Vaksinasi dan Mobilitas, Kunci Pertumbuhan Ryan Kiryanto ;  Ekonom

KOMPAS, 9 Juli 2021

 

 

                                                           

Seperti sudah diprediksi kalangan ekonom dan analis, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16-17 Juni 2021 telah memutuskan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50 persen, suku bunga Deposit Facility 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25 persen.   Keputusan tersebut mengacu pada ekspektasi inflasi yang rendah di tengah stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga. Pada akhirnya, muara tujuan keputusan BI pun tepat, yakni untuk memperkuat jalur pemulihan ekonomi yang sedang on track (berada di jalur yang benar). Maka, tepat jika stance kebijakan BI ini disebut dengan kebijakan moneter akomodatif.   Bahkan, jika melihat tekanan eksternal yang masih kuat, terutama dari peluang bank sentral AS (The Fed) menormalisasi kebijakannya mengacu pada perkembangan pemulihan ekonominya yang lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya, keputusan Rapat Dewan Gubernur BI yang tetap menahan BI Rate di level 3,5 persen sungguh tepat.   Sebuah keputusan yang berorientasi ke depan. Maklum, dengan laju perekonomian AS yang cepat diikuti dengan laju inflasi yang melampaui ”ambang batas” sebesar 2 persen, kini merangkak mendekati kisaran 4 persen, muncul spekulasi bahwa cepat atau lambat The Fed akan menormalisasikan kebijakan ekonomi/moneternya.   Wujudnya adalah dengan mulai mengurangi pembelian aset/obligasi (Pemerintah AS dan korporasi swasta) secara bertahap hingga tidak ada lagi aksi pembelian (ini dikenal dengan istilah taper tantrum) dan/atau menaikkan suku bunga acuan (fed fund rate/FFR) dari posisi sekarang yang nol persen hingga 0,25 persen, ke level yang lebih tinggi.   Normalisasi kebijakan ekonomi AS lazimnya akan disikapi oleh kebijakan bank-bank sentral negara lain yang cenderung mengikuti langkah The Fed, lebih-lebih ketika terpantau pergerakan pemulihan ekonomi kelompok negara maju (advance economies) sudah berada di jalur tepat dan benar.   Beberapa lembaga internasional (Bank Dunia, IMF, dan OECD) menengarai akan adanya divergensi pertumbuhan ekonomi global, di mana di kelompok negara maju tumbuh lebih cepat dibandingkan kelompok negara sedang berkembang (emerging markets).   Kecepatan pemulihan ekonomi kelompok negara maju disebabkan program vaksinasi yang berjalan cepat, efektif dan masif, sementara di kelompok negara berkembang relatif tak seperti itu. Jadi, kunci percepatan pemulihan ekonomi juga bergantung kecepatan distribusi vaksinasi di setiap negara.   Indonesia terus berjuang   Saat dunia memasuki paruh kedua 2021, kawasan Asia Tenggara terus berusaha bangkit dari dampak pandemi. Hanya saja, imbas gelombang kedua kasus Covid-19 yang akhir-akhir ini melonjak kembali di seluruh Asia Tenggara membuat laju pemulihan selama paruh kedua 2021 akan tertunda. Namun, ini masih berada dalam target di seluruh wilayah Asia Tenggara.   Kembalinya perekonomian kawasan akan bergantung pada akankah diberlakukan kembali pembatasan kegiatan masyarakat, kemajuan proses vaksinasi, dan tantangan ekonomi global lainnya yang memengaruhi perdagangan internasional, seperti krisis mikrocip global saat ini yang membuat produksi otomotif di sejumlah negara produsen terganggu.   Semua pihak sepakat, proses vaksinasi memainkan peranan penting dalam proses pemulihan ekonomi Asia Tenggara. Setiap negara Asia Tenggara saat ini sedang berada dalam fase vaksinasi yang berbeda.   Indonesia dan Filipina sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan logistik yang lebih besar untuk mengirimkan vaksin ke seluruh masyarakat. Terlepas dari tantangan itu, laporan Economic Insight memperkirakan percepatan pemberian vaksinasi di Asia Tenggara akan dimulai dari Juni.   