Mencari Pemimpin di Tengah Krisis Negarawan

KEPEMIMPINAN DAN PENGUATAN DEMOKRASI

Mencari Pemimpin di Tengah Krisis Negarawan

Tim Diskusi Panel Ahli Media Group

MEDIA INDONESIA, 23 Juli 2012

Pengantar:

Media Group, Selasa (17/7) lalu, menggelar diskusi panel ahli bertajuk Kepemimpinan dan Penguatan Demokrasi di Kantor Media Group, Kedoya, Jakarta. Berbicara pada forum tersebut pengamat politik dan penulis buku Negara Paripurna, Yudi Latif, pengamat politik Yunarto Wijaya, Andi Irmanputra Sidin (pakar hukum tata negara), dan ekonom Ahmad Erani Yustika. Berikut cuplikan hasil diskusi tersebut.

KEMENANGAN sementara pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tempo hari memunculkan euforia sesaat sekaligus pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Sosok pemimpin seperti Jokowi-kah yang dirindukan tidak saja oleh masyarakat Jakarta, tapi juga Indonesia?

Fakta sudah terjadi, Jokowi yang semula tidak diunggulkan (berdasarkan survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei) dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) DKI yang digelar 11 Juli lalu (juga berdasarkan quick count lembaga-lembaga survei tadi) memenangi putaran pertama.

Banyak pihak yang nyaris tidak percaya bahwa Wali Kota Surakarta yang berduet dengan mantan Bupati Belitung Timur itu, ibarat permainan sepak bola, mampu mengacaukan pertahanan lawan (Fauzi Bowo/Foke dan pasangannya, Nachrowi Ramli/ Nara), incumbent yang didukung birokrasi, uang, dan partai yang tengah berkuasa.

Orang seperti Jokowi-kah tipe pemimpin masa depan Indonesia? Jika tolok ukurnya ialah kemenangan sementara yang diraih dalam pemilu kada DKI tempo hari, kita harus berani mengatakan, “Nanti dulu.“ Kita mesti bertanya kepada diri sendiri dan merenung, pemimpin yang berpenampilan (maaf) ndeso seperti itukah yang memang kita impikan untuk memimpin negeri ini ke depan? Jangan-jangan kemenangan Jokowi hanya wujud pelampiasan dari kekesalan masyarakat Jakarta-juga Indonesia pada saat Pemilu 2014--yang bingung dan putus asa karena puluhan tahun pascaSoekarno tidak pernah menemukan sosok seorang negarawan. Atau bisa jadi, kemenangan Jokowi hanya sebagai pertanda bahwa masyarakat sekarang ini benar-benar telah jenuh dengan sosok pemimpin negeri yang cuma mementingkan kantong, kelompok, dan partainya sendiri.

Ujung-ujungnya, mereka memberikan `hukuman' kepada pemimpin yang sebelumnya berkuasa, tapi tak mampu memberikan kontribusi apaapa. Pasalnya, ya itu tadi, pemimpin yang kini berkuasa dan memerintah bukanlah seorang negarawan, melainkan pecundang.

Krisis Negarawan

Harus diakui, negeri ini memang krisis negarawan. Para pemimpin kita belakangan ini lebih peduli kepada pencitraan dan menjual `pepesan kosong' ketimbang menyempurnakan diri menjadi negarawan. Masyarakat kini mulai berani menggerus pemimpin penjual `pepesan kosong' itu. Memilih Jokowi-Ahok merupakan bentuk penggerusan tadi.

Demokrasi yang pemaknaannya diatur dalam pasal-pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang (UU Pemilu, UU Partai Politik, dan sebagainya) bukannya membuka peluang bagi lahirnya negarawan, melainkan menjadi privilese orangorang berduit untuk memaksakan diri menjadi pemimpin. Celakanya, undang-undang tadi justru mengebiri lahirnya seorang pemimpin yang memiliki karakter negarawan.

