua.   Kontributor Tempo di California, Amerika, James Mills, mengunjungi kantor pusat Aivita di Irvine, sekitar 80 kilometer dari pusat Kota Los Angeles, pada Jumat, 23 April lalu. Aivita berkantor di sebuah bangunan bertingkat dan menyewa lebih dari separuh bagian dari gedung perkantoran itu. Resepsionis Aivita tak bersedia menghubungkan dengan Chief Executive Officer Aivita Hans Keirstead, yang sebenarnya ada di kantor pada hari itu. Kehadiran Keirstead tampak dari sepeda motor yang terparkir di baris khusus yang terpacak papan namanya.   Surat elektronik dan panggilan telepon ke nomor Keirstead tak direspons. Pun dengan konfirmasi yang dikirimkan melalui e-mail kepada Chief Medical Officer Robert O. Dillman dan Wakil Presiden Bidang Regulasi Candace Hsieh. Namun, dalam podcast yang disiarkan Tech Nation pada 13 April lalu, Keirstead menyatakan Aivita hanya akan memproduksi perangkat utama vaksin, selebihnya peralatan pendukung metode itu bisa dibuat oleh perusahaan lokal. “Ini akan menjadi stimulus ekonomi untuk negara tersebut,” ujar Keirstead. ●