Sapi Perah Subsidi BBM
Arfanda Siregar ; Dosen Manajemen Industri Politeknik Negeri Medan
|
REPUBLIKA,
11 September 2012
Indonesia
hanya tinggal menunggu waktu masuk ke dalam krisis minyak bumi. Stok BBM
subsidi yang ditetapkan 40 juta kiloliter (kl) dalam APBN Perubahan 2012
diperkirakan saat ini hanya tersisa 10 juta kl saja.
Jika
tidak diantisipasi secara tepat maka total realisasi subsidi energi hingga
akhir tahun mencapai 151,2 persen dari anggaran yang ditetapkan Rp 202,4
triliun atau bobol hingga Rp 305,9 triliun, dengan realisasi semester I-2012
sebesar Rp 124,4 triliun dan perkiraan realisasi semester II-2012 mencapai Rp
181,5 triliun telah menggerogoti ketahanan fiskal dan moneter Indonesia. Emas
hitam telah membuat APBN defisit dan inflasi yang akhirnya membuat rakyat kian
sekarat.
Namun,
di tengah ancaman krisis BBM, berbagai polah memalukan yang tak peduli problem
besar rakyat sekitar terus terjadi, tak berhenti. Oknum-oknum yang tak
bernurani tetap melakukan bisnis ilegal BBM. Berita penyelundupan minyak masih
kerap terdengar. Disparitas harga dengan negara asing yang kelewat tinggi
menjadi alasan utama budak kriminal tetap melanggengkan bisnis haram tersebut.
Dari
bawah laut dibangun pipa-pipa yang menghubungkan pulau terluar, seperti Pulau
Nipah dengan Singapura. Bahkan, di Kalimantan Timur pernah tertangkap basah
penyelundupan minyak mentah melalui pipa di bawah laut langsung ke tanker di
lepas pantai. Begitu juga di Selat Malaka, Laut Timor, dan perbatasan lainnya,
penyelundupan BBM tak pernah berhenti.
Transaksi
ilegal tersebut bukan tidak diketahui aparat keamanan. Bulan September ini
saja, penulis mencatat Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas)
RI-Timor Leste berhasil menggagalkan 17.890 liter BBM ke Timor Leste, di dua
tempat berbeda di Kabupaten Belu, NTT. Pada September juga di Batam, Direktorat
Polair Kepolisian Daerah Kepri mendapati 1.200 liter BBM bersubsidi yang siap
dijual ke perairan internasional.
Jika,
aparat keamanan berani dan berkerja keras, tentu ada ribuan transaksi ilegal
lagi yang terjadi di luar dari data yang penulis dapat. Memang, jika sudah
menyangkut masalah uang, orang bisa berubah menjadi srigala. Pelakunya bukan
sekadar mereka yang berprofesi sebagai maling.
Bukan Tanpa Komitmen
Di satu sisi, ada penelitian yang mengatakan
cadangan minyak di perut bumi Indonesia hanya 1,3 persen dari cadangan minyak
bumi dunia. Sementara
di sisi lain, ada juga yang mengatakan cadangan
minyak Indonesia di perut
bumi masih cukup besar. Artinya, potensi minyak
bumi Indonesia masih sangat besar dan merupakan tabungan masa depan.
Terlepas dari dua kontroversi itu, yang jelas
tahun ini negara terpaksa menambal subsidi BBM hingga mencapai Rp 300 triliun.
Dana sebesar itu ditujukan untuk masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang
sesungguhnya sebagian besar bukan orang melarat. Logikanya mudah saja, di
negeri ini orang miskin ke mana-mana berjalan kaki. Jangankan kenderaan
bermotor, membeli makanan
saja sudah Senin-Kamis.
Dana Rp 300 triliun menguap begitu saja, tak
tepat sasaran. Sebagian dilahap
para pengguna kendaraan bermotor sehingga membuat
kemacetan di mana-mana. Dan sebagian lagi dikuras oleh para penyelundup dan
penimbun BBM. Selama pemerintah masih mem pertahankan subsidi BBM maka sama
halnya dengan memelihara para budak kriminal yang selalu mengisap darah rakyat.
Yang
dibutuhkan rakyat miskin bukan harga BBM murah. Rakyat miskin tak terlalu
banyak menggunakan BBM karena mereka tak memiliki kenderaan bermotor. Dan
kalaupun memiliki digunakan sebagai alat produktivitas, seperti berdagang dan
ojek.
Rakyat
miskin lebih membutuhkan jaminan keberadaan kebutuhan dasar bagi kelangsungan
kehidupan mereka. Ini berarti, pemerintah perlu membuat kebijakan lain yang
tidak mendistorsi harga relatif BBM, namun di saat lain tidak mengurangi
pendapatan riil kaum miskin. Tak salah pemerintah menaikkan harga BBM, namun
harus ada upaya riil agar berbagai kebutuhan dasar masyarakat tersedia dan
terjangkau masyarakat.
Subsidi
tidak dihapuskan, namun diarahkan kepada subsidi yang dapat menjamin
ketersediaan bahan dasar kepada masyarakat miskin. Kalau masyarakat miskin
tidak mampu membeli ma kanan pokok, seperti beras, subsidi diberikan kepada petani
dalam bentuk subsidi pupuk, bibit, dan alat mesin pertanian (alsintan) sehingga harga beras
terjangkau. Kalau persoalan masyarakat adalah mendapatkan biaya kesehatan murah
maka subsidi diarahkan pada pemberian asuransi kesehatan yang menjamin biaya berobat
dan persalinan bagi orang miskin.
Sesungguhnya
penghapusan subsidi BBM bukan saja jalan terbaik melepaskan guncangan APBN
setiap kali harga minyak dunia terguncang. Yang terpenting adalah supaya
subsidi yang diberikan tepat sasaran. Bukan sekadar menyenangkan rakyat mampu,
apalagi menjadi sapi perah para preman durjana.
Menghapus
subsidi BBM merupakan jalan tanpa kekerasan memberantas preman yang kerap
menghisap darah rakyat negeri ini. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar