Sabtu, 03 Agustus 2013

Demokrasi Tanpa Anarki

Demokrasi Tanpa Anarki
PC Siswantoko  ;  Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI
          KOMPAS, 02 Agustus 2013\


”Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Ir Soekarno

Ucapan Bung Karno puluhan tahun silam kini menjadi kenyataan. Bangsa Indonesia sedang bersusah payah menghadapi budaya kekerasan massal yang kian marak.
Anak-anak bangsa yang lahir dari perut bumi pertiwi, hidup dengan udara Indonesia, dan berkembang dengan budaya Nusantara justru mencabik-cabik bangsa ini dengan tindakan anarkinya. Masyarakat menjadi mudah marah dan senang main hakim sendiri.
Saat pemerintah gencar menyosialisasikan UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pilar hidup berbangsa, jemaah Syiah, Ahmadiyah, dan GKI Yasmin justru mengalami kekerasan dan kesulitan dalam menjalankan ibadah. Intoleransi dan kebencian telah menjadi teror sosial yang menakutkan.
Di tempat lain, kekerasan juga menimpa masyarakat adat. Mereka harus pergi dari tanah leluhur dan kehilangan tanah ulayatnya. Mereka menjadi korban kekerasan dan keserakahan dari sekelompok orang yang ingin mengeruk keuntungan dari kekayaan alam.
Namun, bukannya melindungi hak-hak konstitutif warganya yang teraniaya, pemerintah justru merasa tidak ada masalah. Padahal, pengadilan jalanan yang disertai kekerasan makin sering terjadi dan masyarakat yang menjadi korban dipaksa bertahan dalam penderitaan. Sampai kapankah pemerintah bersikap seolah tidak ada apa-apa?
Tirani massa
Barbarisme massal yang berbasis agama, suku, dan kepentingan ekonomi merupakan produk dari demokrasi setengah hati. Demokrasi elitis yang hanya berhenti pada tataran mekanisme, prosedur, dan administrasi selalu rawan dengan gejolak sosial.
Kamuflase demokrasi yang mewujud dalam kebijakan dan tindakan yang seolah-olah atas nama kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya tanpa sepengetahuan dan di luar kehendak rakyat menjadi racun bangsa yang sangat mematikan. Demokrasi hanya menjadi legitimasi tindakan- tindakan destruktif, eksklusif, dan irasional.
Dalam demokrasi kulit ari baik pejabat maupun masyarakat mudah berubah rupa, dari komunitas yang berbasis nilai menjadi gerombolan massa yang beringas. Peradaban bangsa yang menjunjung tinggi martabat individu, nilai-nilai kehidupan, keanekaan, dan keadilan sering disingkirkan karena akan menjadi penghalang.
Tidaklah mengherankan jika pemerintah tidak lagi menjadi perpanjangan tangan rakyat. Demokrasi hanya mencetak masyarakat seperti sekelompok anak ayam yang tidak punya induk dan akan mengikuti siapa pun yang memberikan keuntungan bagi hidupnya.
Demokrasi basa-basi masih banyak memberi ruang bagi lahirnya tirani-tirani massa, lebih-lebih di tengah kuatnya budaya intoleransi seperti sekarang. Kekerasan komunal akan mudah pecah dan tanpa disadari mengambil alih menjadi penguasa bayangan yang lebih menentukan nasib negeri ini. Demokrasi yang tidak mengakar tidak berdaya apa-apa menghadapi upaya-upaya pemaksaan yang represif dan intimidatif.
Demokrasi Pancasila
Bangsa ini hanya membawa demokrasi ke Indonesia, tetapi tidak membangun demokrasi Indonesia. Demokrasi seperti barang bagus yang dikagumi dan ingin dipakai, tetapi tidak pernah menyatu secara utuh dengan karakter dan budaya masyarakat Indonesia. Padahal, demokrasi yang berbasis nilai-nilai Pancasila adalah demokrasi Indonesia.
Demokrasi Pancasila mendorong masyarakat untuk saling melindungi dan menjaga satu sama lain, memandang perbedaan sebagai alasan untuk membangun kebersamaan, mencintai agama tanpa menolak agama lain, membela iman tanpa kehilangan rasa toleransinya, dan bergandengan tangan menuju kesejahteraan bersama.
Demokrasi Pancasila akan membawa Indonesia sebagai bangsa yang tegas, berani, dan tidak kompromi melawan ketidakadilan, kerakusan, dan keangkaramurkaan, tetapi akan ramah, lemah lembut, sopan, dan tegas dalam memperjuangkan keharmonisan bangsa.
Demokrasi yang mengindonesia juga menuntut reformasi birokrasi sampai pada perubahan mental dan perilaku para birokrat. Berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, keadilan, pelayanan, tidak gentar dengan tekanan mayoritas jika memang benar.
Penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih akan menjadikan kebenaran dan keadilan sebagai pilar demokrasi sekaligus benteng terhadap berbagai bentuk ancaman premanisme, baik yang jalanan maupun yang berdasi.
Demokrasi yang dihidupi dan dihayati secara serius akan mampu melahirkan sistem dan mekanisme pengelolaan negara yang menempatkan kehidupan masyarakat berada di atas segala-galanya.
Demokrasi tanpa anarki bukan mimpi, tetapi tantangan yang harus dijawab dengan memperbarui komitmen dan kesetiaan untuk membumikan nilai-nilai demokrasi yang berjiwa Pancasila dalam dinamika kehidupan bangsa.
Peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting dalam memperkenalkan dan menanamkan hidup yang rukun dalam berbagai perbedaan, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, tegas, dan berani membela kebenaran kepada para generasi muda bangsa ini.

Sekali lagi, demokrasi adalah pilihan politik bersama bangsa ini yang harus dijaga dan dihidupi. Demokrasi Pancasila merupakan jembatan perpindahan dari ”demokrasi di Indonesia” ke ”demokrasi yang mengindonesia”, yang harus diperjuangkan bersama demi Indonesia yang damai, tenteram, dan bermartabat. ● 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar