Tradisi
Lonjakan Harga Sembako
(
Wawancara )
Sri Adiningsih ; Ekonom Universitas Gadjah
Mada (UGM) Yogyakarta
SUARA
KARYA, 21 Juli 2012
Lonjakan harga bahan pangan kebutuhan pokok
masyarakat dan komoditas pertanian yang selalu terjadi menjelang bulan Ramadhan
dan Lebaran, seakan telah menjadi kebiasaan atau tradisi buruk di Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah seakan tidak berdaya
atau seperti menunjukkan ketidakmampuan untuk mengendalikannya. Barangkali saja
pemerintah memang melakukan pembiaran?
Padahal, masalah dan kendala yang menjadi
pemicu lonjakan harga sembilan bahan pokok (sembako) secara berulang setiap
tahun sebenarnya bisa diantisipasi. Namun, pemerintah sepertinya tidak
melakukan upaya nyata untuk mengatasinya. Yang terlihat, pemerintah justru
menganggap enteng masalah kenaikan harga sembako tersebut.
Pejabat pemerintah yang berwenang mengurusi
masalah ini terkesan tidak serius dan cenderung membiarkan rakyat menjadi
"korban" permainan spekulan dan oknum pedagang besar. Pemerintah
hanya mengandalkan operasi pasar (OP) dan pasar murah yang bersifat sesaat dan
terbatas, namun seperti yang terlihat setiap tahunnya, semua upaya itu tidak
bisa menyelesaikan masalah.
Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan setiap
hari menjelang puasa tahun ini. Lonjakan kenaikan harga sembako bahkan sudah
mencapai 40 persen dibanding sebelumnya.
Sudah barang tentu, lonjakan harga yang
menggila ini jelas memukul daya beli masyarakat. Kalangan pedagang pun mengaku
terkena imbasnya, karena permintaan menurun dan mereka khawatir ditinggalkan
para pelanggannya.
Untuk mengurai lebih jauh upaya dan langkah apa
yang efektif untuk menekan lonjakan harga bahan kebutuhan pokok pada setiap
momentum perayaan nasional dan hari raya keagamaan seperti Ramadhan dan
Lebaran, maupun untuk jangka panjang, berikut petikan wawancara wartawan Harian
Umum Suara Karya Abdul Choir dengan ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr Sri Adiningsih, baru-baru ini.
Pemerintah terkesan membiarkan gejolak pasar
ini hingga terus terjadi. Apa persoalan mendasarnya dan cara untuk menekan
harga sembako?
Pemerintah melalui kementerian yang bertanggung
jawab tidak melaksanakan fungsi dan peran yang menjadi kewajibannya dalam
menjaga harga pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kementerian Perdagangan
selalu menyatakan stok pangan secara nasional mencukupi, namun di daerah belum
tentu cukup semuanya, sehingga kenaikan harga terus terjadi.
Pemerintah jangan memberikan alasan lonjakan
harga yang terjadi setiap tahun ini semata-mata karena permintaan yang tinggi.
Lonjakan harga bahan kebutuhan masyarakat seperti saat ini hanya terjadi di
Indonesia. Harus kita akui, ini memalukan.
Persoalan supply and demand biasa terjadi di negara mana pun, tetapi harga di
pasar dalam negerinya bisa terjaga atau dikendalikan.
Di negara-negara lain, harga bahan kebutuhan
masyarakatnya selalu terjaga dengan baik karena memang pemerintahnya memberikan
perhatian serius dan perlindungan yang mencukupi. Bandingkan dengan Indonesia
yang membuka keran perdagangan bebas seluas-luasnya.
Lalu, bagaimana langkah efektif untuk menekan
harga dan stabilisasi seluruh komoditas dalam jangka panjang?
Kondisi infrastruktur yang buruk dan menjadi
pemicu mahalnya biaya logistik selama ini tidak pernah mendapat perhatian
penuh. Apalagi, kemacetan angkutan barang di pelabuhan tidak bisa diatasi
secara serius. Misalnya, kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten
hingga puluhan kilometer (km), tentu selain menghambat pasokan juga
mengakibatkan biaya transportasi naik berlipat-lipat.
Beban biaya atau ongkos transportasi ini
nantinya akan berdampak terhadap harga jual barang. Artinya, beban ini harus
ditanggung masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga terlihat membiarkan
banyaknya pihak-pihak yang mengambil kesempatan (keuntungan) dari gejolak
pasar. Dengan kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa berharap harga-harga
kebutuhan masyarakat bisa terkendali. Meskipun terjadi kenaikan harga
seharusnya dalam batasan yang wajar.
Lalu bagaimana operasi pasar dan pasar murah
yang selalu dijadikan pembenaran oleh pemerintah, sehingga tidak dikatakan
tidak melakukan apa-apa?
Operasi pasar yang digelar oleh pemerintah
tidak bisa menyelesaikan lonjakan harga bahan pangan dan kebutuhan masyarakat
lainnya. Selain terbatas beberapa komoditas saja, operasi pasar juga tidak bisa
menjangkau seluruh pasar tradisional di daerah yang selama ini mengalami
lonjakan harga. Berapa banyak pasar tradisional di tiap daerah, tentunya tidak
bisa terjangkau operasi pasar.
Jadi, apa pun langkah yang dianggap bisa menekan
kenaikan harga ini dan antisipasi yang dilakukan, syaratnya infrastruktur harus
dibenahi. Kalau tidak, maka masyarakat tidak bisa berharap masalah harga yang
selama ini dikeluhkan dan membebani perekonomian rumah tangga ini bisa diatasi.
Hal apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah
agar benar-benar mampu melakukan fungsinya dalam menjaga stabilitas harga
pangan dan melindungi masyarakat?
Dalam menjaga ketahanan dan stabilitas harga
pangan, sebenarnya pemerintah bisa mencontoh langkah yang diterapkan oleh
berbagai negara maju. Misalnya, perlunya penerapan teknologi pascapanen
pertanian sehingga harga produk pertanian, tidak jatuh saat panen raya tiba dan
harga tidak melonjak saat hari raya seperti saat ini.
Program peningkatan produksi pertanian yang tengah
digenjot oleh pemerintah perlu dilengkapi oleh sistem manajemen stok yang baik
dan memanfaatkan teknologi pascapanen untuk hasil pertanian.
Namun, hal ini tidak
pernah digarap secara serius. Padahal, pemerintah sudah sangat mengerti dan
memahami penerapan teknologi tersebut akan sangat membantu tidak hanya di
kalangan petani, namun juga di masyarakat luas untuk mendapatkan kebutuhan
pangan dengan mudah dan murah. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar