Komunikasi Risiko dan Harapan Tajuk Kompas ;  Dewan Redaksi Kompas

KOMPAS, 25 Juni 2021

 

 

                                                           

Presiden Joko Widodo memilih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan berskala mikro untuk mengendalikan laju penularan virus Covid-19.   Presiden menegaskan pernyataan itu di Istana, Rabu, 23 Juni 2021. Presiden menyatakan istilah PPKM mikro dan lockdown punya esensi yang sama sehingga tidak perlu dipertentangkan. Sebelum meneguhkan kembali keputusan politik pengendalian pandemi Covid-19, Presiden mengaku sudah mendengarkan masukan masyarakat. ”Dan, yang paling tepat adalah PPKM mikro,” kata Presiden Jokowi.   Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sebenarnya memasuki situasi genting dalam pengendalian Covid-19. Laju penularannya tinggi. Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per 21 Juni 2021 sudah menembus angka 2 juta. Hanya butuh waktu 147 hari dari jumlah terkonfirmasi positif 1 juta pada 26 Januari 2021. Sebelumnya, butuh waktu 331 hari untuk mencapai 1 juta, sejak Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama terkonfirmasi positif pada 2 Maret 2020. Sejumlah fasilitas kesehatan kewalahan menangani Covid-19. Para tenaga kesehatan mulai kelelahan. Begitu juga kondisi psikologis masyarakat.   Kebijakan PPKM mikro yang ditegaskan Presiden Jokowi harus didukung semua komponen masyarakat. Masalahnya, istilah PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), dan lockdown (karantina wilayah) telanjur dibaca secara politik. Menerapkan karantina wilayah kadang dirasakan sebagai kekalahan secara politik. Padahal, bisa saja orang yang memperdebatkan PSBB, PPKM, dan lockdown mempunyai konsep pemahaman berbeda-beda.   Kita mendorong pemerintah transparan dalam menyampaikan data Covid-19 dan membenahi komunikasi publik, khususnya komunikasi risiko dan juga komunikasi harapan. Transparansi data bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada elite politik. Libatkan juga tokoh masyarakat atau pemuka agama informal untuk membantu mengedukasi masyarakat. PPKM mikro atau apa pun istilahnya tak punya arti tanpa penegakan aturan.   Elite politik hendaknya berhati-hati dan tak memanfaatkan pandemi sebagai pencitraan politik dirinya. Pemimpin adalah teladan. Para elite hendaknya bicara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terlebih untuk urusan dunia medis. Salah kata atau salah penyampaian bisa menimbulkan kontroversi tak berkesudahan. Yang perlu disampaikan adalah harapan. Pemerintah siap mengantisipasi semuanya. Tunjukkan kesiapan tempat isolasi mandiri baru, tunjukkan pembangunan rumah sakit darurat. Harapan perlu disampaikan.   PPKM membutuhkan kedisiplinan aturan itu. Percepatan vaksinasi menjadi keharusan. Namun, pikirkan tenaga vaksinator dan vaksin yang terbatas. Di wilayah hilir, layanan kesehatan tetap harus diperkuat dan dibangun sistem informasi berbasis digital yang membuat rakyat mudah mengakses layanan kesehatan. ●