|
SAAT kolom ini ditulis, sebagian besar pembaca telah berada di
kampung halaman masing-masing. Memang, membicarakan soal mudik, silaturahmi,
atau belanja Lebaran bisa jadi jauh lebih menarik.
Namun, karena pengaruh ekonomi Tiongkok begitu besar bagi kita, saya memutuskan untuk melanjutkan saja kolom yang saya tulis minggu lalu. Saya dengar, banyak orang Jawa Timur yang mempunyai investasi di sana dan sebagian lagi menjadikan Tiongkok sebagai pasar sasaran ekspor atau sumber mencari bahan baku serta mesin.
Pertumbuhan yang melambat telah membuat semua mata mengecek kembali kelayakan berwirausaha, berdagang atau berbisnis, dengan Tiongkok. Akhirnya, segala teori yang selama ini diabaikan mulai diperiksa kembali. Salah satunya adalah pandangan dalam ''structural inflation''. Dan, tampaknya, pandangan itu penting juga kita renungkan di sini, yaitu ''Perintang GDP Per Kapita
USD 4.000''. Semoga bencana yang sama tidak akan terjadi di sini.
Structural Inflation
Tiongkok mencapai pendapatan per kapita sebesar itu pada 2010. Indonesia mencapainya pada 2013. Tiga ribu dolar adalah patokan bangkitnya UMKM serta bisnis kuliner, sedangkan 4.000 dolar adalah patokan kebangkitan industri. Pertanyaannya, mampukah suatu bangsa melanjutkan momentumnya menjadi negara besar, seperti ramalan-ramalan dunia bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor enam dunia pada 2030? Jangan lupa, pada 1970-an, ramalan serupa diberikan pada Tiongkok. Tapi, pada 1990-an, dunia begitu kecewa membaca hasilnya.
Nah, yang membuatnya terhambat adalah pandangan structural inflation yang menyatakan, begitu pendapatan per kapita suatu bangsa menyentuh USD 4.000, akan terjadi lonjakan harapan kenaikan upah buruh. Kenaikan yang melonjak itu mestinya muncul sebagai indikasi terjadinya labor shortage. Sebab, buruh-buruh yang berkualitas menjadi rebutan dengan kehadiran industri-industri baru. Maka, wajar perusahaan menaikkan tawarannya untuk mempertahankan buruh yang terampil dan loyal.
Investor-investor baru tentu tidak menginginkan mendapat buruh berkualitas rendah. Karena itu, mereka pun meningkatkan tawarannya. Hal itu berakibat pada melonjaknya biaya produksi yang lalu mengurangi daya saing ekspor. Dan sekali ada yang menawar lebih, yang lain (termasuk yang unskilled) akan menuntut ''keadilan'' melalui pemogokan.
Karena itu, pertumbuhan tinggi yang dicapai bangsa-bangsa yang perekonomiannya sedang tumbuh pun mengalami koreksi. Dari 7-9 persen bisa menjadi hanya 4-5 persen. Bahkan, bila serikat pekerjanya semakin kuat dan kelas menengahnya lebih mapan, bisa mencapai pertumbuhan 3 persen saja sudah menarik. Itulah yang dilihat para ekonom yang terjadi di Jepang sejak 1970-an, disusul Korea Selatan dan Taiwan serta diramalkan terjadi di Tiongkok.
Unbalanced Economy
Peringatan terhadap kelambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebenarnya pernah diingatkan banyak tokoh selain penerima hadiah Nobel Paul Krugman. PM Tiongkok Wen Jiabao pada 2008 pernah mengingatkan, ''Ekonomi kami seperti tengah bergerak di atas rel kereta yang unbalanced, uncoordinated and unsustainable.''
Beberapa tahun terahir ini, misalnya, konsumsi rumah tangga domestik tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan investasi. Itu berbeda benar dengan keadaan di Indonesia yang justru sempat disiniskan para ekonom (dengan tingginya konsumsi domestik). Dan ketika labor cost di Tiongkok meningkat, permintaan dunia Barat terhadap barang-barang buatan Tiongkok pun merosot dan membuat Tiongkok harus membuang produk-produk itu ke negeri tetangga, termasuk ke sini. Tetapi, di lain pihak, pengurangan permintaan dunia tersebut juga berakibat penurunan cadangan devisa.
Padahal, saat dunia Barat dilanda krisis keuangan (2008), pemerintah Tiongkok merespons dengan paket stimulus 12 triliun yuan (USD 1,9 triliun) dalam bentuk pinjaman bank dan USD 600 miliar pengeluaran fiskal untuk mengerakkan ekonomi. Sayangnya, mereka tidak belajar dari apa yang terjadi di Barat. Stimulus itu jatuh ke tangan para spekulator yang membangun bisnis properti secara besar-besaran.
Minggu lalu, kalau sempat menonton Discovery Channel, Anda pasti sempat menyaksikan tayangan yang berjudul Ghost City. Reporter televisi menunjukkan kota-kota yang sama sepinya seperti yang dialami Amerika Serikat, tidak lama setelah mereka dilanda Subprime Mortgage Crisis.
Properti yang dibangun besar-besaran di Kota Zheng Zhou, lengkap dengan South China Mall yang dirancang untuk jutaan penduduk misalnya, hanya ditinggali 30 ribu manusia yang dulu adalah petani. Daya beli tidak ada, kekuatan demografinya juga lemah. Sepinya sama seperti Brunei Darussalam yang hanya memiliki dua bangunan mal dan dua masjid berkubah emas.
Tiongkok benar-benar seperti tengah terperangkap dalam sebuah kubangan ekonomi yang tiba-tiba membelalakkan mata kita. Elemen-elemen antarinstitusi pemerintah ternyata saling berjalan sendiri-sendiri. Persis hubungan antarlembaga di berbagai negara berkembang. Hal itu tentu menjadi peringatan penting bagi Indonesia yang belum kunjung tobat mengurangi tumpang tindih antarfungsi yang mengakibatkan pembangunan tidak terkoordinasi dan unbalanced.
Akhirnya, misteri kejatuhan ekonomi Tiongkok pun tampak dalam monumen-monumen mercusuarnya. Dulu orang mengira semua itu adalah simbol kemakmuran. Namun, kini ia justru dipertanyakan. Salah satunya adalah Maglev, yaitu kereta supercepat Tiongkok yang melaju lebih cepat dan Shin Kan Zen (Jepang). Maglev, yang berarti Magnetic Levitation itu, dibangun oleh sebuah negeri yang pendapatan per kapitanya baru mencapai USD 5.000.
Itu cukup menjadi hiburan bagi rakyat dengan tarif USD 8-USD 13. Padahal, Inggris dan Jerman baru berani meluncurkan Maglev saat pendapatan per kapita mereka menembus USD 10.000. Itu pun dihentikan saat Eropa dilanda krisis. Pertanyaannya, bagaimana nasib Maglev di Tiongkok bila krisis itu benar-benar menjadi kenyataan dan menembus tembok Tiongkok?
Tidak banyak yang mengerti. Bahkan, banyak yang mulai berani mengutak-atik kebenaran perhitungan ekonomi makronya yang selama ini menjadi acuan investasi bagi negara-negara maju.
Setelah memindahkan hampir semua pusat industrinya ke Tiongkok, para ekonom dunia seperti tengah terbangun. Semua baru menyadari, ternyata data yang dipegang masing-masing bangsa terhadap pengukuran yang sama mengandung kebenaran yang tidak sama. Inilah tantangan dunia tahap berikutnya, dan menjadi persoalan bila ekonomi Tiongkok kini benar-benar terpuruk. ●
Namun, karena pengaruh ekonomi Tiongkok begitu besar bagi kita, saya memutuskan untuk melanjutkan saja kolom yang saya tulis minggu lalu. Saya dengar, banyak orang Jawa Timur yang mempunyai investasi di sana dan sebagian lagi menjadikan Tiongkok sebagai pasar sasaran ekspor atau sumber mencari bahan baku serta mesin.
Pertumbuhan yang melambat telah membuat semua mata mengecek kembali kelayakan berwirausaha, berdagang atau berbisnis, dengan Tiongkok. Akhirnya, segala teori yang selama ini diabaikan mulai diperiksa kembali. Salah satunya adalah pandangan dalam ''structural inflation''. Dan, tampaknya, pandangan itu penting juga kita renungkan di sini, yaitu ''Perintang GDP Per Kapita
USD 4.000''. Semoga bencana yang sama tidak akan terjadi di sini.
Structural Inflation
Tiongkok mencapai pendapatan per kapita sebesar itu pada 2010. Indonesia mencapainya pada 2013. Tiga ribu dolar adalah patokan bangkitnya UMKM serta bisnis kuliner, sedangkan 4.000 dolar adalah patokan kebangkitan industri. Pertanyaannya, mampukah suatu bangsa melanjutkan momentumnya menjadi negara besar, seperti ramalan-ramalan dunia bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor enam dunia pada 2030? Jangan lupa, pada 1970-an, ramalan serupa diberikan pada Tiongkok. Tapi, pada 1990-an, dunia begitu kecewa membaca hasilnya.
Nah, yang membuatnya terhambat adalah pandangan structural inflation yang menyatakan, begitu pendapatan per kapita suatu bangsa menyentuh USD 4.000, akan terjadi lonjakan harapan kenaikan upah buruh. Kenaikan yang melonjak itu mestinya muncul sebagai indikasi terjadinya labor shortage. Sebab, buruh-buruh yang berkualitas menjadi rebutan dengan kehadiran industri-industri baru. Maka, wajar perusahaan menaikkan tawarannya untuk mempertahankan buruh yang terampil dan loyal.
Investor-investor baru tentu tidak menginginkan mendapat buruh berkualitas rendah. Karena itu, mereka pun meningkatkan tawarannya. Hal itu berakibat pada melonjaknya biaya produksi yang lalu mengurangi daya saing ekspor. Dan sekali ada yang menawar lebih, yang lain (termasuk yang unskilled) akan menuntut ''keadilan'' melalui pemogokan.
