Rabu, 12 September 2012

Pemimpin yang Memiliki Keutamaan


Pemimpin yang Memiliki Keutamaan
Benny Susetyo ;  Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute
MEDIA INDONESIA, 11 September 2012


SEJAUH mana kita membayangkan kepemimpinan nasional beberapa tahun mendatang? Hiruk pikuk politik nasional yang terjadi hari ini menjelang suksesi 2014 memberikan gambaran situasi yang masih buram. Itu sekaligus menunjukkan masa depan kita sebagai bangsa masih berada dalam tanda tanya besar.

Dalam rilis survei nasional 2012 oleh Charta Politika dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat (approval rating) kepada pemerintah berada di bawah ambang psikologis. Lebih dari 50% responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah, sesuatu yang sangat mengecewakan.

Isu ekonomi menjadi isu utama yang memengaruhi tingkat evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Masyarakat secara sadar memberi hukuman kepada pemerintah akibat kebijakan ekonomi yang semakin memberatkan kehidupan rakyat. Selain isu ekonomi, persepsi publik negatif terhadap kinerja menteri (dari) parpol.

Itu memengaruhi rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Dewasa ini tampaknya faktor personal branding jauh lebih berpengaruh daripada institutional branding dalam memengaruhi pilihan. Temuan survei tersebut menunjukkan terjadinya stagnasi pemilih. Survei tersebut mencerminkan harapan masyarakat terhadap partai politik untuk mengadakan perubahan mendasar bila tetap ingin dipilih. Kesadaran rakyat semakin tinggi untuk menentukan pilihan mereka.

Berpolitik sebagai Panggilan

Berpolitik sejatinya merupakan panggilan untuk menyejahterakan masyarakat.
Namun, partai politik kita justru gagal menciptakan situasi kondusif untuk kesejahteraan rakyat. Partai politik gagal menata keadaban politik mereka dan memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Kini saatnya partai melakukan perubahan mendasar dalam diri mereka agar ia kembali diterima. Partai politik diharapkan lebih aktif untuk mencari figur pemimpin yang memiliki keutamaan.

Pemimpin yang memiliki keutamaan akan melayani rakyatnya karena itu merupakan panggilan nurani. Kita membutuhkan pemimpin yang tulus mengabdi untuk kesejahteraan bangsa ini. Pemimpin yang betul-betul memperhatikan nasib masa depan bangsa, bukan nasib dirinya sendiri. Ketulusan menjadi dasar seseorang untuk mengantarkan bangsa ini kepada masa depan yang dicitakan.

Sikap tulus itu tentu harus disertai dengan kecerdasan dalam mengoordinasikan tujuan dan target yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai harus membebaskan masyarakat dari politik adu domba yang kerap dipicu perilaku politik-kekuasaan. Justru negara seharusnya memfasilitasi pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan yang tecermin dalam peradaban para aparaturnya. Aparatur yang beradab selalu mengutamakan tertib sosial dan hukum. Setiap pemimpin yang terpilih selalu dicita-citakan sebagai pemimpin bangsa masa depan.

Karena itu, mereka harus berani menegakkan keadilan tanpa melupakan kebenaran. 
Kebenaran tanpa keadilan tidak akan menciptakan tata dunia baru. Tata dunia baru tercipta bila hukum memiliki kedaulatan di atas kepentingan politik. Politik harus tunduk pada moralitas.

Itulah zaman yang diharapkan, dengan lembaran baru tercipta demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa ini.

Amanat Penderitaan Rakyat

Para pemimpin terpilih seharusnya kembali mengingat untuk apa mereka memimpin. Tentu bukan untuk hura-hura karena merasa telah memenangi kompetisi demokrasi, melainkan justru untuk sebuah agenda yang sangat berat. Rasa bersyukur yang berlebihan bukan sesutu yang elok dipandang.
 
Menjadi pemimpin bukanlah sebuah hadiah, melainkan amanat penderitaan rakyat. Tentu mereka harus kembali mengingat etika dan tujuan berpolitik.

Berpolitik harus menjelma menjadi tindakan untuk melayani masyarakat. Orang yang terlibat dalam politik harus mengacu ke moralitas kemanusiaan dan keadilan. Politik dan pemerintahan harus menjadikan nilai moralitas publik sebagai acuan. Pemimpin sejati seharusnya meninggalkan keinginan dan nafsu kekuasaan politik sebagai sandaran hidup untuk memperoleh kekayaan. Bila demikian, politik hanya akan menjadi arena investasi belaka: mengeluarkan berapa dan apa lalu mendapatkan berapa dan apa.

Politik kekuasaan adalah amanat penderitaan rakyat. Pertanyaan buat para pemimpin terpilih ialah bagaimana kita menyikapi kondisi kritis bangsa kita saat ini. Komitmen berbangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk kerelaan berkorban secara sungguh-sungguh merupakan salah satu langkah yang mengantarkan bangsa ini mencapai perubahan masa mendatang.

Mengapa tidak belajar dari para pendiri negara ini dalam kentalnya komitmen mereka terhadap pengorbanan lahirbatin akan nasib bangsa. Setiap langkah yang mereka lakukan selalu diarahkan kepada upaya bagaimana rakyat hari ini lebih baik daripada kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Hal itu hanya bisa dilakukan bila pemimpin baru sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat jelata, rakyat miskin, kaum penganggur. Mereka semua penghuni mayoritas bangsa yang disebut Indonesia ini.

Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan visi mereka ke depan. Jika dilihat dari apa yang terjadi selama ini, kita belum menemukan calon pemimpin yang serius memperhatikan kedaulatan rakyat itu. Calon pemimpin bangsa hanya memandang dari cakrawala sempit yang hanya mementingkan golongan dan partainya sendiri. Perlu cara pandang baru bagi calon pemimpin bangsa bahwa dengan kekuatan atau figur semata, krisis bangsa ini tidak terselesaikan. Bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan menegasikan kekuatan lainnya, bangsa ini akan semakin terjerumus ke jurang yang curam.

Bangsa ini tidak membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, tetapi pemimpin yang memiliki orientasi yang jelas, berpihak kepada rakyat dan bukan kepada pemilik modal. Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran sukses pemerintahan.

Ukuran utamanya ialah berkurangnya jumlah orang miskin, berkurangnya pengangguran, berkurangnya kebodohan, berkurangnya kerusakan lingkungan hidup, berkurangnya jumlah korupsi, berkurangnya pelanggaran HAM dan kekerasan dalam jumlah yang signifikan. Itu merupakan syaratsyarat kontrak moral terhadap siapa pun yang berani mencalonkan dirinya sebagai pemimpin bangsa.

Siapa pun sosoknya tidak begitu penting. Yang dipentingkan ialah apakah mereka benar-benar memiliki keutamaan itu. Keutamaan seorang pemimpin dinilai dari catatan moral dan pengabdian kepada bangsa yang pernah dibuatnya. Amat penting melihat kesungguhan orang yang akan menjalankan sebuah roda pemerintahan. Keutamaan seorang pemimpin dinilai dari catatan moral dan pengabdian kepada bangsa yang pernah dibuatnya. Amat penting melihat kesungguhan orang yang akan menjalankan sebuah roda pemerintahan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar