Menolong IMF Yes, Menolong Rakyat No!

Menolong IMF Yes, Menolong Rakyat No!

Firdaus Cahyadi ; Knowledge Manager For Sustainable Development, Oneworld-Indonesia

KORAN TEMPO, 04 Juli 2012

Pada awal 2012 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan pernyataan yang tajam soal kemiskinan di Indonesia. BPS dengan lugas menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia sudah dalam tahap kronis. Hal itu karena pemerintah sangat kesulitan untuk hanya mengurangi 1 persen saja tingkat kemiskinan.

Jika menurut hitungan statistik atau kuantitatif saja kemiskinan di Indonesia sudah masuk tahap kronis, tentu dari sisi kualitatif lebih parah lagi. Di beberapa daerah di negeri ini, kemiskinan juga telah mendorong seseorang untuk nekat melakukan bunuh diri.

Pada Juli 2010, kita dikejutkan dengan meninggalnya Muhammad Basyir dengan cara gantung diri di Jakarta Selatan. Diduga, anak kecil itu nekat mengakhiri hidupnya karena tak tahan dengan kemiskinan yang melilit keluarganya. Selama ini orang tua Basyir hanya pedagang kecil di pasar. Mereka tidak sanggup membiayai anaknya sekolah.

Bunuh diri karena kemiskinan adalah sebuah fenomena gunung es. Sepanjang 2009-2010, seperti ditulis oleh Pos Kota, tercatat ada lima kasus bunuh diri yang diakibatkan oleh kemiskinan di wilayah Jakarta dan Tangerang. Seiring terjadinya kasus bunuh diri akibat kemiskinan itu, meningkat pula jumlah penduduk miskin di Jakarta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pada 2011 angka kemiskinan di Jakarta meningkat sebesar 3,75 persen dari jumlah angka kemiskinan pada 2010 sebesar 312 ribu orang.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah anak jalanan di Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Sosial DKI Jakarta, seperti yang pernah ditulis oleh sebuah media massa nasional, jumlah anak jalanan di Jakarta pada 2009 sebanyak 3.724 orang, pada 2010 meningkat menjadi 5.650 orang, dan pada 2011 ini juga meningkat menjadi 7.315 orang. Celakanya, potret kemiskinan seperti tersebut di atas terjadi di Jakarta, kawasan yang menjadi pusat perputaran uang di Indonesia. Selain itu, tidak jauh dari Istana Negara, tempat Presiden Republik Indonesia memimpin negeri ini.

Namun, di tengah potret kemiskinan yang memilukan itu, pada akhir Juni 2012 muncul berita bahwa pemerintah Indonesia hendak memberikan bantuan pinjaman uang kepada International Monetary Fund (IMF). Pemerintah sudah mematok anggaran maksimal sebesar US$ 1 miliar untuk menolong IMF. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, seperti ditulis oleh sebuah portal berita di Jakarta, pemberian pinjaman itu untuk memperkuat modal IMF agar lebih leluasa menyehatkan ekonomi di Eropa dan negara-negara berkembang. Bahkan Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa, dengan memberikan pinjaman, dapat ditunjukkan bahwa Indonesia sudah berada dalam posisi ekonomi yang lebih baik.

Menteri Keuangan tiba-tiba seperti lupa akan pernyataan tajam BPS pada awal tahun 2012, yang mengungkapkan bahwa kemiskinan di Indonesia sudah kronis. Menteri Keuangan juga seperti tidak mengetahui kisah pilu kehidupan warga miskin yang dilaporkan oleh berbagai media massa. Niat pemerintah membantu IMF dengan alasan ingin membantu penyehatan ekonomi dunia juga perlu dipertanyakan. Pasalnya, campur tangan IMF dalam perekonomian suatu negara, khususnya negara-negara berkembang, justru menambah penderitaan bagi sebagian besar warganya, termasuk pengalaman di Indonesia tentunya.

IMF terkenal sebagai lembaga bisnis bantuan yang menganjurkan liberalisasi ekonomi di suatu negara. Dan sering kali liberalisasi ekonomi itu diawali dengan pencabutan berbagai subsidi bagi masyarakat dan juga pengurangan anggaran sosial yang ditujukan bagi warga negaranya.

Dalam sebuah laporannya, The Ecologist Report mengungkapkan bahwa program IMF di Filipina telah menyebabkan pemotongan program belanja untuk pencegahan malaria, TBC, dan imunisasi. Sementara itu, dalam Water Privatization Fact Sheet diungkapkan, terdapat 12 negara yang diberi pinjaman IMF pada 2000 silam, diharuskan menaikkan harga jasa pelayanan air dan melakukan privatisasi air. Sudah dapat dipastikan warga miskin adalah kelompok masyarakat yang akan terpukul oleh kebijakan privatisasi air bersih ini.

Sepak terjang program IMF yang mendorong liberalisasi ekonomi secara ugal-ugalan itu membuat berang ekonom dari Universitas Harvard, Jeffrey Sachs. Pakar ekonomi itu menilai IMF, bersama Bank Dunia dan pemerintah Amerika Serikat, bertanggung jawab atas meninggalnya jutaan orang di dunia akibat kemiskinan.

Selain kritik dari Jeffrey Sachs, program IMF juga mendapat kritik tajam dari Joseph E. Stiglitz, seorang pakar ekonomi yang meraih penghargaan Nobel bidang Ekonomi. Pada 2002, Joseph E. Stiglitz dalam buku Globalization and Its Discontents mengungkapkan bahwa IMF meletakkan kepentingan pemegang saham terbesar (Amerika Serikat) di atas kepentingan negara-negara miskin yang justru seharusnya ia bantu.

Di Indonesia, jejak IMF juga begitu terang-benderang terlihat. Menurut Sri-Edi Swasono, IMF juga berperan dalam membantu rezim otoriter Orde Baru, yang berkuasa selama 32 tahun. Bukan hanya itu, menurut guru besar ekonomi UI itu, IMF juga menyarankan likuidasi 16 bank tanpa disertai sikap antisipasi. Akibatnya, terjadilah pelarian uang besar-besaran yang menguras modal nasional.

Ironisnya, dengan reputasi IMF yang menuai kritik dari berbagai kalangan, dari akademisi hingga aktivis dari dalam maupun luar negeri, itulah pemerintah berniat membantu keuangan IMF. Politik pencitraan. Itu mungkin yang sedang dimainkan pemerintah di balik niat bantuan pemerintah terhadap IMF tersebut. Namun, sayang, biaya dari politik pencitraan itu terlalu mahal bagi rakyat Indonesia.

Padahal uang yang akan digunakan untuk membantu IMF itu sejatinya dapat digunakan untuk memaksimalkan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan di dalam negeri. Namun, demi politik pencitraan internasional, pemerintah pun lebih memilih menolong IMF ketimbang membantu rakyatnya sendiri. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan pembayar pajak di negeri ini, sudah sepantasnya bila kita kecewa, marah, dan berkeberatan dengan upaya pemerintah yang akan memberikan pinjaman modal kepada IMF dan di sisi lain membiarkan warganya hidup dalam kemiskinan. ●