|
"Keterbongkaran
penyadapan rombongan SBY menandakan Inggris acap ikut campur urusan dapur
kita"
PEMERINTAH Indonesia kembali dipermalukan dalam kancah
hubungan diplomatik oleh pemerintah Inggris. Intelijen Inggris menyadap
pembicaraan rombongan Presiden SBY saat menghadiri KTT G20 di London pada April
2009. Ada tengara kuat, penyadapan itu menguntungkan pemerintah Australia.
Kejadian itu bukan perkara untung rugi melainkan ketercorengan etika
kenegarawanan, seorang kepala negara yang resmi menjadi tamu, dilecehkan lewat
penyadapan pembicaraan justru oleh badan resmi tuan rumah. Pemerintah Inggris
acap mengganggu urusan dalam negeri kita.
Belum lama ini, tokoh gerakan kemerdekaan Papua Benny Wenda
dibiarkan terus bergerilya di Inggris. Pada 28 April 2013 Benny meresmikan
kantor pusat Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pemerintah Inggris
membiarkan hal itu padahal semestinya menjaga perasaan mengingat bahwa NKRI
adalah harga mati.
Gerakan Benny
bertajuk ‘’Free West Papua!’’
Di Universitas Oxford pada Agustus 2012 sejumlah pengacara
internasional mengajukan banding ke Mahkamah Internasional atas hasil
referendum rakyat Papua pada 1969 yang menggabungkan Papua dalam NKRI. Salah
satu isu yang membuat renggang hubungan Jakarta-London adalah soal Papua. Inggris
seakanakan berada di dua kaki, di satu sisi mendukung NKRI namun di sisi lain
memberi posisi politik semisal kehadiran kantor OPM.
Pemerintah kita tak dapat melepaskan aktor intelektual
mengingat dari sekian anatomi gerakan OPM, dapat dipastikan ada aktor
intelektualnya, yang dengan mudah menginternasionalisasi persoalan. Pemerintah
kita harus tegas menolak campur tangan Inggris. Kawat diplomatik semestinya
diindahkan, dan ‘’keterbongkaran’’ penyadapan itu menandakan Inggris acap ikut
campur urusan dapur kita.
Pemerintah Inggris sebaiknya mengurus diri dan tidak
ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Pasalnya, salah satu aktor
intelektual gerakan OPM menginternasionalisasi kasus Papua lewat Inggris.
Karena aktor intelektual itulah, gerakan makar atau separatis
membesar, bahkan mendapat dukungan negara lain. Seandainya isu-isu yang
dimainkan hanya bersifat lokal, tak menjadi persoalan. Hal itu berbeda bila
mereka mencuatkan isu-isu HAM, mengganti cara militeristik dengan yang lebih
menitikberatkan pada hak itu. Biasanya, persoalan hak asasi menjadi salah satu
jalan bagi gerakan makar untuk menginternasionalisasi gerakannya.
Selain itu, isu keadilan ekonomi dan politik. Belajar dari
kasus terlepasnya Timor Timur, salah satu isu yang diinternasionalisasi adalah
keadilan ekonomi dan politik. Karena itu, pemerintah semestinya terus
meningkatkan pemberian rasa keadilan ekonomi dan politik secara konkret dan
faktual, bukan retorika. Tak mungkin sebuah masyarakat atau komunitas ingin
memisahkan diri bila mendapatkan hak-hak keadilan ekonomi dan politik. Embrio
kemunculan gerakan makar atau separatis di daerah pasti dipicu oleh ketiadaan
keadilan ekonomi dan politik. Berbeda misalnya, daerah yang relatif mendapatkan
keadilan ekonomi dan politik dari pusat, yang dipastikan relatif aman.
Introspeksi
Inggris
Namun kita juga perlu mengkaji latar belakang sikap Inggris
ini. Apakah bagian dari motif ekonomi di tengah krisis? Padahal Inggris,
melalui British Petroleum, sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua,
juga sejumlah konsesi tambang lain. Kendati SBY pernah menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris,
bukan berarti kita boleh lembek terhadap mereka. Pemerintah Inggris pun harus
introspeksi mengingat punya riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara
dan Skotlandia. Realitasnya, Indonesia sebagai negara bangsa, terpecah-pecah
daerahnya dalam pulau besar dan kecil, sehingga rentan terhadap gerakan yang
ingin memisahkan diri dari NKRI.
Persoalan mendasar yang harus segera dilakukan pemerintah
adalah mereformasi diri terhadap sejumlah persoalan yang selama ini menjadi
penyebab ketidakadilan dalam masyarakat, semisal kemerebakan korupsi baik di
pusat maupun daerah. Kemunculan gerakan makar atau separatis sebetulnya
mempertanyakan sejauh mana pemerintah membenahi diri untuk benar-benar mengabdi
pada masyarakat dan bangsa.
Mungkin benar tesis Robert Cribb (1999) yang menyebutkan
salah satu penyebab kemunculan gerakan makar adalah karena ingin kembali mendapatkan
hak-hak kewarganegaraan. Pemerintah pusat dan daerah secara semena-mena berbuat
ketidakadilan, seperti membiarkan kemerebakan korupsi yang menyebabkan defisit
anggaran pembangunan daerah dan masyarakat.
Boleh jadi, tuntutan makar dan separatisme sebenarnya ingin
mempertanyakan keberlimpahan kekayaan alam namun masyarakat seperti tak sedikit
pun menikmati. Indonesia memiliki kekayaan hasil tambang, minyak bumi, kekayaan
laut, kemakmuran bumi, dan sebagainya, tapi secara terang benderang kita masih
melihat kemiskinan, kebodohan, penindasan, dan segala wujud ketidakadilan lain.
Tak hanya di Papua tapi secara umum bisa kita temui di belahan lain bumi
Nusantara ini. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar