|
Sinergitas TNI
Memerangi Terorisme
Ahmad Rifa’i ; Mantan Peserta Program Studi Ketahanan Nasional Program
Pascasarjana UGM, Kasi Penerangan Khusus Pendam IV/ Diponegoro
|
SUARA
MERDEKA, 05 Oktober 2012
BERBAGAI kasus
teror bom di Tanah Air, selain memakan banyak korban jiwa, merusak fasilitas
umum, dan tempat ibadah, juga menimbulkan rasa takut berkepanjangan, efek
trauma, dan penderitaan mendalam. Masih tersimpan dalam memori publik aksi
Komando Jihad yang membajak pesawat DC 9 Woyla tahun 1981. Tahun 1998 terjadi
peledakan bom di Gedung Atrium Senen, Jakarta, kemudian 1999 di Plaza Hayam
Wuruk dan Masjid Istiqlal Jakarta.
Tahun 2000 aksi bom di Gereja GKPI dan Gereja Katolik Medan, serta kediaman Dubes Filipina di Jakarta. Selama 2000 dan 2001 terjadi peledakan bom di beberapa gereja menjelang malam Natal. Tahun 2002 terjadi aksi bom di Bali dan di gerai McDonald’s Makassar, serta tahun 2003 bom di Hotel JW Marriott. Tahun 2004 aksi bom bunuh diri dengan mobil di Kedubes Australia di Jakarta.
Pada 1 Oktober 2005 kembali terjadi teror bom bunuh diri di Bali, yang sering disebut kasus bom Bali II. Setelah empat tahun tenang, pada 17 Juli 2009, terjadi aksi bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Kuningan Jakarta Selatan. Tahun 2011 bom di masjid Mapolres Cirebon, bom di gereja di Kepunton Solo dan terkini September 2012 menjelang Idul Fitri terjadi pelemparan bom dan penembakan pospam polisi di Solo yang menewaskan seorang polisi.
Kalau kita mencermati, aksi terorisme mengalami pergeseran nilai dan peningkatan peran sehingga makin sulit dideteksi, baik oleh intelijen maupun aparat keamanan lain. Dalam beberapa aksi sebelumnya bom dirakit di luar, dan baru diledakkan di dalam sasaran. Modus terkini dan kemungkinan bisa muncul modus yang lain, adalah pelemparan bom dan penembakan dengan sasaran aparat keamanan, seperti terjadi di Surakarta beberapa waktu lalu.
Walaupun sudah banyak pelaku yang ditangkap, bahkan beberapa dihukum mati, pelaku teror seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Banyak pakar menyebut penyebabnya antara lain pemahaman keliru mengenai tafsir jihad. Selain itu, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat, menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan terorisme.
Tidak dapat dimungkiri keanekaragaman suku, adat, budaya, dan agama mengundang kerawanan tersendiri. Penanganan terorisme dilakukan lewat cara preventif dan represif. Pemerintah menegaskan bahwa terorisme harus dibasmi tanpa kompromi.
Kesiapan TNI
Keterlibatan peran TNI membantu menangani masalah terorisme secara legal tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagai bagian dari tugas operasi militer, selain perang. Transkripnya adalah mengatasi aksi terorisme dan membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, berpayung UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tahun 2011 dalam upacara Peringatan Hari Lahir TNI, Presiden SBY menginstruksikan TNI untuk melakukan pencegahan dan tindakan efektif terhadap terorisme dan tindak kekerasan (SM, 06/10/11).
Paling tidak ada tiga hal yang bisa dilakukan TNI untuk memerangi terorisme. Pertama; memberdayakan peran desk antiteror di satuan kewilayahan dan satuan penanggulangan terorisme (satgultor) di batalyon raider.
Pemberdayaan peran pembinaan teritorial, oleh babinsa dan koramil sebagai ujung tombak atau mata dan telinga komando kewilayahan merupakan sarana efektif mendeteksi ancaman teror.
Kedua; meningkatkan latihan bersama satgultor pada operasi penanggulangan terorisme, melibatkan Den 81 (TNI AD), Den Bravo (TNI AU), Den Jaka (TNI AL), dan Densus 88 (Polri), yang selama ini sudah terlatih. Ketiga; meningkatkan peran keberadaan penjinak bahan peledak di satuan yonzipur/denzipur yang tersebar di daerah, melalui latihan supaya tim itu bisa cepat digerakkan sewaktu-waktu.
Selain itu, mempertajam kemampuan dan kegiatan intelijen teritorial, deteksi dini, temu cepat dan lapor cepat, serta cegah dini, dengan cara memberdayakan aparat intel dan bintara pembina desa. Tidak kalah pentingnya membangkitkan rakyat agar secara sadar mau melaporkan keberadaan teroris dan berani melawan, atau bahkan menangkap bila mengetahui mereka, dan selanjutnya menyerahkan kepada aparat keamanan terdekat.
Kesiapan TNI itu bukan dalam konteks mengambil alih peran dan tugas Polri, serta tidak dimaksudkan sebagai pesaing, melainkan sudah merupakan tekad supaya terorisme tidak tumbuh dan berkembang di Tanah Air. TNI siap bersinergi dengan aparat keamanan lain dan segenap komponen bangsa ini untuk memerangi terorisme. Keterpaduan dan keterlibatan secara total merupakan kunci utama mewujudkan tindakan itu. ●
Tahun 2000 aksi bom di Gereja GKPI dan Gereja Katolik Medan, serta kediaman Dubes Filipina di Jakarta. Selama 2000 dan 2001 terjadi peledakan bom di beberapa gereja menjelang malam Natal. Tahun 2002 terjadi aksi bom di Bali dan di gerai McDonald’s Makassar, serta tahun 2003 bom di Hotel JW Marriott. Tahun 2004 aksi bom bunuh diri dengan mobil di Kedubes Australia di Jakarta.
Pada 1 Oktober 2005 kembali terjadi teror bom bunuh diri di Bali, yang sering disebut kasus bom Bali II. Setelah empat tahun tenang, pada 17 Juli 2009, terjadi aksi bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Kuningan Jakarta Selatan. Tahun 2011 bom di masjid Mapolres Cirebon, bom di gereja di Kepunton Solo dan terkini September 2012 menjelang Idul Fitri terjadi pelemparan bom dan penembakan pospam polisi di Solo yang menewaskan seorang polisi.
Kalau kita mencermati, aksi terorisme mengalami pergeseran nilai dan peningkatan peran sehingga makin sulit dideteksi, baik oleh intelijen maupun aparat keamanan lain. Dalam beberapa aksi sebelumnya bom dirakit di luar, dan baru diledakkan di dalam sasaran. Modus terkini dan kemungkinan bisa muncul modus yang lain, adalah pelemparan bom dan penembakan dengan sasaran aparat keamanan, seperti terjadi di Surakarta beberapa waktu lalu.
Walaupun sudah banyak pelaku yang ditangkap, bahkan beberapa dihukum mati, pelaku teror seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Banyak pakar menyebut penyebabnya antara lain pemahaman keliru mengenai tafsir jihad. Selain itu, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat, menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan terorisme.
Tidak dapat dimungkiri keanekaragaman suku, adat, budaya, dan agama mengundang kerawanan tersendiri. Penanganan terorisme dilakukan lewat cara preventif dan represif. Pemerintah menegaskan bahwa terorisme harus dibasmi tanpa kompromi.
Kesiapan TNI
Keterlibatan peran TNI membantu menangani masalah terorisme secara legal tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sebagai bagian dari tugas operasi militer, selain perang. Transkripnya adalah mengatasi aksi terorisme dan membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, berpayung UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tahun 2011 dalam upacara Peringatan Hari Lahir TNI, Presiden SBY menginstruksikan TNI untuk melakukan pencegahan dan tindakan efektif terhadap terorisme dan tindak kekerasan (SM, 06/10/11).
Paling tidak ada tiga hal yang bisa dilakukan TNI untuk memerangi terorisme. Pertama; memberdayakan peran desk antiteror di satuan kewilayahan dan satuan penanggulangan terorisme (satgultor) di batalyon raider.
Pemberdayaan peran pembinaan teritorial, oleh babinsa dan koramil sebagai ujung tombak atau mata dan telinga komando kewilayahan merupakan sarana efektif mendeteksi ancaman teror.
Kedua; meningkatkan latihan bersama satgultor pada operasi penanggulangan terorisme, melibatkan Den 81 (TNI AD), Den Bravo (TNI AU), Den Jaka (TNI AL), dan Densus 88 (Polri), yang selama ini sudah terlatih. Ketiga; meningkatkan peran keberadaan penjinak bahan peledak di satuan yonzipur/denzipur yang tersebar di daerah, melalui latihan supaya tim itu bisa cepat digerakkan sewaktu-waktu.
Selain itu, mempertajam kemampuan dan kegiatan intelijen teritorial, deteksi dini, temu cepat dan lapor cepat, serta cegah dini, dengan cara memberdayakan aparat intel dan bintara pembina desa. Tidak kalah pentingnya membangkitkan rakyat agar secara sadar mau melaporkan keberadaan teroris dan berani melawan, atau bahkan menangkap bila mengetahui mereka, dan selanjutnya menyerahkan kepada aparat keamanan terdekat.
Kesiapan TNI itu bukan dalam konteks mengambil alih peran dan tugas Polri, serta tidak dimaksudkan sebagai pesaing, melainkan sudah merupakan tekad supaya terorisme tidak tumbuh dan berkembang di Tanah Air. TNI siap bersinergi dengan aparat keamanan lain dan segenap komponen bangsa ini untuk memerangi terorisme. Keterpaduan dan keterlibatan secara total merupakan kunci utama mewujudkan tindakan itu. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar