Agar Demokrasi Lokal Naik Kelas Turunan Gulo  ;  Komisioner KPU Sumatera Utara 2003-2013; Peneliti di Politica Institute

KOMPAS, 02 Januari 2015

                                                

                                                                                                                       

DUET Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama adalah contoh pemimpin ideal. Sebelum dicalonkan sebagai pemimpin di DKI Jakarta, keduanya dikenal sebagai ”orang baik”. Rekam jejak keduanya positif. Mereka memiliki dua modal yang amat kuat: integritas dan kapabilitas. Pasangan ini pun dicalonkan oleh partai (PDI-P dan Gerindra) dalam semangat idealisme. Artinya, perekrutan berjalan tanpa prasyarat mahar yang biasanya mencekik leher. Juga tanpa ikatan janji ini-itu nantinya kepada parpol pengusungnya—biasanya pos jabatan di pemerintahan atau aneka proyek yang menggiurkan. Ini artinya, tahap awal ini berhasil menghadirkan bibit berkualitas tinggi dengan biaya politik murah meriah. Menariknya, meski diusung partai minoritas dan sang kandidat terhitung ”orang luar”, warga Jakarta justru menunjukkan kecerdasannya. Warga Jakarta menyadari bahwa merekalah pemilik kedaulatan untuk menentukan sendiri siapa yang akan jadi pemimpinnya. Jauh hari sebelum memberi suara di tempat pemungutan suara (TPS), warga Jakarta itu juga berlomba-lomba membantu ”orang baik” itu agar, sekali lagi, biaya politik mereka jangan membengkak. Dengan berbagai cara, warga Jakarta dari beberapa komunitas membantu kampanye sang kandidat agar dikenal, disukai, dan akhirnya dipilih. Ada pengorban- an waktu, tenaga, bahkan uang yang tak sedikit dari warga Jakarta. Alhasil, sang kandidat terhindar dari biaya politik tinggi yang bisa melilit lehernya ke depan. Momok menakutkan itu berhasil diempaskan oleh energi dan gairah politik warga. Penyelenggaraan pemilu juga berjalan demokratis, jujur, dan adil. Artinya, suara warga Jakarta berhasil dirawat penyelenggara pemilu yang kredibel dan independen meski ketika itu yang berkuasa Fauzi Bowo, pesaing berat Jokowi. Warga Jakarta sukses membangun sejarahnya dengan memenangkan Jokowi-Ahok sebagai gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta pada 2012. Tidak berbeda jauh ketika warga Amerika Serikat menciptakan sejarahnya pada 2008 dengan melahirkan Barack Obama sebagai presiden. Ini yang disebut dengan partisipasi politik yang cerdas dan rasional. Setelah terpilih, Jokowi-Ahok bukan berleha-leha. Juga bukan saling cakar berebut kue kekuasaan. Keduanya bagi tugas. Ada yang gemar blusukan (Jokowi), ada yang ditugaskan mengendalikan birokrasi dan proyek (Ahok), tanpa curiga di antara mereka. Kedua tokoh ini langsung tancap gas guna merealisasikan janji kampanye dengan kerja keras. Pemerintahan mereka efektif. Dalam tempo beberapa bulan, warga Jakarta bergumam, ”Oh, ternyata ada gunanya kami memilih Jokowi-Ahok.” Mereka pemimpin yang dicintai rakyatnya, berhasil membangun trust dari rakyat, bukan memproduksi kecurigaan, ketakutan, atau perlawanan dari rakyat. Rakyat percaya bahwa apa yang dikerjakan pemimpinnya semata-mata untuk kepentingan warganya. Saya juga mengamati, parpol pengusung tidak ”merecoki” mereka. Ada semacam keikhlasan dari petinggi kedua parpol bahwa kedua tokoh ini sudah ”diwakafkan” untuk kemaslahatan umat Jakarta. Janganlah sampai mereka diintervensi dengan berbagai kepentingan yang bikin mereka linglung bekerja, bahkan terjebak skandal korupsi. Penyakit pilkada Berbagai hasil studi menunjukkan, efek Jokowi-Ahok mulai menular di sejumlah daerah. Demokrasi lokal sudah mulai bergairah dengan lahirnya sejumlah pemimpin inspiratif di sejumlah daerah: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, tidak berarti tidak banyak masalah di seputar pilkada yang sudah berjalan dua gelombang ini. Pilkada masih mengidap penyakit serius. Input dan mekanisme perekrutan adalah penyakit yang kerap berkembang biak di hulu. Dalam banyak kasus, ada banyak orang baik yang layak dan berminat menjadi pemimpin. Namun, di tahap pencalonan saja, mereka sudah diperas dengan berbagai biaya ini-itu. Mereka harus bayar mahar kepada parpol yang tak sedikit di beberapa tingkat. Pola perekrutannya tidak demokratis, juga berbiaya tinggi. Pertimbangan kredibilitas dan kapabilitas tak jarang diabaikan parpol pengusung. Biasanya yang diajukan yang berkantong tebal. Ketika kampanye berlangsung, sang kandidat bukannya ditolong warga, malah diperas dengan sumbangan ini-itu, biaya tim sukses, biaya saksi, bahkan belanja suara. Dua tahap ini biasanya membuat orang baik sekali pun terjerembap ke kubangan politik berikutnya. Biaya politik amat mahal, tidak sebanding dengan penerimaan legalnya kalau terpilih. Di tingkat kabupaten atau kota saja, pengeluaran bisa Rp 5 miliar-Rp 60 miliar. Bandingkan dengan penerimaan legal yang sekitar Rp 2 miliar per lima tahun. Yang terjadi kemudian, banyak kepala daerah yang terjebak dengan berbagai skandal penyalahgunaan kewenangan: jabatan diperjualbelikan, proyek yang beragam jadi sasaran empuk, baik untuk mengembalikan modalnya maupun memakmurkan diri atau kelompoknya. Kepala daerah dan wakilnya banyak yang berkelahi lantas pecah kongsi. Maka, komitmen menyejahterakan warga terbengkalai. Pilkada gelombang ketiga Pilkada gelombang ketiga sebentar lagi digelar, diawali 204 daerah, pada 2015. Pembelajaran apa yang bisa dipetik agar demokrasi lokal naik kelas? Pertama, kita perlu mendorong dan memberi kesempatan kepada beberapa orang baik tampil. Pada titik ini, seruan patut diarahkan kepada pemimpin parpol agar perekrutan transparan, demokratis, dan berongkos minimum. Parpol mesti punya komitmen menyejahterakan warga lewat kehadiran pemimpin ideal. Sungguh tragis jika calon dibebani pengeluaran amat besar. Uang penting, tetapi bukan segala-galanya. Dalam konteks ini, kita patut mengapresiasi kehadiran Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Pasal 47 sudah diharamkan transaksi semacam itu. Tinggal mengonkretkan dan membuktikan saja. Kunci kedua adalah partisipasi warga. Sebenarnya kita sudah memulai budaya politik yang meriah dan menggairahkan. Semangat voluntarisme warga, seperti ditunjukkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014, sungguh menarik. Perlu ditularkan pada setiap momen pilkada ke depan. Pendukung tidak hanya sekadar memberi suara, tetapi juga menjadi relawan tangguh yang siap berkorban tenaga, waktu ,dan materi untuk memenangkan calon pemimpin yang dikehendakinya. Warga dan seluruh komponen harus punya komitmen meminimalkan pengeluaran para kandidat, bukan malah sebaliknya. Tradisi buruk selama ini perlu direstorasi. Tim sukses jangan jadi pegawai musiman, yang hanya bergerak kalau dibayar. Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan juga perlu menahan diri untuk tidak memberatkan para kandidat dengan berbagai permintaan sumbangan ini-itu. Warga pemilih jangan mau disuap, dibeli suaranya. Kedua variabel ini akan kian sempurna apabila penyelenggaraan pemilu berjalan demokratis, jujur, dan adil. Menurut saya, pemimpin ideal hanya bisa dilahirkan kalau memenuhi empat variabel utama.  Pertama, tersedianya figur yang kredibel dan kapabel. Kedua, proses perekrutan yang demokratis dan berongkos minimum. Ketiga, tingginya partisipasi warga meminimalkan biaya politik kandidat. Keempat, penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Ketimpangan satu atau lebih dari keempat variabel itu akan berujung pada petaka demokrasi.  ●