Karena itu, pertumbuhan tinggi yang dicapai bangsa-bangsa yang perekonomiannya sedang tumbuh pun mengalami koreksi. Dari 7-9 persen bisa menjadi hanya 4-5 persen. Bahkan, bila serikat pekerjanya semakin kuat dan kelas menengahnya lebih mapan, bisa mencapai pertumbuhan 3 persen saja sudah menarik. Itulah yang dilihat para ekonom yang terjadi di Jepang sejak 1970-an, disusul Korea Selatan dan Taiwan serta diramalkan terjadi di Tiongkok.
Unbalanced Economy
Peringatan terhadap kelambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebenarnya pernah diingatkan banyak tokoh selain penerima hadiah Nobel Paul Krugman. PM Tiongkok Wen Jiabao pada 2008 pernah mengingatkan, ''Ekonomi kami seperti tengah bergerak di atas rel kereta yang unbalanced, uncoordinated and unsustainable.''
Beberapa tahun terahir ini, misalnya, konsumsi rumah tangga domestik tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan investasi. Itu berbeda benar dengan keadaan di Indonesia yang justru sempat disiniskan para ekonom (dengan tingginya konsumsi domestik). Dan ketika labor cost di Tiongkok meningkat, permintaan dunia Barat terhadap barang-barang buatan Tiongkok pun merosot dan membuat Tiongkok harus membuang produk-produk itu ke negeri tetangga, termasuk ke sini. Tetapi, di lain pihak, pengurangan permintaan dunia tersebut juga berakibat penurunan cadangan devisa.
Padahal, saat dunia Barat dilanda krisis keuangan (2008), pemerintah Tiongkok merespons dengan paket stimulus 12 triliun yuan (USD 1,9 triliun) dalam bentuk pinjaman bank dan USD 600 miliar pengeluaran fiskal untuk mengerakkan ekonomi. Sayangnya, mereka tidak belajar dari apa yang terjadi di Barat. Stimulus itu jatuh ke tangan para spekulator yang membangun bisnis properti secara besar-besaran.
Minggu lalu, kalau sempat menonton Discovery Channel, Anda pasti sempat menyaksikan tayangan yang berjudul Ghost City. Reporter televisi menunjukkan kota-kota yang sama sepinya seperti yang dialami Amerika Serikat, tidak lama setelah mereka dilanda Subprime Mortgage Crisis.
Properti yang dibangun besar-besaran di Kota Zheng Zhou, lengkap dengan South China Mall yang dirancang untuk jutaan penduduk misalnya, hanya ditinggali 30 ribu manusia yang dulu adalah petani. Daya beli tidak ada, kekuatan demografinya juga lemah. Sepinya sama seperti Brunei Darussalam yang hanya memiliki dua bangunan mal dan dua masjid berkubah emas.
Tiongkok benar-benar seperti tengah terperangkap dalam sebuah kubangan ekonomi yang tiba-tiba membelalakkan mata kita. Elemen-elemen antarinstitusi pemerintah ternyata saling berjalan sendiri-sendiri. Persis hubungan antarlembaga di berbagai negara berkembang. Hal itu tentu menjadi peringatan penting bagi Indonesia yang belum kunjung tobat mengurangi tumpang tindih antarfungsi yang mengakibatkan pembangunan tidak terkoordinasi dan unbalanced.
Akhirnya, misteri kejatuhan ekonomi Tiongkok pun tampak dalam monumen-monumen mercusuarnya. Dulu orang mengira semua itu adalah simbol kemakmuran. Namun, kini ia justru dipertanyakan. Salah satunya adalah Maglev, yaitu kereta supercepat Tiongkok yang melaju lebih cepat dan Shin Kan Zen (Jepang). Maglev, yang berarti Magnetic Levitation itu, dibangun oleh sebuah negeri yang pendapatan per kapitanya baru mencapai USD 5.000.
Itu cukup menjadi hiburan bagi rakyat dengan tarif USD 8-USD 13. Padahal, Inggris dan Jerman baru berani meluncurkan Maglev saat pendapatan per kapita mereka menembus USD 10.000. Itu pun dihentikan saat Eropa dilanda krisis. Pertanyaannya, bagaimana nasib Maglev di Tiongkok bila krisis itu benar-benar menjadi kenyataan dan menembus tembok Tiongkok?
Tidak banyak yang mengerti. Bahkan, banyak yang mulai berani mengutak-atik kebenaran perhitungan ekonomi makronya yang selama ini menjadi acuan investasi bagi negara-negara maju.
Setelah memindahkan hampir semua pusat industrinya ke Tiongkok, para ekonom dunia seperti tengah terbangun. Semua baru menyadari, ternyata data yang dipegang masing-masing bangsa terhadap pengukuran yang sama mengandung kebenaran yang tidak sama. Inilah tantangan dunia tahap berikutnya, dan menjadi persoalan bila ekonomi Tiongkok kini benar-benar terpuruk. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar