Seribu Kapal (Impian) Nelayan

Seribu Kapal (Impian) Nelayan Oki Lukito ;  Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan; Pengurus Dewan Kelautan Jawa Timur

KOMPAS, 22 November 2012

Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya merevisi program bantuan seribu kapal untuk nelayan senilai Rp 1,5 triliun yang digulirkan 2010-2014. Dari 600 kapal hibah yang sudah diterima kelompok nelayan, hanya sebagian kecil beroperasi penuh. Sebagian besar kelompok nelayan tak punya modal, kesulitan alat bantu penangkapan, menghadapi masalah menyusutnya sumber daya ikan, dan terbatasnya kemampuan nelayan melaut hingga sekitar 370 kilometer. Sebagai ilustrasi, nelayan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyerahkan pengoperasian kapal bantuan presiden kepada pengusaha kapal ikan di Tamperan, Pacitan, Jawa Timur, karena tak mampu membiayai perawatan kapal dan modal melaut. Nelayan Tulungagung, sejak menerima kapal hibah setahun lalu, karena kesulitan alat tangkap berupa rumpon serta modal hanya sebatas melakukan sea trial. Empat kapal hibah untuk Kelompok Usaha Bersama Mitra Usaha, Green Fish, dan Mina Karya pun mengalami musibah. Mesinnya terbakar disambar petir secara bersamaan. Hal ini mengingatkan saya pada peristiwa tahun 2005. Kapal hibah berbobot mati 20 ton dari presiden untuk kelompok nelayan Mina Upadi di Dusun Wawaran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, terpaksa dijual karena tidak sanggup membiayai. Kegagalan kapal hibah untuk nelayan di Pacitan itu sayangnya tidak pernah dievaluasi agar supaya program kapal hibah selanjutnya bermanfaat dan tepat sasaran. Restrukturisasi Kapal Program restrukturisasi kapal ikan menjadi salah satu program pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pasca-100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perahu kecil secara bertahap diganti kapal motor 30-50 ton. Seribu kapal nelayan diprioritaskan untuk nelayan di pantai utara dan selatan Jawa. Sementara Jawa Timur dipilih merestruktur 13.000 lebih kapal hingga 2014. Umumnya nelayan kecil memang tidak bisa mengoperasikan kapal besar. Semua perlu waktu sebab mengubah kebiasaan berbeda dengan membalik tangan. Maka, keinginan pemerintah selama satu dasawarsa untuk mengubah nasib nelayan pantai utara dan selatan Pulau Jawa belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Kapal hibah menggunakan marine engine menjadi salah satu kendala bagi nelayan yang selama ini terbiasa mengoperasikan mesin asal negara China yang mudah dioperasikan dan dirawat. Kapal dilengkapi fish finder, radio komunikasi, dan cold storage yang ideal untuk kapal dan nelayan semimodern, sedangkan mayoritas nelayan di Jawa adalah nelayan tradisional. Jika kapal dapat dioperasikan maksimal, pendapatan nelayan meningkat. Selama 7 hari melaut diasumsikan dapat menjaring 20 ton ikan berbagai jenis, seperti cakalang, tuna, layur, tenggiri atau kakap senilai Rp 200 juta, sedangkan pengeluaran untuk biaya solar, pengadaan bekal melaut, pembelian balok es dan air bersih sebesar Rp 75 juta. Bukan hanya kapal, pelabuhan perikanan skala besar dan kecil dilengkapi tempat pelelangan ikan (TPI) juga dibangun. Harapannya produktivitas dan penghasilan nelayan meningkat. Namun, hal itu tak diikuti pembenahan manajemen pelelangan ikan yang dikuasai pengambek, pedagang, rentenir, dan juragan perahu. Ikan hasil tangkapan nelayan dibeli dengan harga murah. Koperasi nelayan penyelenggara lelang umumnya kesulitan modal. Siapkan Untuk Berubah Pengadaan kapal sebaiknya tak hanya dihitung dari segi produktivitas, tetapi perlu diiringi upaya menyiapkan nelayan tradisional untuk bisa menjadi nelayan semimodern. Nelayan pantura mencari ikan di perairan dengan gelombang relatif kecil dan tidak bisa begitu saja dialihkan ke samudra dengan gelombang besar. Jawa Timur mempunyai pengalaman pahit soal ini. Relokasi nelayan pantura ke pesisir selatan tahun 2003 gagal. Dari 114 nelayan pantura yang direlokasi ke Sendangbiru, Kabupaten Malang, hanya satu yang beradaptasi menjadi nelayan samudra. Demikian pula peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang difasilitasi pemerintah belum banyak mencerdaskan nelayan. Semua butuh waktu. Kita mampu mengadakan kapal hibah, tetapi lupa membangun SDM nelayan. Seperti yang terjadi selama ini, kita memberi hadiah pelabuhan perikanan yang besar, tetapi tidak berfungsi karena nelayan tidak diajari bagaimana cara melelang ikan dan menjalankan usaha koperasi. Di TPI, pemerintah tak mempunyai wibawa, seabrek peraturan di pelabuhan perikanan tidak jalan. Peraturan daerah lelang hanya menjadi gengsi daerah, implementasinya tidak ada. TPI hanya menjadi tempat penimbangan ikan. Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (PKN) menggulirkan sejumlah bantuan (hibah), seperti bantuan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UKMK, dan program murah untuk 7,87 juta masyarakat miskin di pesisir, diragukan efektivitasnya karena nelayan menjadi obyek. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang pernah diberikan nasibnya sama. Dana bergulir yang diterima kelompok nelayan tidak bisa dimanfaatkan karena jumlah yang diterima terlalu kecil dan komersial.●