Pertumbuhan Berkualitas

Pertumbuhan Berkualitas Siswono Yudo Husodo ; Ketua Yayasan Universitas Pancasila

KOMPAS, 29 November 2012

 

Sidang Paripurna DPR pada 13 Oktober 2012 mengesahkan APBN 2013, yang proses kelahirannya membuat kontroversi terkait dengan kualitas pertumbuhan ekonomi yang ingin kita capai. Sejak tahun 2004, ekonomi Indonesia dapat tumbuh di atas 5 persen. Pada 2010 tumbuh 6,1 persen dan tahun 2011 pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Kini Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan tertinggi kedua setelah China. Di tengah krisis perekonomian global, ketika perekonomian hampir semua negara mengalami perlambatan, Indonesia termasuk sedikit negara yang mengalami pertumbuhan. Indonesia mengalami akselerasi produk domestik bruto (PDB) per kapita yang sangat tinggi sejak 2009 sehingga tahun 2012 mencapai 3.508,61 dollar AS per kapita. Dengan PDB yang terus meningkat, Indonesia tampil sebagai kekuatan baru yang ikut berperan mendorong pemulihan global. Saat ini, selain sebagai anggota G-20, Indonesia juga digolongkan ke dalam kelompok Emerging and Growth-Leading Economies 10, yaitu kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terdiri dari BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) plus Korea Selatan, Indonesia, Meksiko, Turki, Mesir, dan Taiwan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menerima penghargaan Knight Grand Cross in the Order of the Bath dari Ratu Elizabeth II sebagai apresiasi Inggris, yang merupakan investor dan mitra dagang besar bagi Indonesia. Namun, di dalam negeri, tak sedikit yang kurang setuju jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi belakangan ini serta-merta dianggap prestasi yang membanggakan. Pertumbuhan ekonomi seyogianya adalah alat untuk mencapai tujuan negara dan dalam konteks itu, penulis mencatat beberapa hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang fenomenal beberapa tahun belakangan belum bisa menjawab tantangan sosial berupa tingginya angka kemiskinan dan tingkat penganggur yang baru sedikit menurun. Di sisi lain ketimpangan pendapatan masyarakat semakin tinggi, yang digambarkan oleh rasio gini. Rasio gini 2009 sebesar 0,37 meningkat menjadi 0,38 pada 2010 dan menjadi 0,41 tahun 2011. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang ada juga belum menjawab tantangan pembangunan sebuah bangsa produktif yang merdeka dan berdaulat. Hal itu digambarkan oleh defisit perdagangan luar negeri yang membengkak karena meningkatnya impor, dan ekspor yang masih didominasi bahan mentah baik hasil tambang maupun perkebunan, semakin meningkatnya porsi asing dalam kegiatan ekonomi nasional, dan APBN yang ditopang utang yang semakin besar sehingga jumlah utang pada akhir tahun ini mencapai Rp 2.000 triliun. Jebakan Pendapatan Menengah Sejarah ekonomi banyak negara menunjukkan banyak yang mengalami pertumbuhan yang stabil hingga negara itu mencapai kelompok negara berpendapatan menengah. Namun kemudian, di satu titik, terjadi kejenuhan: kondisi tertahannya pendapatan di posisi tertentu dan tak bisa meningkat lagi. Inilah jebakan pendapatan menengah. Tingkat pertumbuhan kemudian menurun dan negara itu terus berkutat menjadi negara berpendapatan menengah, tak kunjung bisa naik kelas menjadi negara maju, seperti Filipina dan beberapa negara Amerika Latin yang pernah mencapai tingkat pertumbuhan PDB cukup tinggi tetapi kemudian tidak berlanjut. Indonesia bisa masuk jebakan pendapatan menengah. Gejala itu terlihat dari peringkat indeks pembangunan manusia, pendidikan, dan indeks daya saing global. Forum Ekonomi Dunia menyebutkan, indeks daya saing Indonesia yang pada 2011 di peringkat ke-46, kini turun ke peringkat ke-50 pada 2012. Sementara itu, Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan, proporsi pekerja lulusan universitas terhadap total pekerja di Indonesia pada 2011 sebesar 7 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Thailand (17 persen), Filipina (29 persen), dan Singapura (28,3 persen). Untuk menjadikan Indonesia negara maju dengan masyarakat yang sejahtera, momentum pertumbuhan harus dijaga agar berkelanjutan. Pemerintah juga berharap pertumbuhan bisa 7 persen pada 2014. Dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan sekarang, yang terlalu mengobral konsesi untuk menarik investasi asing, tidak mustahil dalam beberapa tahun ke depan pertumbuhan akan terus tinggi; PDB Indonesia bisa segera melampaui 1 triliun dollar AS. Namun, apakah kita puas bila menilik besarnya pe- ran perusahaan-perusahaan asing dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, dan apakah kita bahagia jadi penonton di negeri sendiri. Sektor