Lebih repot lagi, dalam sistem kenegaraan kita untuk melahirkan seorang pemimpin (yang belum tentu atau otomatis menjadi negarawan), pintunya hanya satu, yaitu partai politik. Maka, parpol sekarang ini benar-benar menjadi lembaga yang eksklusif, seolah-olah hanya dialah yang mampu melahirkan pemimpin bagi negeri ini.

Tanpa disadari, sistem demokrasi yang diabsahkan di dalam perangkat undang-undang itu, disadari atau tidak, telah membawa masyarakat ke pola pikir bahwa yang namanya pemilihan umum merupakan peluang bagi rakyat untuk mencari pemimpin baru. Artinya, `siapa' jauh lebih penting daripada `apa'.

Padahal, sistem politik yang sengaja dibangun dan dilestarikan di Indonesia sekarang ini tidak lain merupakan `penjara' bagi para pemimpin yang lahir dari sistem tersebut. Artinya, siapa pun yang nanti bakal terpilih menjadi presiden, dia pasti akan terpenjara oleh sistem yang kini masih berlaku.

Bagaimana seorang pemimpin tidak terpenjara jika dalam sebuah negara yang jelas-jelas bersistem presidensial, pada fakta di lapangan ia diatur atau bergantung pada orangorang yang duduk di DPR (parlementer). Di luar itu, masih pula ada model sekretariat bersama yang katanya untuk memperkuat pemerintahan. Apa pula itu?

Upaya melahirkan pemimpin dan penguatan demokrasi tidak ada artinya jika masyarakat hanya berpikir `siapa' yang bakal menjadi pemimpin dan tidak peduli dengan `apa' yang akan dilakukan sang pemimpin. Akhirnya upaya memenangkan Jokowi hanya bentuk kompensasi dari kejenuhan masyarakat yang sampai sekarang tak pernah menemukan seorang negarawan. Kemenangan (sementara) Jokowi sesungguhnya merupakan kemenangan emosional, bukan kemenangan ideologis.

Meskipun pemilu kada kerap digelar dan sang calon pemimpin mendapat dukungan dari partaipartai, kenyataannya, partai politik (parpol) gagal menciptakan budaya politik yang berkembang (collective behaviour). Padaha collective behaviour itulah yang menjadi dasar munculnya political values. Sekali lagi, jangan heran kalau kemudian parpol memegang peran utama terhadap kegagalan bangsa ini menciptakan negarawan. Padahal, negeri yang sedang murung ini tidak cuma membutuhkan pemimpin, tapi negarawan.

Kompromi di Ruang Tertutup

Tak bosan-bosannya, kita harus jujur mengakui pemimpin yang lahir dan memimpin negeri ini sebagai hasil kompromi dari ruang-ruang ter tutup untuk kemudian disodorkan kepada masyarakat. Dia ditahbiskan sebagai pemimpin tanpa pernah mengajak masyarakat untuk urun rembuk. Institusi demokrasi kita hanya memberikan ruang kepada mereka yang memiliki uang.

Peraturan perundangan tentang pemilu memberikan ruang untuk itu karena parpol jelas tidak ingin kehilangan peran dalam mencetak pemimpin. Masyarakat hanya disodori nama tanpa pernah tahu bagaimana prosesnya.

Kondisi-kondisi seperti itulah yang memunculkan istilah pemimpin alternatif. Faktor kejenuhan dari masyarakat membuat mereka melawan dengan cara memunculkan pemimpin alternatif tersebut. Itu dilakukan karena setidaknya, masyarakat i ngin menunjukkan pemimpin bukanlah sosok yang dihasilkan dari kompromi di ruang-ruang tertutup.

Itulah sebabnya ke tika banyak orang membicarakan kan didat calon presi den pada 2014, tidak akan muncul nama lain yang dianggap memiliki kualifikasi lebih baik.

Jangan heran kalau ke mudian muncul calon al ternatif untuk kepala daerah hingga presiden, sejatinya lebih pada sebentuk rasa frustrasi. Perasaan tidak per caya dengan sistem dan juga putus asa.

Ibarat kita sedang mencari kudapan di restoran, ketika bi ngung memilih menu yang disajikan, akhirnya telunjuk pun meng arah kepada menu nasi goreng. Banyak orang bilang nasi goreng merupakan menu frustrasi karena kita tidak lagi bisa meng udap menu lainnya.

Nama yang muncul dan disodorkan kepada masyarakat hanya yang itu-itu, tidak bergeser dari nama lain. Padahal, demokrasi yang kuat justru harus mampu melahirkan pemimpin dengan watak kenegarawanan. Ke depan, di negeri ini tidak boleh ada atau terjadi pemimpin lebih kuat daripada demokrasi. Kalau itu yang terjadi, akan timbul tirani-tirani baru.

Jika pada 2014 negeri ini masih gagal mendapatkan pemimpin yang kuat, saat itulah masyarakat akan berpikir bahwa negara ini berada di ambang kehancuran. Tidak ada lagi tempat bernaung untuk melindungi diri. Tidak ada lagi tempat aman di negeri ini. Kondisi seperti itu tidak pelak memunculkan kondisi bahwa masyarakat sudah berubah menjadi psikolog politik. Pemunculan `siapa' dan bukan `apa' memaksa setiap orang untuk menginstal ulang benak mereka. Pemimpin al ternatif itulah, suka tidak suka, menjadi bentuk yang dicari ketika kejenuhan terhadap sosok 4L (lu lagi lu lagi).

Apalagi ketika muncul yang dinamakan demokrasi kultus. Masyarakat dihadapkan pada fakta bahwa sosok tertentu begitu mendominasi dalam suatu organisasi. Kondisi itu sebetulnya menghadirkan peringatan dini untuk menentukan pilihan pada 2014.

Kalau sekarang saja sudah begitu dikultuskan dan menjadi titik sentral kehidupan organisasinya, bagaimana kalau nanti dia menjadi presiden?
 

Apakah tidak menjadikan Indonesia sebagai organisasi pribadi?

Butuh Keamanan Diri

Di sisi lain, kemunculan banyak organisasi di masyarakat menjadi indikator bahwa negara tidak aman. Bukan cuma rakyat kecil yang akhirnya akan memutuskan untuk bergabung dalam organisasi tersebut, melainkan juga rakyat besar. Mereka membutuhkan tempat bernaung agar merasa aman dalam melakukan aktivitas keseharian.

Di dalam organisasi itu, bisa jadi mereka mendapatkan rasa aman.
Padahal, itu bukan sesuatu yang sehat karena sesungguhnya memberikan rasa aman kepada warga menjadi tugas negara. Ketika negara gagal menghadirkan rasa aman, saat itulah mulai hadir pemikiran bahwa negara ini akan hancur.

Ketika seseorang yang memimpin banyak perusahaan bergabung dengan suatu organisasi, bisa ditebak bahwa dia sesungguhnya ingin mencari keamanan diri. Karena negara tidak lagi mampu memberikan perlindungan keamanan yang dicari, organisasilah yang menjadi tujuannya.

Keputusan untuk mengizinkan masuknya modal asing sebagai penguasa baru dalam sendi-sendi ekonomi sebuah negara juga harus dijadikan indikator tersebut. Seharusnya investasi asing itu hanyalah sebagai sebuah suplemen. Namun, Indonesia justru mengizinkan penanaman modal asing itu menguasai hingga 80% saham di sejumlah kondisi.

Di sinilah perlunya sosok pemimpin yang kuat, tapi bukan diktator. Demokrasi yang sehat ialah yang mampu melahirkan pemimpin yang tidak terkungkung oleh kebijakan-kebijakan yang dibuatnya sendiri. Bukan juga melahirkan political idol yang biasanya hanya untuk sesaat. Bukan pula pemimpin yang lemah karena sosok, atau lemah karena keadaan.

Semoga hal itu tidak sampai terjadi sebab negeri ini sesungguhnya memiliki banyak negarawan, cuma mereka tidak terakomodasi di parpol. Buktinya, ada kok calon bupati yang berhasil memenangi pemilu kada dan menjadi pemimpin di daerah tanpa uang dan melakukan kompromi-kompromi di ruang tertutup. Kalau begitu, Indonesia memang membutuhkan gerakan perubahan. ●