SBY dan Partai Dinasti

SBY dan Partai Dinasti Ichsanuddin Noorsy  ;  Direktur Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP)

SUARA KARYA, 01 April 2013

Akhirnya publik mendapat bukti bahwa kritik yang selama ini ditujukan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang "tidak satunya kata dengan perbuatan" adalah sebuah kenyataan. Sihir kata-kata, upaya meraih perhatian dan keberpihakan publik terhadap dirinya serta strategi menjaga dan mempertahankan citra sirna saat SBY menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat (PD). SBY kini bukan hanya Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, dan Ketua Dewan Kehormatan, tetapi juga Ketua Umum Partai Demokrat. Dengan posisi Ibas, anaknya, sebagai sekretaris jenderal dan bendahara umum partai termasuk kerabat dekat, maka Partai Demokrat yang justru partai besutan reformasi membuktikan kentalnya nepotisme dalam (partai) politik. Sikap SBY dengan berbagai argumentasi menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dari Kongres Luar Biasa Partai Demokrat dapat dipahami. Pada Mei 2002 di Wisma Kinasih, Bogor, SBY dan sejumlah orang mendirikan Gerakan Nasional Demokrat. Ormas itu merupakan cikal bakal PD. Sejumlah elite di PD mengakui bahwa PD memang dibidani keluarga Cikeas. Saya sendiri pernah menyaksikan suatu video yang berisikan bagaimana penjelasan SBY di hadapan keluarganya di Cikeas tentang pentingnya mendirikan partai. Maka, saat PD mengalami guncangan karena perilaku korupsi sejumlah oknumnya, Karena konyolnya sejumlah elite saat berdebat di ruang publik, dan karena hal-hal lain yang membuat PD luluh lantak menurut persepsi publik, maka SBY tentu terpanggil menyelamatkan "bayi"-nya itu. Tekad menyelamatkan itu bahkan bisa dipahami saat Agus Harimurti sudah menulis buku tentang situasi global dan Ibas sudah mundur dari DPR dan kemudian menjadi caleg lagi. Dalam bahasa yang sederhana, nepotisme dalam PD juga bertujuan menjaga keluarga untuk kini dan masa depan. Karier Agus dan Ibas harus terus menanjak. Di sinilah orang melihat, PD juga merupakan singkatan dari "Partai Dinasti". Untuk hal yang terakhir itu, saya berkeberatan. Belajar dari Soeharto yang menyiapkan infrastruktur bisnis dan berlanjut ke fasilitas dan sarana kekuasaan politik bagi anak-anaknya, melanjutkan suatu dinasti merupakan tantangan berat. Benar, Soeharto berhasil dijatuhkan, tetapi pengaruhnya masih cukup terasa hingga sekarang. Sindrom stabilitas harga kebutuhan pokok dan stabilitas sosial menjadi sesuatu yang dirasakan langka di era yang serbaliberal. Untuk hal seperti itu, SBY gagal meniru Soeharto. Dengan meniru model kebulatan tekad yang digagas Harmoko untuk Soeharto, pergelaran KLB PD di Bali membuka jalan bagi SBY memperoleh kembali "bayi"-nya yang sangat ia sayang. Setelah 15 tahun jatuh, dinasti politik Soeharto sulit bangkit. Munas Partai Golkar di Pekanbaru, Oktober 2009, tidak membuka jalan bagi Tomy Soeharto untuk memimpin Golkar. Tomy pun gagal membangun parpol karena tidak lolos verifikasi KPU. Dengan kasus-kasus korupsi Bank Century, Hambalang, rumor suap Pertamina dan ditambah isu-isu lainnya, SBY tetap menginginkan akses kekuasaan setelah dirinya tidak berkuasa. Keinginan itu hanya terwujud jika "bayi" yang dibidaninya bersama keluarga kembali dalam asih, asah, dan asuhannya langsung. SBY mungkin tidak lagi berambisi menjadi Sekjen PBB di tengah kasus-kasus itu menghantui diri, keluarga, dan partainya. Kalau akses kekuasaan tetap dimiliki dan posisi tawarnya tetap memadai, maka kesediaan SBY mengambil jabatan Ketum PD melalui KLB sama dengan sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui, sebagaimana saya uraikan di atas. Inilah yang mendorong mengapa perbedaan kata dengan perbuatan diterimanya sebagai kenyataan menyakitkan. Benarkah begitu? Allah Swt yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. ●