perbankan amat sukses menarik investasi asing karena membolehkan kepemilikan asing sampai 99 persen dan amat mudah beroperasi sampai ke pedesaan. Saat ini dari 120 bank umum di Indonesia, lebih dari separuhnya telah dimiliki asing. Padahal, banyak negara lain membatasi kepemilikan bank oleh asing. Di Thailand, batas kepemilikan asing 49 persen; modal minimum 10 miliar baht; setiap bank asing maksimum memiliki 20 kantor cabang. Di Malaysia, batas kepemilikan asing 30 persen; modal minimum 300 juta ringgit; bank komersial hanya bisa didirikan dalam bentuk anak perusahaan lokal. Di China, maksimal kepemilikan asing 25 persen; proses dan persyaratannya sangat ketat. Di sektor telekomunikasi, operator Indosat, XL, Telkomsel dimiliki Qatar, Singapura, Malaysia. Juga di sektor kimia, industri otomotif, pertambangan, dan energi. Di barang konsumsi, seperti sabun Lux dan pasta gigi Pepsodent (Inggris), susu SGM (Belanda), teh Sariwangi (Inggris), rokok Sampoerna (Amerika Serikat). Di ritel dengan Giant dan Hero (Malaysia), Circle K (AS), pabrik-pabrik semen: semen Gresik (Meksiko), semen Cibinong (Swiss), semen Tiga Roda (Jerman). Ekspor bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah juga masih mendominasi porsi ekspor nasional dan berbagai kebijakan pengembangan sektor hilir lambat terwujud. Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan pajak ekspor minyak sawit mentah (MSM) yang memperoleh lebih dari Rp 20 triliun per tahun dengan tujuan mendorong hilirisasi MSM. Sampai sekarang, Indonesia baru menghasilkan 47 produk turunan bernilai tambah tinggi, jauh di bawah Malaysia yang sudah berhasil memproduksi 100 produk turunan. Lalu, mengapa banyak pengusaha sektor pangan Indonesia yang sukses menghasilkan produk dan merek juara di pasar nasional, seperti Aqua, Ades, kecap ABC, dan kecap cap Bango, bukannya melebarkan pasar usahanya ke luar negeri, melainkan justru melepaskan kepemilikannya kepada asing. Juga dimilikinya lebih dari 3 juta hektar kebun sawit dan karet oleh asing. Ini semua pelajaran amat mahal. Cukup sudah. Kita perlu melakukan reorientasi kebijakan. Jika kita ingin pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan baru. Pendekatan Baru Langkah strategis Nahdlatul Ulama (NU) dalam rakernasnya mendesak dilakukannya evaluasi UU yang bertentangan dengan semangat kemandirian bangsa perlu diapresiasi. Diperlukan perubahan UU Penanaman Modal, UU Pertambangan, UU Migas, UU Perbankan, UU Perkebunan, dan lain-lain: regulasi yang terlalu menjual murah berbagai potensi dalam negeri kepada asing yang seharusnya diserahkan kepada bangsa sendiri, yang dapat bekerja sama dengan asing. Kita tidak perlu menempuh cara yang revolusioner, seperti Venezuela di bawah Hugo Chavez, untuk memperbaiki keadaan. Kita bisa meniru gaya Meksiko yang menasionalisasi dengan membeli saham perusahaan asing pada harga pasar, atau gaya Malaysia yang membeli perusahaan-perusahaan Inggris yang beroperasi di Malaysia di pasar modal di London. Kebijakan yang mewajibkan investor asing melakukan divestasi pada pengusaha nasional perlu dirancang supaya mitra asing menguasai tak lebih dari 45 persen saham dengan diberikan masa penyesuaian 10 tahun. Meningkatnya peran serta pengusaha nasional dalam ekonomi Indonesia akan meningkatkan kebanggaan nasional dan dana domestik yang diperlukan untuk investasi selanjutnya. Di negara mana pun potensi ekonomi suatu negara haruslah pertama-tama digunakan untuk meningkatkan kapasitas nasional dan bangsanya. Banyak hal perlu dibenahi agar ekonomi dalam negeri bisa lebih dinamis lagi. Untuk menghindari jebakan pendapatan menengah, meningkatkan kapasitas infrastruktur dan kualitas SDM menjadi bagian pentingnya. Kendalanya adalah APBN yang meskipun tumbuh cepat, strukturnya kurang sehat. Lebih dari 30 persen dipakai untuk subsidi dan bayar bunga utang. Subsidi terbesar untuk energi (BBM dan listrik) terus meningkat; dalam APBN 2009 senilai Rp 94,58 triliun, APBN 2010 senilai Rp 139,95 triliun, APBN 2011 senilai Rp 255,61 triliun, APBN 2012 menjadi Rp 330 triliun, APBN 2013 diproyeksikan Rp 274,74 triliun, yang selalu lebih besar daripada belanja modal pemerintah. Kita juga perlu menggali sumber-sumber keuangan baru untuk memperbesar APBN. Peningkatan pendapatan negara dari pajak dan optimalisasi potensi BUMN perlu dilakukan, seperti Temasek di Singapura; Khazanah dan Petronas di Malaysia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan hanya dapat dicapai bila kita bisa merancang keterbukaan yang proporsional pada ekonomi global, berani mengambil keputusan untuk menekan subsidi energi, dan mengedepankan semangat kemandirian bangsa. Semoga ini bisa terjadi. ●