Spirit Baru Bank Dunia

Spirit Baru Bank Dunia Launa  ;  Dosen FISIP Universitas Satya Negara Indonesia

SINAR HARAPAN, 01 April 2013

  

Sejak 1 Juli 2012 lalu, Bank Dunia resmi dipimpin Jim Yong Kim (53), seorang dokter sekaligus pendidik. Jim adalah warga negara AS keturunan Korea. Jim menggantikan Robert Zoellick yang memimpin Bank Dunia sejak Juli 2007-1 Juli 2012. Sebagai sosok yang berhasil menanggulangi HIV/AIDS dan tuberculosis di banyak negara miskin dan berkembang, Jim diharapkan dapat membawa spirit, orientasi, dan kultur baru dalam misi Bank Dunia dengan kualifikasi, dedikasi, dan komitmen kemanusiaannya. Terpilihnya Jim telah memutus tradisi teknokratisme Bank Dunia. Ini karena selama ini Bank Dunia dipimpin para profesional; bankir, diplomat, ekonom, dan ahli keuangan. Sebagai presiden, Jim membawahi 187 negara anggota, 9.000 ekonom dan ahli kebijakan pembangunan dari berbagai negara. Jim juga punya pekerjaan rutin baru; memeriksa ratusan proposal pinjaman dari berbagai negara dan lembaga. Tahun 2011 lalu, nilai pinjaman Bank Dunia kepada negara anggotanya mencapai US$ 258 miliar. Institusi yang lahir dari hasil konferensi Bretton Woods, pada Juli 1944, awalnya bernama International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Dalam perjalanannya—bersama The International Finance Corporation (IFC), International Development Association (IDA), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)—The World Bank Group atau Multilateral Development Banks (MDBs) kini menjadi institusi paling digdaya di jagat ini. Sejak awal berdirinya, Bank Dunia adalah jatah AS, sementara Uni Eropa kebagian mengurus Dana Moneter Internasional (IMF). Hingga akhir masa kepemimpinan Zoellick, Juli 2012, Bank Dunia selalu dipimpin warga negara AS, bermarkas di Washington, di mana AS secara permanen memiliki hak veto, termasuk dalam memilih Presiden Bank Dunia. Misi sentral Bank Dunia sesungguhnya adalah menjamin pembangunan global yang adil dan inklusif. Tercapainya tujuan ini tak hanya akan meningkatkan kualitas hidup miliaran manusia, tapi juga mencegah konflik yang dipicu kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan konflik antarnegara dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang kian langka. Namun, seiring kiprahnya yang agresif dan eksesif, kritik banyak pihak tak pernah surut diarahkan ke lembaga donor multilateral ini. Ini karena pinjaman, bantuan, atau utang yang dikucurkan Bank Dunia (dan IMF) ke negara kreditor, tak sedikit membuat negara kreditor justru menjadi makin miskin dan terjebak dalam lilitan utang (debt trap). Bank Dunia kini dituntut melakukan reformasi peran. Kecenderungan ekonomi dunia saat ini berjalan paradoks. Negara-negara kaya dan industri maju tak sedikit yang mengalami krisis keuangan dan terjerembab dalam kubangan utang. Saat ini, setidaknya terdapat 40 negara emerging market yang dimotori BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Di tengah terpuruknya perekonomian Uni Eropa dan AS, China, Rusia, dan India kini tampil menggantikan posisi AS, Uni Eropa, dan Jepang sebagai aktor-aktor kunci pertumbuhan ekonomi global. Akumulasi total utang di 17 negara Zona Euro misalnya, telah meningkat rata-rata 90 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal kedua, naik dari 88,2 persen dalam tiga bulan pertama tahun 2012. Yang terbesar adalah Yunani, dengan rasio utang terhadap PDB 150,3 persen, Italia 126,1 persen, Portugal 117,5 persen, dan Irlandia 111,5 persen (antaranews.com). Krisis Global Melihat besarnya utang Uni Eropa, Bank Dunia tentu harus fokus mengatasi krisis utang global yang mengancam pertumbuhan ekonomi dunia; sambil mengatasi kemiskinan, pengangguran, krisis pangan, energi, dan perubahan iklim yang kian ekstrem. Perubahan orientasi kebijakan Bank Dunia yang pragmatis terjadi sejak 1996, saat lembaga prestisius ini berada di bawah kendali James Wolfensohn. Wolfensohn menjadikan isu