Manfaatkan Kesepakatan Bali

Manfaatkan Kesepakatan Bali Pande Radja Silalahi  ;   Peneliti Senior CSIS

SUARA KARYA,  23 Desember 2013

  

Selama ini Indonesia selalu bangga menyatakan dirinya sebagai negara agraris, negeri lumbung pangan dan dapat menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat dunia. Tetapi, kenyataan justru sebaliknya. Data Departemen Pertanian menunjukkan, selama sembilan bulan pada tahun 2013, neraca perdagangan subsektor bahan makanan mengalami defisit sekitar 3,801 miliar dolar AS. Di antaranya 182,455 juta dolar AS untuk beras, 1,830 miliar dolar AS untuk gandum, 570,479 juta dolar AS untuk jagung, dan 748,100 juta dolar AS untuk kedelai. Beberapa tahun sebelumnya, posisi neraca perdagangan bahan makanan Indonesia juga mengalami defisit. Pada tahun 2012, defisit total bahan makanan mencapai 6,156 miliar dolar AS, yang di antaranya defisit untuk beras mencapai 1,006 miliar dolar AS, gandum defisit 2,449 miliar dolar AS, jagung defisit 516,428 juta dolar AS, dan kedelai defisit 1,310 miliar dolar AS. Secara keseluruhan defisit perdagangan Indonesia pada tahun 2012 adalah 1,669 miliar dolar AS. Pada sembilan bulan pertama tahun 2013, neraca perdagangan nonmigas Indonesia masih surplus 3,483 miliar dolar AS. Dari data itu, jelas terlihat sektor pertanian telah menjadi beban bagi perekonomian Indonesia. Untuk memperbaikinya dibutuhkan langkah-langkah strategis yang sistematis. Kebijakan subsidi sesuai dengan peluang yang diberikan oleh WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) perlu dimanfaatkan secara terarah. Pemberian subsidi ataupun rangsangan tertentu perlu dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat kepentingan produsen dan konsumen. Kebijakan fasilitasi perdagangan dalam perputarannya akan menurunkan biaya distribusi sehingga akan menguntungkan produsen dan konsumen tertentu. Yang patut mendapat perhatian di Indonesia adalah apa yang dituntut dari Indonesia, misalnya, agar biaya distribusi dapat ditekan. Bagi Indonesia, hal itu penting karena birokrasi di negara ini dianggap masih kurang efisien. Sampai saat ini belum ada studi secara terperinci untuk memperbandingkan produktivitas birokrasi Indonesia dengan rekannya yang menjadi eksportir atau importir ke dan dari Indonesia. Hal yang selalu mendapat sorotan dan dipersalahkan adalah daya kompetisi atau daya saing pengusaha di Indonesia. Beberapa studi memang menunjukkan ada perbaikan di birokrasi. Contohnya, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan (enforce) kontrak telah dapat diturunkan menjadi 498 hari. Waktu yang dibutuhkan untuk memulai bisnis pada tahun 2012 adalah 47 hari yang berarti turun dua hari apabila dibandingkan dengan tahun 2010; dan waktu mempersiapkan dan membayar pajak dibutuhkan selama 259 jam. Dalam Paket Bali, capacity building dalam rangka pengembangan perdagangan mendapat perhatian. Fasilitas yang tersedia di bidang itu harus dimanfaatkan oleh Indonesia seoptimal mungkin. Untuk itu, Indonesia perlu bersikap realistis dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Tidak dapat disangkal bahwa pertemuan di Bali baru-baru ini telah membalikkan pesimisme menjadi optimisme bagi berlangsungnya pengaturan interaksi ekonomi yang bersifat multilateral. Walau demikian, Indonesia tidak perlu terpaku dengan keberhasilan itu. Terobosan-terobosan termasuk yang bersifat regional apabila dianggap perlu dapat dilakukan demi kepentingan nasional Indonesia. ●