Pertumbuhan Saja Tidak Cukup

Pertumbuhan Saja Tidak Cukup A Tony Prasetiantono ; Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

KOMPAS, 26 November 2012

Pekan lalu, saya menemukan dua berita menarik. Koran The Wall Street Journal memberitakan, maskapai Singapore Airlines menutup jalur penerbangan prestisius, yakni terbang langsung 17-18 jam rute Singapura-New York (Newark, New Jersey), yang seluruh kursinya kelas bisnis. Keputusan ini seolah-olah mengonfirmasikan bahwa krisis ekonomi global kali ini tidak main-main. Tiket penerbangan ini mahal, permintaan rendah. Berita sebaliknya dari dalam negeri. Produksi mobil di Indonesia mencapai 920.000 unit per Oktober 2012. Itu berarti per akhir tahun 2012 penjualan mobil membuat rekor baru 1,1 juta unit. Tahun depan diproyeksikan tumbuh positif tembus 1,2 juta unit. Indonesia bakal menggusur Thailand menjadi produsen mobil terbesar di Asia Tenggara. Dari ilustrasi tadi, apakah bisa disimpulkan bahwa Indonesia tahan krisis? Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini 6,3 persen. Hanya kalah dari China (7,5 persen), tetapi di atas India (5,6 persen). Dalam jangka pendek seperti itu. Namun. apakah masih bisa dalam jangka menengah dan panjang? Kita tidak boleh terjebak dalam zona nyaman ini. Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, dalam pertemuan tahunan perbankan pada Jumat (23/11) lalu, banyak memberi peringatan tentang betapa pertumbuhan ekonomi relatif tinggi saja (6,3 persen) tidak cukup bagi Indonesia. Harus dilakukan perbaikan struktural. Harus berbenah. Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup menjamin keberlanjutan. India adalah contoh konkret.  Pertumbuhan ekonomi India selalu di atas 8 persen. Saat mereka lalai membangun infrastruktur, tahun ini pertumbuhan terkoreksi tajam, hanya 5,6 persen. Di luar infrastruktur, masih banyak masalah. Dalam industri perbankan, meski pertumbuhan kredit mencapai 23 persen, dari aspek pendalaman finansial (financial deepening) kita masih tercecer. Rasio kredit bank terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 32 persen. Kita cuma setara dengan Filipina, tetapi tertinggal dari India (50 persen), apalagi Vietnam (112 persen), Singapura (113 persen), Malaysia (116 persen), China (127 persen), dan Thailand (132 persen). Karena itu, inklusi finansial menjadi hal yang paling dituju oleh BI. Dari survei Bank Dunia (2010), lebih dari 50 persen penduduk belum terjamah oleh akses keuangan formal. Itulah sebabnya praktik perbankan informal (shadow banking) dengan suku bunga tinggi kepada nasabah tetap besar. Penurunan suku bunga secara cepat menjadi salah satu opsi, tetapi tetap ada batasnya. Karena itu, BI menekankan perlunya bauran kebijakan (policy mixed), yakni tidak sekadar mengandalkan suku bunga, kini BI rate 5,75 persen. Jika memperhatikan inflasi yang kini ”hanya” 4,6 persen, BI rate masih bisa turun menjadi 5,25 persen. Namun, rupiah tertekan kondisi neraca perdagangan sehingga perlu depresiasi agar dapat memperkuat daya saing produk ekspor kita. Karena itu, dibandingkan dengan semua mata uang Asia, rupiah mencatat depresiasi terbesar. Ini bisa dimengerti karena sebelumnya rupiah juga menguat signifikan dan tercepat di Asia, hingga ke level tertinggi Rp 8.500-an per dollar AS. Rupiah yang terlalu kuat membahayakan posisi keseimbangan eksternal kita. BI memperkenalkan trust, yakni kegiatan usaha bank mengelola devisa yang dititipkan eksportir. Tujuannya, agar devisa hasil ekspor masuk ke dalam sistem finansial kita. Tidak mudah meyakinkan eksportir, tetapi kebijakan ini perlu dicoba. Cadangan devisa kini 110 miliar dollar AS, setara kebutuhan impor dan pembayaran utang 5,7 bulan. Negara selevel kita yang cadangan devisanya lebih rendah cuma Filipina (82 miliar dollar AS), selebihnya lebih tinggi: Malaysia (138 miliar dollar AS), Thailand (181 miliar dollar AS), Singapura (252 miliar dollar AS), India (295 miliar dollar AS), Hongkong (301 miliar dollar AS). Taiwan (398 miliar dollar AS), dan China (3,285 triliun dollar AS). Menyadari sulitnya memberlakukan kebijakan kepemilikan bank secara tunggal (single presence policy), BI pun melonggarkannya dengan opsi pembentukan holding company. Namun, diharapkan hal ini tidak memperlemah semangat menyederhanakan jumlah bank yang kini 120 bank. Tantangan perbankan ke depan adalah bank yang kuat secara permodalan untuk menghadapi krisis. Namun, sejauh ini, belum ada resep yang benar-benar jitu untuk memaksa para pemilik bank untuk berkonsolidasi. Yang tak kalah menarik dan penting dari pidato Gubernur BI adalah pada butir 28, yakni pengalaman kita saat terjadi ”krisis mini” tahun 2005 hendaknya menjadi pembelajaran penting. Darmin mengatakan, ”keterlambatan dalam merespons akumulasi permasalahan berupa penundaan penyesuaian harga BBM berakibat pada penerapan kebijakan yang eksesif. Ujungnya, inflasi naik hingga 17 persen dan daya beli masyarakat merosot tajam”. BI mengingatkan, penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menjadi akumulasi masalah yang harus dibayar oleh pemerintah pada masa mendatang. Perlu upaya untuk mengurangi beban. Jika harga BBM bersubsidi baru dinaikkan beberapa tahun lagi, persentasenya akan tinggi. Inflasi akan tinggi dan memberatkan. Pandangan BI ini jelas berbeda dengan pemerintah. Subsidi energi tahun ini Rp 306 triliun dari APBN 2012 sebesar Rp 1.540 triliun. Subsidi energi sebesar 20 persen atau setara dengan anggaran pendidikan. Tahun 2013 pemerintah menganggarkan subsidi energi Rp 274,7 triliun dari anggaran Rp 1.658 triliun. Kenapa subsidi 2013 bisa turun? Selain karena tarif dasar listrik dinaikkan, pemerintah berasumsi permintaan minyak dunia akan turun tahun 2013. Asumsi ini terlalu simplistis karena cuma dari sisi permintaan. Padahal, dari sisi penawaran, produsen minyak juga bisa menekan suplai. Kini, permintaan dan penawaran minyak dunia di level 80 juta barrel per hari. Produsen terbesar Arab Saudi bisa menurunkan suplai sehingga harga bisa di atas 100 dollar AS per barrel. Karena itu, saya duga subsidi energi kita bakal tetap di atas Rp 300 triliun, bahkan bisa Rp 320 triliun. Ini tak adil, tidak realistis, dan bakal sulit disangga APBN 2013. Pemerintah perlu menempuh opsi lain. ●