good governance dan anti-corruption sebagai syarat mutlak bagi setiap negara kreditor. Dalam derajat yang berbeda, kebijakan bernuansa “politis” ini dilanjutkan Paul Wolfowitz. Padahal, jika kita merujuk Pasal IV, Bab 10, Anggaran Dasar (the Charter) tegas menyebut: “Bank Dunia beserta pelaksana kegiatannya tidak boleh mencampuri masalah (internal) politik negara anggota”. Di bawah Wolfensohn dan Wolfowitz, orientasi kebijakan Bank Dunia dituding banyak pihak diboncengi gagasan neoliberalisme, doktrin ekonomi global yang meyakini mekanisme pasar (self-regulating market) menjadi resep paling mujarab untuk membawa stabilitas ekonomi negara dan kemakmuran hidup masyarakat. Doktrin ini tercermin dalam butir-butir “Konsensus Washington” seperti ekonomi pasar, deregulasi ekonomi, perdagangan bebas, peran minimal negara, disiplin fiskal, reformasi sistem pajak, pemotongan belanja publik, liberalisasi sistem keuangan, dan privatisasi perusahaan milik negara. Bank Dunia (IMF dan WTO) adalah institusi utama pendukung peran minimal negara. Targetnya, negara bertugas sebatas fungsi tradisionalnya, yakni menjamin regulasi hukum dan tertib sosial guna menopang (dan tak boleh mencampuri) bekerjanya sistem pasar. Kebijakan ini tampak dari promosi Bank Dunia yang mendorong masuknya korporasi dan modal global untuk mengelola aset-aset ekonomi strategis milik negara-negara Dunia Ketiga. Kebijakan dan proyek-proyek Bank Dunia—seperti tercermin dalam Country Assistance Strategy (CAS)—juga dianggap gagal dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan global. Skema CAS telah menyebabkan produk domestik bruto negara-negara termiskin di dunia, sejak periode 1980-2000 (yang berkisar antara US$ 375-1.121 per tahun), merosot 0,5 persen tiap tahunnya (Chang, 2005). Good governance dan anti-corruption tampil sebagai syarat baru. Di masa Welfensohn, tak ada bantuan (apalagi hibah) Bank Dunia tanpa good governance dan law enforcement. Kebijakan Bank Dunia juga dituding menyebabkan beban utang global yang harus ditanggung rakyat di negara Dunia Ketiga makin menggunung, dus melebarnya jurang kemiskinan dan ketimpangan global yang kian dalam. Bank Dunia kini menghadapi problem berat. Pertama, memberantas kemiskinan dan pengengguran global. Di tengah pasang-surut pertumbuhan ekonomi global, penduduk miskin dunia justru membengkak. Saat ini terdapat tiga miliar manusia yang miskin absolut.  Kedua, mengatasi ancaman krisis pangan, krisis energi, menipisnya cadangan sumber daya alam, dan pencemaran lingkungan yang kini menghantui tujuh miliar penduduk bumi. Ketiga, Bank Dunia juga harus meredifinisi spirit dan orientasi kebijakannya, seperti pembiaran eksploitasi sumber daya alam negara miskin dan berkembang oleh negara maju. Keempat, mengembalikan kepercayaan 40 negara emerging market yang dimotori BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang saat ini tampil menggantikan peran Uni Eropa, AS, dan Jepang; sebagai kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi global. Pergeseran sentrum pertumbuhan global ini jelas amat krusial bagi Bank Dunia. Bank Dunia kini dituntut bekerja ekstra cepat dan hati-hati dalam mengatasi krisis, melakukan redefinisi, reorientasi, dan reaktualisasi perannya agar tetap meraih dukungan dari 187 negara anggota. Yang pasti, tugas terberat Jim Yong Kim adalah meletakkan posisi lembaga paling berpengaruh di jagad ini dari deraan demoralisasi, disorientasi kebijakan, dislokasi peran, krisis legitimasi, dan defisit kredibilitas. Di usianya yang ke-69, Bank Dunia harus berubah. Sebagai dokter, tangan dingin Jim dinanti 3,5 miliar kaum miskin dunia yang terus bertahan hidup dengan pendapatan US$ 2 per hari. Di bawah panji humanisme Jim, Bank Dunia diharapkan tak lagi mengulang kesalahan yang sama: memberi pinjaman dengan bunga mecekik; menyuruh negeri miskin membangun negerinya dengan utang, dan mewajibkan mereka membayar utang melebihi kemampuannya. ●