Membangun Peradaban Kota

Membangun Peradaban Kota Nirwono Joga  ;   Kemitraan Habitat

                                                        KOMPAS, 11 April 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kota menentukan peradaban. Warga kota menentukan wajah kota. Membangun warga kota maka peradaban terbangun. Prof Gunawan Tjahjono, 2017 Perhelatan akbar Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua segera berlangsung. Di sejumlah wilayah lain, gubernur, bupati, dan wali kota telah terpilih pada Pilkada Serentak 2017. Mereka langsung dihadapkan pada tantangan, antara lain, berbagai bencana lingkungan yang melanda sejumlah kota, seperti banjir dan krisis air bersih, kekeringan dan kebakaran, gempa, serta pencemaran udara, air, dan tanah. Lalu, sebenarnya pembangunan kota itu untuk apa dan untuk siapa? Pembangunan kota harus mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tata ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan (apa). Pembangunan kota ditujukan bagi seluruh warga agar terwujud masyarakat adil dan makmur melalui tata ruang dan segenap peraturan (siapa). Dengan demikian, peradaban kota bisa sejajar dengan kota/bangsa besar dunia lain melalui rekayasa antartindak warga/aktor (capaian). Pembangunan kota harus berkelanjutan. Keberlanjutan memiliki makna mewariskan ke generasi selanjutnya. Apa yang perlu diwariskan dan dilanjutkan? Lingkungan hidup yang lestari tetap terjaga. Ekonomi yang senantiasa meningkat dan hijau. Kesetaraan dan kesejahteraan sosial bagi segenap warga kota/negara. Adakah kota yang berakar budaya ”Indonesia” atau ”Nusantara”? Pemahaman tentang kota sendiri bisa dilihat dari definisi polis, city, pura, nagara, kuta. Polis dihuni dan dikendalikan sejumlah warga penjunjung moral (Kitto) dan ia berhubungan dengan puram (Sanskerta, benteng). Dari polis menurunkan konsep politic, policy, polite, police. City berisi warga (citizen) yang beradab (civilis) dan menurunkan konsep civil, civilian, civic, civilization. Pura menentukan sejenis kehidupan di dalam batas benteng. Nagara merujuk ke suatu pengalaman kehidupan yang dalam jarak tertentu pejalan kaki tak menemukan ladang atau sawah. Juga suatu pemerintahan yang terbentuk dari sistem sosial yang tumbuh dari dalam lokasi. Kuta merujuk ke suatu keadaan kehidupan di dalam dinding batas suatu pemerintahan. Persoalannya kini bukan lagi isu tentang yang mana dirujuk, melainkan apa yang sesuai untuk dikembangkan. Bukti dan data ke arah mengakui bahwa hal itu ada belumlah cukup. Pertanyaannya adalah apakah perlu kita cari lebih jauh akar itu. Lalu, apakah dengan mengetahui semangat berkota melalui sejarah yang wilayahnya tersebar luas dari Sabang hingga Merauke, dari Rote hingga Tarakan, membentang dari daratan ke lautan yang diselimuti oleh budaya lisan ini, mampu membawa kita ke konsep merekayasa demi penjaminan kesetaraan sosial dalam mengembangkan kota. Keberlanjutan Adakah ukuran keberhasilan pembangunan/perkembangan kota di Indonesia? Kota yang berlanjut itu, menurut Gunawan Tjahjono, harus penuh vitalitas. Kota diukur dari kecukupan udara bersih, pasokan air bersih (siap minum), makanan bergizi, pakaian dan hunian layak, keamanan lingkungan, kegiatan sehat dalam berekreasi dan berkarya, berkesempatan menyatakan diri dan pendapat, serta keselarasan antarsemua unsur tersebut. Kota perlu mengurangi ketergantungan pasokan akan unsur- unsur vital dan dengan ketat menjaga agar planet bumi berlanjut. Vitalitas kota diukur dari efisiensi kecukupan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat kota. Lingkungan kota dijaga dengan hati-hati, seperti ruang terbuka hijau (RTH) kota memadai, udara segar, air senantiasa cukup dan bersih dengan jaminan pasokan, bencana terantisipasi, keamanan lingkungan terjamin dan terkendali, serta cukup taman untuk berinteraksi sosial dan meredakan beban kegiatan harian. Keberlanjutan kota perlu untuk mendukung keberlangsungan ekonomi dalam arti segi biaya dan keuntungan serta keterkelolaan dan pengurangan ketimpangan penghasilan. Dalam mengukur keberlanjutan kota, kepadatan lahan pekerjaan (employment density) belum lazim dicatat dan diatur. Kota sudah saatnya membaca kesempatan kerja di suatu lahan agar dapat lebih adil dan efisien mengendalikan keberlanjutan ekonomi. Kesesuaian penggunaan lahan harus mencantumkan jumlah dan ragam pekerjaan yang bakal tersedia di atas setiap bidang lahan. Perubahan penggunaan atau usulan perlu ada pencocokan kegiatan agar kota makmur, inklusif, dan beragam. Dalam segitiga pilar pembangunan keberlanjutan, unsur manusia, yakni kesetaraan dan keadilan sosial, merupakan sisi yang sulit diukur. Kesempatan dilayani secara adil dan efisien untuk mencapai (akses) pelayanan publik merupakan salah satu faktor utama kesetaraan, ketercapaian merata dan adil ke pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pasar, hiburan, tempat ibadah, serta prasarana (air, listrik, komunikasi, dan angkutan). Dari sisi keberlanjutan, apakah ada kemungkinan kita turunkan tolok ukurnya. Kini, dunia ramai mengukur kota dengan tema-tema seperti berhidup (livable), kebahagiaan (happiness), keinklusivan, dan ketahanan (resilient). Bagaimana sikap kita, ikuti atau kritisi dan mengangkat semangat khas kelokalan. Pada akhirnya, kota harus nyaman bagi anak-anak, usia lanjut, dan disabilitas. Masyarakat dapat menghabiskan waktu untuk keluarga, memiliki kebersamaan di taman-taman kota, saling bercanda dan berdiskusi dalam memecahkan masalah di lingkungan. Segenap masyarakat dapat menyelenggarakan aktivitas sehari-hari, terbebas dari kriminalitas dan ancaman teror atau terjebak di dalam kemacetan. ●