Pemilu
Elektronik
Darminto M Sudarmo ;
Wartawan Senior
|
JAWA
POS, 10 Maret 2014
DI ERA
teknologi tinggi (high-tech)
seperti saat ini, sudah selayaknya pemilu elektronik dijadikan salah satu
pilihan model untuk penyelenggaraan pesta demokrasi pada masa mendatang.
Selain untuk mereduksi besarnya biaya penyelenggaraan, sistem tersebut
dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya berbagai hambatan maupun
penyimpangan.
Sistem
pemilu elektronik itu dibuat secara online untuk seluruh Indonesia.
Diharapkan, ia dapat menjadi salah satu solusi yang logis untuk menghindari
silang sengkarut persoalan yang terjadi selama ini. Dengan demikian,
kehadirannya dapat mendorong terjadinya validitas penghitungan suara secara
cepat, akurat, dan menyeluruh.
Benarkah
pemilu dengan menggunakan sistem manual selama ini menuntut konsekuensi biaya
sangat besar? Menurut Komisi Pemilihan Umum, anggaran biaya pemilu 2014 di
kisaran Rp 14,4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pemilihan anggota DPR,
DPD, dan DPRD; termasuk untuk pemilihan presiden-wakil presiden.
Bagaimana
sistem pemilu elektronik memungkinkan terjadinya penghematan biaya? Pertama,
perangkat keras (hardware) maupun
perangkat lunak (software) dapat
digunakan secara berulang-ulang (termasuk, untuk mengakomodasi pilkada di
berbagai daerah) tanpa beban pembiayaan rutin yang sangat signifikan. Kedua,
pemutakhiran (updating) data
peserta pemilu dapat dilakukan secara parsial, tanpa mengubah secara total
software inti. Ketiga, updating data pemilih, pemungutan dan penghitungan
suara, rekapitulasi hasil pemilu, dan lain-lain dapat dieliminasi sehingga
komposisi biaya relatif lebih ramping dan efisien.
Pemilu
elektronik juga terhindar dari berbagai biaya rutin yang rentan risiko dan
kerusakan. Cetak kartu suara, pembuatan kotak suara, pengepakan, dan
distribusi ke berbagai lokasi di Indonesia yang rumit dan perlu pengawalan
terus-menerus bukanlah prosesi sederhana dan berbiaya murah.
Hambatan
pemilu sering terjadi karena berbagai faktor; salah satu yang paling
signifikan adalah metode rekapitulasi suara yang dilakukan secara manual.
Selain memakan waktu lebih lama, hal itu rentan terjadi kesalahan.
Sengketa
tentang validitas jumlah suara juga menjadi salah satu biang masalah laten
dan terjadi di mana-mana. Itu semua tidak terlepas dari motif pintas dan
sesaat sebagaimana disebutkan di atas; untuk itu, mereka kadang-kadang tidak
sungkan melakukan berbagai penyimpangan. Dalam sistem pemilu elektronik,
motif-motif semacam itu tidak akan terakomodasi karena data primer juga
terakses secara nasional.
Casing dan Hardware
Mengacu
kepada kotak kaca ATM (anjungan tunai mandiri) yang efisien dan secure,
tersambung online secara nasional ke pusat input data, pengecekan (crossing)
jumlah suara yang masuk akan dapat dirujuk secara cepat dan akurat. Sistem
tersebut dapat menghindari berbagai kemungkinan kecurangan (memanipulasi,
mengurangi, menambah, menghilangkan) jumlah suara yang masuk di masing-masing
kontestan.
Casing dan hardware pemilu elektronik dapat disesuaikan, baik desain maupun
aplikasi tombolnya, dengan kebutuhan praktis yang memudahkan pengguna. Atau
dalam tampilan layar sentuh yang dapat dioperasikan secara mudah.
Bagi
pemilih yang bertempat tinggal di luar negeri, partisipasi ''pencoblosan''
dapat dilakukan secara online lewat situs khusus yang disediakan untuk pemilu
elektronik tersebut. Sosialisasi sistem pemilu dapat dilakukan lewat kedutaan
besar di masing-masing negara di mana warga Indonesia berada.
Desain dan Konsep Software
Indonesia
memiliki tenaga-tenaga IT andal dan berkualitas internasional. Mereka tentu
akan dapat menciptakan desain dan konsep software yang efektif, efisien, dan
bebas gangguan dari para peretas (crakers-hackers)
saat peng-input-an data terjadi. Selain data terakses nasional ke pusat input
data, setiap anjungan dari setiap TPS juga mem-back up data di hardisk lokal. Fungsinya sangat vital. Selain
untuk keperluan verifikasi data, itu dapat menjadi bukti faktual data pertama
yang solid dari setiap TPS.
Selain
profesionalitas dan kecanggihan teknis yang dimiliki tim IT yang akan diberi
tanggung jawab menyelenggarakan proyek software
dan hardware pemilu elektronik
tersebut, komitmen ''kenegarawanan'' dan nasionalisme mereka juga perlu
diikat dalam kontrak ''Demi Kedaulatan dan Kehormatan Negeri'' secara
eksplisit. Lengkap punishment dan reward-nya. Kewajiban dan haknya.
Kedudukan
ikatan kontrak itu sangat strategis karena kelemahan IT, selain pada faktor software-hardware, pada soliditas
jaringan. Semua unit, semua unsur, harus kompak dan padu. Akan sangat pedih
seandainya gangguan terjadi pada saat berlangsung inputting data.
Kelemahan
yang mungkin terjadi dalam sistem itu adalah pada instalasi awal. Prosesnya
cukup rumit dan berbiaya lumayan besar. Namun, pada event-event berikutnya,
termasuk pelaksanaan pilkada, kebutuhan biayanya relatif kecil.
Sosialisasi
dan implementasi sistem di lapangan bukannya tidak menemui hambatan. Namun,
dengan adanya penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan jauh waktu
sebelumnya, tantangan tersebut bukannya tidak dapat diatasi. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar