Dialog Sejarah di Tulsa Doddy Salman ;  Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

KOMPAS, 20 Juni 2021

 

 

                                                           

Tulsa bukanlah satu-satunya pembantaian ras yang tidak diajarkan di sekolah. Kalimat getir ini ditulis laman The Washingtonpost.com satu hari setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri peringatan 100 tahun pembantaian Tulsa (Tulsa Massacre).   Di kota kedua terbesar Negara Bagian Oklahoma tersebut Biden memproklamasikan bahwa bangsa Amerika tidak akan melupakan peristiwa pembantaian ras di Tulsa pada 31 Mei-1 Juni 1921. Selama dua hari perempuan dan anak-anak menjadi bagian dari 300 warga kulit hitam yang tewas, 700 orang terluka, sementara 10.000 orang lainnya kehilangan tempat tinggal setelah 1.200 rumah dan tempat bisnis mereka hangus dibakar (nationalgeographic.com).   Tragisnya lagi peristiwa kelam tersebut tidak pernah masuk dalam catatan sejarah. Peristiwa berdarah tersebut seperti lenyap ditelan bumi. Korban dan keluarga beserta masyarakat bungkam. Narasi pembantaian Tulsa ditekan oleh komunitas kulit putih selama lebih dari 50 tahun (theguadian.com).   Adalah Scott Ellsworth, warga kulit putih Tulsa, yang mengungkap secara akademis melalui buku Death in a Promise Land (1982). Buku yang memuat secara lengkap sejarah pembantaian Tulsa itu diabaikan media lokal, khususnya media yang berafiliasi kulit putih. Semenjak terbit hingga beberapa tahun kemudian, buku tersebut menjadi buku yang paling sering dicuri dari perpustakaan kota Tulsa.   Proklamasi masa lalu Tulsa yang kelam sejatinya adalah bagian dari dialog sejarah suatu bangsa. Dialog sejarah adalah istilah yang digunakan Jakob Oetama (Kompas, 1 Juni 2001) mengajak untuk mendalami dan menarik pelajaran peristiwa sejarah bangsa agar menjadi bijak.   Istilah dialog juga menyiratkan aktivitas tak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menyimak sekaligus mengkritisi nilai-nilai sejarah sebelum dimanifestasikan sesuai dengan kultur masyarakat serta situasi kondisi terkini. Dialog sejarah tersebut seyogianya dapat diaplikasikan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Artinya, proses penyelesaian HAM masa lalu tidaklah harus semata-mata jalur yudisial, tetapi perlu juga dibuka jalur-jalur kultural.   Setidaknya ada tiga jalur kultural yang dipraktikkan Joe Biden di Tulsa. Mendengarkan kesaksian para penyintas di hadapan para wakil rakyat adalah yang pertama. Sebelum pidato bersejarah tersebut, tiga penyintas pembantaian Tulsa, yaitu Viola Fletcher, Hughes Van Ellis, dan Lessi Benningfield Randle, bersaksi di hadapan Kongres. Biden mengutip kesaksian Viola Fletcher yang berusia 107 tahun dalam pidatonya: ”I hear the screams. I have lived through the massacre every day. Our country may forget this history, but I cannot (Saya mendengar jeritan. Saya telah hidup melalui pembantaian setiap hari. Negara kita mungkin melupakan sejarah ini, tetapi saya tidak bisa).”   Niat baik pemerintah   Jalur kultural kedua adalah menghadiri peringatan satu abad pembantaian Tulsa bersama warga kota Tulsa, Oklahoma. Kehadiran Biden menjadi representasi niat baik (goodwill) pemerintahan Joe Biden-Kamala Harris menyelesaikan akar-akar persengketaan rasial yang makin menghangat di era kepemimpinan Donald Trump.   Biden juga bertemu para penyintas dan keluarga korban selain berkunjung ke Greenwood Cultural Center yang memamerkan foto-foto peristiwa kelam tersebut. Kehadiran Presiden ke-46 Amerika Serikat ini menjadi pengakuan resmi negara bahwa telah terjadi peristiwa kelam bertajuk pembantaian Tulsa.   Pidato Biden menjadi dokumen penting penegakan hak asasi manusia di Tulsa. Ajakan agar warga AS tidak melupakan peristiwa pembantaian Tulsa menjadi momentum untuk tidak mengulangi peristiwa berdarah itu di masa depan.   Pidato Biden mungkin dapat disetarakan dengan pidato Presiden BJ Habibie pada 15 Juli 1998 yang menyatakan penyesalan telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan Indonesia pada pertengahan Mei 1998 (Anggraeni, 2014). Pidato menjadi jalur kultural ketiga.   Jalur kultural tidak menutup upaya korban dan keluarga menuntut keadilan. Ketiga penyintas pembantaian Tulsa meminta keadilan dan reparasi atas upaya pogrom, tindakan kekerasan secara sistematis berdasarkan ras, yang menghancurkan semua kehidupan masyarakat hitam di Greenwood. Bersamaan dengan perayaan 100 tahun pembantaian Tulsa, Pemerintah Kota Tulsa untuk pertama kali meminta maaf kepada warganya dan berjanji melanjutkan pencarian kuburan massal pembantaian Tulsa.   Upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidaklah semata melalui jalur yudisial. Dialog sejarah di Tulsa menjadi buktinya. ●