Peningkatan infeksi dan pembatasan kegiatan masyarakat ketat yang diberlakukan di beberapa negara Asia Tenggara diperkirakan akan menghambat proses pemulihan yang diperkirakan akan dimulai pada paruh pertama 2021. Pertumbuhan perlahan akan meningkat di paruh kedua. Namun, munculnya jenis virus baru yang lebih ganas dan kecepatan vaksinasi yang lambat akan mengakibatkan pertumbuhan yang cenderung fluktuatif.   Pemulihan ekonomi global juga akan bergantung pada berlanjutnya penyebaran virus dan masih adanya pembatasan antarnegara dan perbatasan. Jika efektivitas vaksin terbukti terbatas, ekonomi global bisa berkontraksi dalam waktu dekat.   Laporan Economic Insight memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali stabil dengan dimulainya proses vaksinasi. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,7 persen di 2021, bahkan diharapkan lebih signifikan sekitar 6 persen pada 2022, setelah mengalami kontraksi sebesar 2,3 persen pada 2020.   Sebagai salah satu perekonomian terbesar di Asia Tenggara, pemulihan Indonesia diproyeksikan akan lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Ini lantaran pengeluaran rumah tangga domestik yang cukup kuat, menopang sekitar 55 persen dari total produk domestik bruto.   Perekonomian Indonesia sangat didukung belanja domestik yang kuat dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Sejak Indonesia mulai mengurangi atau melonggarkan pembatasan sosial, diperkirakan terjadi peningkatan dalam pengeluaran rumah tangga, pendorong utama pertumbuhan di Indonesia.   Selain itu, Indonesia juga sangat fokus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Ini juga turut mendukung prediksi pertumbuhan PDB pada tingkat 4,7 persen. Pelaksanaan program vaksinasi ke seluruh pelosok Tanah Air akan mempercepat laju pemulihan tahun ini membentuk kurva V, setelah lepas dari fase bertahan di 2020.   Dengan demikian, paralel dengan stance kebijakan moneter dan keuangan yang dovish disertai kebijakan fiskal yang kontrasiklikal dan pro pertumbuhan, distribusi vaksinasi di seluruh pelosok negeri untuk mempercepat tercapainya kekebalan komunitas, sehingga mobilitas orang dan barang/jasa kembali menguat dan pulih guna menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkesinambungan, perlu dipercepat.   Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) merupakan fungsi dari vaksinasi plus mobilitas di mana program vaksinasi tetap menjadi game changer utamanya. Dengan vaksinasi, masyarakat jadi lebih percaya diri melakukan mobilitas, yang pada akhirnya menstimulasi sisi permintaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.   Masuk akal jika suku bunga kredit perbankan yang sudah melandai belum direspons oleh pelaku usaha untuk mengajukan fasilitas kredit, sementara sektor perbankan sendiri berpretensi bahwa outlook risiko masih cukup tinggi. Mengapa demikian? Karena permintaan di sektor riil belum kuat sehingga pelaku usaha enggan mengajukan kredit. Permintaan konsumsi masyarakat akan meningkat jika mobilitas sudah terjadi pascavaksinasi. Dari sinilah permintaan kredit akan terdorong dengan sendirinya.   Untuk itu, kecepatan distribusi vaksinasi ke seluruh daerah dengan prioritas tinggi, terutama ke daerah-daerah dengan predikat zona merah (angka kasus positif Covid-19 tinggi), menjadi penting untuk menekan angka laju infeksi di daerah-daerah itu sehingga kembali masuk zona hijau.   Disiplin terhadap prokes   Paralel dengan itu, barangkali untuk daerah zona merah perlu dipertimbangkan diterapkan pengetatan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk jangka waktu tertentu guna memutus mata rantai penyebaran virus.   Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang protokol kesehatan (prokes) melalui berbagai kanal komunikasi yang dimiliki pemerintah penting dilakukan secara lebih intensif supaya kesadaran masyarakat meningkat untuk secara disiplin dan patuh mau menjalankan prokes.   Pada tataran tertentu penegakan hukum dengan pemberian sanksi perlu dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat supaya patuh prokes. Intinya, pelaksanaan prokes tak boleh kendur selama kekebalan komunitas belum terbentuk. ●