Pembenahan Infrastruktur yang Utama

Pembenahan Infrastruktur yang Utama Tim Kompas  ;    Wartawan Kompas

KOMPAS,  19 Desember 2013

  

KETIKA Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko, 23 Agustus, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, sebenarnya perekonomian Provinsi Jateng dalam kondisi sehat. Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng Jam Jam Zamachsyari menyatakan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2013 terjadi di semua sektor, kecuali pertanian. Pertumbuhan tertinggi dari sektor pertambangan dan penggalian 4,9 persen, sementara terendah di sektor pertanian negatif 2,1 persen. Jadi, pekerjaan besar pemimpin yang baru, termasuk untuk tahun depan, tiada lain mengembalikan sektor pertanian menjadi andalan pertumbuhan perekonomian Jateng. Pertanian harus menjadi fokus, mengingat Jateng merupakan salah satu lumbung pangan nasional, melalui padi. Di samping itu, produksi hortikultura Jateng juga tak kalah besarnya. Selama bertahun-tahun, komoditas hortikultura Jateng diekspor ke beberapa negara. Dari mana memulainya agar pertanian semakin kuat? Setelah banyak bertemu tokoh masyarakat di Jateng, Ganjar menilai persoalan infrastruktur menjadi masalah krusial di provinsi yang berpenduduk sekitar 32,3 juta jiwa ini. Kalau infrastruktur bagus, akan mempermudah akselerasi pembangunan di Jateng dalam lima tahun ke depan. Infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, dan saluran irigasi selama lima tahun terakhir seolah stagnan. Berapa pun besar anggaran yang digelontorkan, hingga kini warga masih merasakan belum ada perubahan. Infrastruktur jalan contohnya, ruas jalan Semarang-Kendal di jalur pantai utara Jawa hampir setiap tahun rusak meski selalu diperbaiki. Bahkan kerusakan jalan, khususnya di sentra pertanian, selalu menyengsarakan petani sehingga perekonomian petani makin terpuruk. Panen cabai merah di tingkat petani hanya dihargai Rp 12,500 per kilogram, ternyata setelah dijual di kota bisa Rp 25.000 per kilogram. Petani harus menebus pupuk lebih mahal 20 persen dari harga pasar karena dibebani ongkos angkut lebih mahal akibat jalan rusak. Oleh karena ketiadaan transportasi alternatif, secara ekstrem Ganjar menyamakan kawasan Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya seperti Papua. Untuk menuju ke kota-kota bagian selatan itu, dari Semarang memerlukan waktu perjalanan 6-7 jam, sama dengan masa tempuh penerbangan dari Jateng ke Papua. Di Purbalingga ada lapangan terbang Wirasaba milik TNI Angkatan Udara. Ganjar sudah bicara dengan kepala daerah di daerah sekitar untuk mengoptimalkannya. Dengan anggaran Rp 110 miliar, lapangan terbang itu sudah bisa didarati pesawat terbang besar agar orang Purwokerto dan sekitarnya kalau naik pesawat tidak lagi dari Yogyakarta. Ganjar juga akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro untuk membahas pengembangan Bandara Ahmad Yani, Semarang. Bandara milik TNI Angkatan Darat itu selayaknya dikembangkan. Perencanaannya sudah selesai dan diharapkan awal tahun 2014 pengembangannya bisa dimulai. Ganjar mengakui, banyak program gubernur sebelumnya yang harus segera dilanjutkan, mulai dari Bandara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, jalan tol Semarang–Solo, hingga pengembangan waduk di Kabupaten Karanganyar dan Blora. Di sisi lain, agar Jateng makin transparan, juga harus melakukan reformasi birokrasi. Butuh perhatian Tuntutan pengembangan infrastruktur juga disuarakan dari daerah. Misalnya Pelabuhan Tanjung Bonang di Kabupaten Rembang. Pelabuhan dengan empat dermaga itu sejak 2008 hingga sekarang telah menghabiskan dana pembangunan Rp 88 miliar dari APBN serta Rp 7 miliar dari APBD Kabupaten Rembang. Pelabuhan Pantai Kartini, Kabupaten Jepara; Bandara Dewadaru di Kepulauan Karimunjawa; dan peningkatan Lapangan Terbang Ngloram di Cepu, Kabupaten Blora, yang digagas sejak 2008 juga memerlukan perhatian khusus.  Masyarakat di daerah itu menunggu kerja nyata gubernur dan wagub yang baru. Selain persoalan infrastruktur, ada sejumlah persoalan yang juga membayangi Pemprov Jateng. Kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir juga harus mendapatkan perhatian. Evaluasi terhadap bantuan untuk nelayan dan warga pesisir yang tak tepat sasaran harus dilakukan agar tak terulang lagi tahun depan. Ibu kota provinsi Tahun 2013 adalah transisi kepemimpinan lama dan baru di Jateng. Karena itu, Kota Semarang, yang menjadi ibu kota Provinsi Jateng, pun mendapat perhatian dari Ganjar dan Heru. Persoalan yang selalu membayangi Semarang, yakni genangan banjir akibat rob (limpasan air pasang laut) harus dicari jalan keluar. Sayangnya, rencana pemerintah untuk membangun tanggul/tembok raksasa di laut (giant sea wall) untuk melindungi Kota Semarang dari banjir rob menuai pro kontra. Bagi Gubernur Ganjar, pro dan kontra itu adalah partisipasi publik.  ●