|
Setiap menyambut Idul Fitri,
masyarakat selalu menggunjingkan prestasi ekonomi pemerintah. Prestasi itu
tecermin mulai dari lonjakan harga barang di tengah kenaikan permintaan segala
kebutuhan pokok dan transportasi publik hingga kesiapan infrastruktur, seperti
perbaikan jalan, yang kedodoran. Masalah sama terus berulang setiap tahun.
Rakyat ingin
menikmati makan enak setahun sekali, berbagi, beribadah, berlibur, dan
bersilaturahim. Padahal, masyarakat berubah: penduduk lebih banyak, lebih
padat, lebih gesit dan timpang, semakin urban, serta semakin terhubung dengan teknologi.
Semakin kompleks.
Karena terjadi
setiap tahun, tampak betul tendensinya: lebih baik, tetap, atau lebih buruk.
Tendensi itu sendiri refleksi dari hadir atau tidaknya kepemimpinan yang
bekerja dengan manajemen dan sistem atau hanya berakrobat di depan kamera
dengan sidak dan sensasi.
Berita baik dan buruk
Kita mulai dulu
dengan berita baik. Kerja menonjol ada di tangan para profesional di bawah
Kementerian BUMN. Perjalanan mudik dengan kereta api jauh lebih tertib,
humanis, dan lebih beradab. Pelayanan di bandara dan armada udara juga lebih
baik. Pelayanan lalu lintas di lapangan oleh kepolisian, de
facto terjadi perubahan. Layanan pembuatan paspor pun sudah bisa jadi
dalam satu hari.
Bagaimana yang
lain? Harus diakui, masyarakat miskin makin susah menikmati daging dan
kebutuhan pokok. Kehidupan petani kian terpuruk, koefisien gini meningkat dari
0,38 (2007) menjadi 0,41 (2011). Bila jumlah kendaraan (mobil, motor, bus, dan
truk) pada 1987 baru 7,98 juta unit, sekarang 100 juta unit. Bus dan truk yang
pada 1987 hanya 1,2 juta unit kini 10 juta unit. Sementara perbaikan fisik
jalan antarkota belum tampak berubah.
Begitu kerja
bareng, kualitas layanan pemerintah sangat buruk. Sebut saja layanan
keimigrasian di KBRI Jeddah yang melibatkan Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian Hukum dan HAM. Juga penyediaan stok
pangan dan daging: melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan (Bea
dan Cukai), serta Kementerian Perdagangan. Perbaikan fasilitas infrastruktur
juga butuh koordinasi internal yang kuat.
Ada kesan kat,
tidak ada perencanaan strategis yang memadai. Setiap pejabat seperti tengah
bermain gaplek, menunduk ke bawah, asyik dengan kartu masing- masing. Tidak ada
yang tengok kiri-kanan membaca sinyal untuk menyamakan tindakan atau membaca
perubahan tuntutan masyarakat.
Ruang-ruang
perubahan dalam perencanaan strategis kalah menghadapi naluri teritorial (Seth,
2007), terhadap tradisi pengukuran kinerja yang keliru (pada penyerapan
anggaran), dan tradisi-tradisi lainnya: mulai dari perjalanan dinas, penanganan
proyek, hingga menguasai perizinan. Akibatnya, banyak peran strategis yang
tumpang tindih: kerja sama tidak terjadi, izin impor dan pameran internasional
ada di banyak tangan kementerian yang berbeda, serta campur tangan parlemen
sangat dominan.
Harus diakui
pula, tata nilai dan budaya korporat birokrasi belum dibangun untuk menghadapi
keadaan yang berubah seperti sekarang. Birokrasi kita adalah sebuah mesin lama
warisan yang diwariskan untuk menghadapi stabilitas yang dijaga militer yang
kuat. Sementara itu, konteks yang dihadapi dewasa ini adalah dinamika yang
cepat berubah dengan partisipasi dan kontrol publik yang kuat.
Wujud dari
semua itu adalah akrobat- akrobat individual, atau pelaksanaan parsial yang
tidak efisien dan tak berdampak kuat dalam layanan. Di tingkat atas, wujudnya
beragam: mendiamkan segala sinyal, hanya hadir dalam rapat kabinet dan untuk
menutupi kegalauan, lalu sejumlah orang berakrobat di depan kamera.
Di tingkat
bawah terjadi kebingungan. Kesibukan melayani atasan, panggilan berulang-ulang
ke Jakarta dari pejabat yang berbeda dengan tujuan yang mirip- mirip, hubungan
pusat dan daerah tidak didasarkan pada kesadaran membangun impak bagi
masyarakat, serba seremoni, dan sibuk urus diri masing-masing.
Selain soal
pasokan pangan yang kacau belakangan ini, saya ingin mengajak pembaca mengamati
hal sepele yang berdampak anggaran besar. Simak saja bagaimana kementerian
mengatur bus-bus PNS yang sudah ada sejak dulu. Dulu bus antar dan jemput PNS
sangat dibutuhkan sehingga selalu terisi penuh. Waktu berjalan, semakin banyak
PNS yang memiliki kendaraan sendiri. Bagaimana sekarang? Saya tak yakin
pemimpin kementerian tahu bahwa bus itu kini banyak yang kosong. Namun, bus
tetap pulang-pergi dengan jumlah sama. Ini hanyalah cerminan manajemen
otopilot: rutin, tak berubah, kendati konteksnya sudah berbeda.
Mitos
manajemen
Pada tahun
1996, pakar manajemen Henry Mintzberg mengingatkan pentingnya manajemen
strategis dalam menata pemerintahan di tengah masyarakat yang dinamis.
Mintzberg pun menemukan mitos-mitos yang dianut para konsultan dan birokrat
senior.
Pertama,
seperti dalam bisnis, birokrat percaya aktivitas-aktivitas dapat diisolasi dari
yang lain dan diberi otoritas seperti dalam perusahaan. Setiap unit diberi misi
yang jelas untuk menggerakkan layanan, lalu pemimpin diberi kontrak kinerja
yang ditandatangani. Kenyataannya, masing- masing kementerian saling terkait.
Untuk menangani TKI di Jeddah, misalnya, ada keterlibatan minimal tiga
kementerian. Demikian pula penanganan jalan negara dan pasokan pangan. Maka,
selama tidak ada perencanaan strategis, dan tidak ada integrator yang kuat,
masalah serupa akan berulang di kemudian hari. Pertanyaannya, siapakah
integratornya dan apakah ada perencanaan strategisnya? Apakah mungkin kita
mengurangi jumlah kementerian dan eselon-eselon satu ke dalam struktur yang
lebih ramping agar lebih lincah bergerak dan lebih berdaya hasil?
Kedua, asumsi
kinerja aparat dan kementerian dapat diukur secara obyektif. Kenyataannya tak
demikian. Pemerintah berurusan dengan masalah-masalah strategis yang muncul
sesaat seperti munculnya kejahatan yang tak terduga, bencana alam, kejutan
ekonomi, dan peristiwa politik.
Ketiga, setiap
kementerian/lembaga dapat diberi kepercayaan yang otonom dengan aturan dan
prosedur baku serta pengadaan terpusat untuk menghasilkan kinerjanya
masing-masing. Kenyataannya, mereka bekerja dalam sistem yang saling terkait
dan penuh intervensi, baik dari luar maupun dari dalam.
Semua ini tentu
membuat pengelolaan sebuah pemerintahan besar menjadi lebih kompleks yang
berakibat ambigu di atas, lumpuh di bawah. Bila semua yang disebutkan di atas
tidak disesuaikan, tidak segera di-reform,
negara akan kalah dengan kepentingan-kepentingan internal, tidak efektif,
berbiaya ekonomi tinggi, dengan tingkat kepuasan yang rendah, dan tanpa
kewibawaan. Maka, mimpi dunia untuk menyaksikan kejayaan Indonesia pada tahun
2030 hanya akan jadi sejarah yang tak pernah jadi kenyataan, dan semua pemimpin
hanya diingat dari kasusnya, bukan prestasi hebatnya, seperti kisah raja-raja
Nusantara di masa lalu. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar