Revitalisasi Peran D-8

Revitalisasi Peran D-8 A Bakir Ihsan ;  Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta

REPUBLIKA, 24 November 2012

KTTDD-8 yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, 19-22 November 2012, memiliki makna strategis. Dengan tema "Democrratic Partnership for Peace and Prosperity", D-8 Summit menjadi sangat relevan karena tiga alasan. Pertama, dunia sedang berada dalam ancaman krisis ekonomi global. Secara teoretis, yang paling merasakan dampak krisis adalah negara-negara berkembang karena basis ekonominya yang lemah dibandingkan negara-negara maju. Walaupun, faktanya, beberapa negara yang tergabung dalam D-8 memiliki basis pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, seperti Indonesia, ia tetap berada dalam ancaman sebagai efek dari ekonomi pasar yang melampaui sekat negara dan organisasi.  Kedua, beberapa negara yang berpenduduk Muslim sedang mengalami konflik, kekerasan, dan ancaman perpecahan, seperti yang terjadi di Suriah, Palestina, Irak, dan beberapa negara lainnya. Pun diskriminasi yang dialami komunitas Muslim minoritas di beberapa kawasan. Walaupun di antara negara tersebut bukan anggota D-8, sedikit banyak akan menyita perhatian apabila konflik terus berkembang dengan segala eksesnya. Hal ini seperti dalam konflik Suriah yang berdampak pada Turki, bahkan dalam beberapa kasus memicu ketegangan. Begitu juga Palestina-Israel yang memaksa Mesir, bahkan negara lainnya, termasuk Indonesia, untuk ikut berbagi perhatian pada penyelesaian konflik atau penciptaan perdamaian. Langkah ini bukan semata sebagai solidaritas kenegaraan, melainkan juga ekses kekerasan yang dikhawatirkan semakin memperburuk kondisi stabilitas global. Ketiga, demokrasi sebagai arus utama sistem kenegaraan saat ini menjadi sa- tu-satunya pilihan dengan segala eksesnya dan model penerapannya. Dari delapan negara anggota D-8, mereka menerjemahkan dan menerapkan demokrasi dengan warna-warni dan eksesnya yang berbeda. Secara substantif, demokrasi yang berlangsung di negara-negara D-8 masih tergolong baru dan berada dalam transisi menuju proses konsolidasi. Keberadaan D-8 secara tidak langsung mengafirmasi peran ekonomi sebagai kunci kemajuan sekaligus menaikkan posisi tawar dalam percaturan global. Sebagai tersurat dalam tujuan awal D-8 adalah untuk meningkatkan posisi negara-negara anggotanya menghadapi kekuatan ekonomi global (improve member state's position in the global economy). Yang lebih penting lagi, kedelapan negara ini mayoritas penduduknya adalah Muslim yang secara global selalu berada di bawah bayang-bayang ekonomi mainstream. Salah satu langkah untuk menaikkan daya tawar tersebut adalah dengan memperkuat ekonomi masing-masing negara anggota melalui penciptaan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup. Inilah semangat cooperation in development yang pada KTT kali ini dipilah dalam lima isu besar, yaitu perdagangan, pertanian dan ketahanan pangan, kerja sama industri dan UKM, transportasi, serta energi dan mineral, menunjukkan pentingnya penguatan ekonomi.  Untuk memastikan terwujudkan ke lima agenda tersebut, diperlukan perjuangan keras. Beberapa kendala internal yang dihadapi oleh negara yang ekonominya mengalami pertumbuhan sekalipun adalah pertama, masalah pemerataan. Pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak jarang pertumbuhan memperlebar jurang kesenjangan yang pada titik tertentu bisa memunculkan instabilitas politik.  Kedua, masih kuatnya korupsi. Dari delapan negara anggota D-8, tingkat korupsinya masih cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan indeks tingkat korupsi yang dikeluarkan Transparency International 2011, ditunjukkan nilai yang rendah yang berarti jauh dari bersih. Mulai dari Malaysia (4,3), Turki (4,2), Indonesia (3,0), Mesir (2,9), Bangladesh dan Iran (2,7), serta Nigeria dan Pakistan (2,5). Kedua kendala tersebut bisa sangat mengancam terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terlebih, apabila kesenjangan sosial ditingkahi oleh tindak korupsi birokrasi dan politikus, ia tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga bisa mengganggu stabilitas politik negara.  Sinergi Potensi Walaupun lima agenda dalam KTT D-8 kali ini lebih ditekankan pada aspek ekonomi, dalam pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dengan aspek lainnya, termasuk politik. Dua kendala di atas sebenarnya bisa diatasi dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota D-8. Paling tidak ada dua potensi atau kekuatan yang bisa dikembangkan untuk menutup kelemahan atau kendala di atas.  Pertama, secara politik, dari delapan negara yang bergabung secara politik, relatif stabil. Persoalan politik yang dihadapi beberapa negara anggota D-8 lebih persoalan eksternal, seperti Iran yang mengundang pro-kontra di mata negara- negara Barat karena proyek nuklirnya. Kedua, ekonomi masing-masing negara relatif cukup baik. Bahkan, Indonesia termasuk 16 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Bersama Turki, Indonesia menjadi anggota G-20, sebuah perkumpulan 20 negara dengan tingkat perekonomiannya terbesar di dunia. Dengan dua modal tersebut, D-8 bisa memaksimalkan perannya secara internal dengan memperkuat potensi yang dimiliki, baik dari aspek politik maupun ekonomi. Kedua modal tersebut sangat kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang bisa ikut memastikan terwujudnya tujuan besar dari KTT kali ini, yaitu peace (damai) dan prosperity (sejahtera). Namun, sekali lagi, pertumbuhan tak selalu berbanding lurus dengan pemerataan.  Karena itu, diperlukan reorientasi dan revitalisasi agar pertumbuhan tidak dihitung sebatas naiknya angka statistik. Di sini terlihat perlunya sinergitas, baik pada tataran visi, aksi, maupun institusi pelaksananya. Aspek sinergitas inilah yang ditekankan Presiden SBY dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam KTT ASEAN dan D-8 ini, sebagai modal dasar terciptanya soliditas dan kohesivitas menghadapi tantangan yang lebih besar. Dengan prasyarat itulah, D-8 bisa mempertaruhkan perannya menghadapi tantangan global, terlebih untuk mewujudkan kemajuan bersama. ●