Buyarnya Tatanan Regional Musthafa Abd Rahman  ;    Wartawan Kompas

KOMPAS,  21 Desember 2013

  

KAWASAN Timur Tengah pada paruh kedua tahun 2013 diwarnai rangkaian peristiwa besar yang terjadi secara bertubi-tubi dengan jarak waktu berdekatan. Rangkaian peristiwa itu saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain. Dimulai dengan aksi penggulingan Presiden Mesir Muhammad Mursi pada 3 Juli, disusul persetujuan pemusnahan senjata kimia Suriah antara Amerika Serikat dan Rusia pada akhir September. Dua bulan kemudian, tepatnya pada 24 November, tercapai kesepakatan sementara atas program pengembangan nuklir Iran di Geneva, Swiss. Menyusul beredarnya berita tentang kesepakatan sementara atas garis besar rancangan kesepahaman damai final Israel-Palestina, yang terjadi pada kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry ke Israel dan Palestina pada 12 Desember. Rangkaian peristiwa besar itu mau tidak mau telah mengubah tatanan hubungan regional di kawasan Timur Tengah serta hubungan antara sejumlah negara di Timur Tengah dan kekuatan internasional. Bahkan, hubungan antarkekuatan internasional itu juga turut terpengaruh. Perubahan tatanan hubungan tersebut terus berproses saat ini dan belum mencapai bentuknya yang final. Yang tampak adalah sedang gencar terjadi proses transaksional antara kekuatan lokal, regional, dan internasional di Timur Tengah untuk mendapat keuntungan politik sebesar-besarnya dari perubahan tatanan hubungan regional itu. Guncangan besar pertama, misalnya, penggulingan Mursi dari kursi presiden oleh militer Mesir, tak hanya menimbulkan friksi di dalam negeri Mesir. Tumbangnya kekuasaan tokoh Ikhwanul Muslimin itu juga memicu perpecahan di tingkat regional dan internasional. Segera muncul kubu yang mendukung tersingkirnya Mursi. Kubu ini dimotori empat negara Teluk Persia, yakni Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, ditambah Jordania. Di sisi seberang lahir kubu penentang yang dipimpin Turki, Qatar, dan Tunisia serta dalam batas tertentu Kesultanan Oman. Adapun Israel meski tak banyak berkomentar cenderung mendukung jatuhnya Mursi. Negara-negara Barat, khususnya AS, cenderung bersikap kritis terhadap peristiwa itu. AS dan Barat melihat tumbangnya Mursi bisa merusak bangunan demokrasi yang baru dirintis di Mesir setelah tumbangnya rezim Presiden Hosni Mubarak melalui revolusi rakyat pada tahun 2011, yang saat itu memicu Musim Semi Arab. Sikap kritis Barat terhadap aksi penggulingan Mursi itu berdampak terjadinya pergeseran secara signifikan dalam parameter hubungan regional di Timur Tengah. Pendirian itu membuat AS dan sejumlah negara Barat menjadi berseberangan sikap soal isu Mesir dengan banyak mitra strategisnya di Timur Tengah, terutama Arab Saudi, Jordania, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Hal ini kemudian membuat negara-negara mitra strategis AS, seperti Mesir dan Arab Saudi, melakukan pendekatan dengan Rusia, yang merupakan saingan utama AS di pentas internasional. Merapatnya Mesir ke Rusia, misalnya, ditandai dengan kunjungan bersejarah Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov didampingi Menteri Pertahanan Sergey Shoigu ke Kairo, Mesir, pada 14 November. Munculnya poros baru hubungan regional akibat sikap pro-kontra penggulingan Mursi di Mesir itu diperuncing oleh tercapainya kesepakatan Rusia-AS tentang pemusnahan senjata kimia Suriah pada akhir September. Kesepakatan tersebut membuat AS mengurungkan niatnya menyerang Suriah. Kesepakatan Rusia-AS itu semakin mengecewakan negara mitra strategis AS di Timur Tengah yang selain anti-Mursi juga menentang pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Arab Saudi menganggap kesepakatan AS-Rusia soal pemusnahan senjata kimia Suriah itu hanya memperkuat posisi politik Assad dan pendukung kuatnya, seperti Iran dan kelompok Hezbollah di Lebanon. Terpinggirkan Hanya berselang dua bulan, kubu ini semakin merasa terpinggirkan oleh kesepakatan sementara Iran dan kelompok 5+1, yakni lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS, Rusia, Inggris, Perancis, China, plus Jerman, tentang isu program pengembangan nuklir Iran. Kesepakatan Geneva itu diterangai digalang oleh AS, yang didahului perundingan rahasia AS-Iran di Oman sebelum tercapainya kesepakatan Geneva itu. Tak pelak, Arab Saudi dan Israel berang terhadap Washington akibat kesepakatan itu. Poros baru dalam hubungan regional pun muncul lagi setelah kesepakatan Geneva tersebut. Secara tiba-tiba, misalnya, beredar berita ada upaya pendekatan Arab Saudi-Israel untuk melawan kesepakatan Geneva itu. Laman harian Israel, The Jerusalem Post, mengutip kantor berita Iran, Fars, pada 9 Desember lalu melansir adanya pertemuan rahasia antara Kepala Intelijen Arab Saudi Pangeran Bandar bin Sultan dan mitranya dari Israel pada 27 November di Geneva. Partisipasi Oman dalam Kesepakatan Geneva itu juga memicu ketegangan dengan Arab Saudi. Hal itu menyebabkan terganggunya kekompakan tubuh organisasi Dewan Kerja Sama Negara Arab Teluk (GCC). Padahal GCC selama ini dikenal sebagai organisasi paling solid di Timur Tengah, sejak berdirinya tahun 1981. Arab Saudi berang kepada Oman karena menjadi tuan rumah perundingan rahasia Iran-AS. Walaupun demikian, AS berusaha agar hubungan strategisnya dengan Israel dan Arab Saudi tidak terganggu. Meskipun dalam waktu bersamaan terjadi pendekatan antara AS dan Iran. AS kini mencoba melakukan transaksi dengan Israel, dengan imbalan Israel tidak mengganggu kesepakatan Geneva. Bentuk transaksi yang dicoba ditawarkan adalah rancangan kesepahaman damai final Israel-Palestina yang disampaikan John Kerry dalam kunjungannya ke Israel dan Palestina. Rancangan kesepahaman itu sebagian besar mengadopsi aspirasi Israel, seperti mempertahankan posisi tentara Israel di Lembah Jordan selama 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Gesekan hubungan regional di Timur Tengah itu terus bergulir saat ini. Bentuk final pola hubungan regional yang baru kelak akan ditentukan oleh pola penyelesaian akhir isu Suriah, Mesir, dan program nuklir Iran nanti. ●