|
KITA memang harus mewaspadai dan merdeka dari ancaman perangkap ekonomi
pendapatan menengah atau middle income trap (MIT). Ancaman itu bisa menyebabkan
terjadinya stagnasi perekonomian nasional. Setidaknya bila dicermati dari
beberapa variabel makro (inflasi, kurs, neraca perdagangan, dan pertumbuhan
ekonomi) menunjukkan gejala yang kurang menggembirakan (catatan redaksi, baca
jugaOpini Jawa
Pos oleh Sofyan
Hendra dengan judul Ancaman Stagflasi Jelang Bebek Lumpuh 5/8, Henny Galla Pradana dengan Memaknai
Persepsi Pasar 30/6,
dan Dr Abdul Mongid dengan Sinyal Serius Middle
Income Trap 29/7).
Ciri negara yang rentan terperangkap dalam MIT, antara lain, (1) rendahnya pendapatan ekspor akibat kalah bersaing dengan negara yang lebih maju, (2) rendahnya produktivitas usaha sehingga tak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, dan (3) ketidakmampuan mengendalikan SDA sebagai faktor utama penopang pertumbuhan ekonomi.
MIT biasanya terjadi pada sebuah negara berkembang dengan perekonomian menengah yang mengalami stagnasi sehingga sulit bertransformasi menjadi negara maju. Juga seandainya berubah, dibutuhkan waktu yang lama. Tentu itu tantangan serius bagi Indonesia yang digadang-gadang menjadi "macan dunia" bersama Tiongkok pada 2030.
Perangkap MIT itu merupakan virus yang bisa menimbulkan penyakit ekonomi seperti tingginya inflasi, membengkaknya defisit perdagangan, menurunnya pertumbuhan ekonomi, hingga meningkatnya angka kemiskinan pengangguran. Karena itu, pemerintah harus segera mencegah menyebarnya virus tersebut.
Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, mengembalikan watak dasar pembangunan ekonomi nasional pada sektor pertanian dan industri pengolahan. Kealpaan terbesar kita selama ini terjadi karena mengutamakan sektor non-tradeable (sektor keuangan, asuransi, pengangkutan, komunikasi, perdagangan, hotel, restoran) serta mengabaikan sektor tradeable (pertanian dan industri). Imbasnya, sektor pertanian sepanjang 2005-2012 tercatat tumbuh di bawah 4 persen, kecuali 2008 tumbuh 4,83 persen, kontras dengan pertumbuhan sektor non-tradeable yang tumbuh di atas 5 persen setiap tahun. Disinyalir itulah penyebab melambatnya penurunan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meski pertumbuhan ekonomi 2006-2012 di atas 6 persen per tahun (kecuali 2009 tumbuh 4,58 persen).
Hasil pendataan program perlindungan sosial BPS 2011 menunjukkan, 9,79 juta rumah tangga (RT) atau 60,97 persen dari total RT status kesejahteraan 30 persen terendah menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (Kadir, 2013). Sektor pertanian juga menjadi tumpuan hidup 60 persen angkatan kerja, khususnya di desa. Itu menyiratkan bahwa perbaikan kesejahteraan sektor pertanian merupakan kunci sukses mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, mendesak dilakukan pengembangan sektor industri berbasis pertanian dan maritim. Tak bisa tidak, wajib ada peningkatan anggaran untuk sektor pertanian (dana riset, subsidi pupuk, benih, obat-obatan hama penyakit, dan peralatan tani). Tak kalah penting, peningkatan kemampuan petani dalam penguasaan teknologi pertanian.
Kedua, mendorong pembangunan ekonomi kawasan timur Indonesia (KTI). Sesuai dengan amanah konstitusi negara harus mewujudkan masyarakat adil dan makmur, artinya kita harus menciptakan keadilan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Sebagian besar kekayaan SDA ada di KTI. Tapi sayang, pembangunan masih terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia (KBI), utamanya Jawa.
Mengacu data BPS 2012, 57,63 persen perputaran ekonomi terpusat di Jawa, 23,77 persen di Sumatera, dan sisanya sebesar 18,6 persen di KTI. Bahkan, pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara dalam tiga tahun terakhir mengalami tren penurunan dari 2,73 persen pada 2010 menjadi 2,65 persen pada 2011 dan turun lagi ke 2,51 persen pada 2012. Demikian pula di Maluku dan Papua. Dua daerah itu tumbuh 2,42 persen pada 2010, namun turun jadi 2,13 persen pada 2011 dan turun lagi menjadi 2,06 persen pada 2012.
Ketimpangan juga terjadi pada realisasi investasi. Laporan BKPM semester pertama 2013 menunjukkan, realisasi investasi di Jawa tercatat Rp 109,5 triliun, sedangkan di luar Jawa hanya Rp 83,3 triliun (Sindo, 25/7).
Karena itu, pemerintah harus mendorong dengan sungguh-sungguh pembangunan ekonomi di luar Jawa, khususnya KTI. Terus dikebut pembangunan infrastruktur (jembatan, pelabuhan, bandara) dan peningkatan kualitas SDM. Juga menciptakan rasa aman bagi investor.
Ketiga, memperluas negara tujuan dan komoditas ekspor. Kelemahan kita selama ini adalah masih terpaku pada pangsa pasar ekspor ke Jepang, Tiongkok, AS, India, dan Eropa, yang rawan bila terjadi guncangan ekonomi di kawasan itu. Seriuslah menggarap pasar Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, Rusia, dan lain-lain.
Keempat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kualitas SDM berkorelasi positif dengan produktivitas tenaga kerja. Untuk itu, meningkatkan kualitas SDM melalui pemberian training pengembangan diri, pemberdayaan karyawan yang berkesinambungan, dan penggalakan penerapan teknologi modern dalam produksi perlu terus diupayakan karena akan dapat memangkas biaya dan meningkatkan kualitas produksi.
Kelima, terus memberantas korupsi, menekan biaya siluman (pungli, pajak liar, dan lain-lain), serta mencegah ekonomi biaya tinggi secara berkelanjutan. ●
Ciri negara yang rentan terperangkap dalam MIT, antara lain, (1) rendahnya pendapatan ekspor akibat kalah bersaing dengan negara yang lebih maju, (2) rendahnya produktivitas usaha sehingga tak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, dan (3) ketidakmampuan mengendalikan SDA sebagai faktor utama penopang pertumbuhan ekonomi.
MIT biasanya terjadi pada sebuah negara berkembang dengan perekonomian menengah yang mengalami stagnasi sehingga sulit bertransformasi menjadi negara maju. Juga seandainya berubah, dibutuhkan waktu yang lama. Tentu itu tantangan serius bagi Indonesia yang digadang-gadang menjadi "macan dunia" bersama Tiongkok pada 2030.
Perangkap MIT itu merupakan virus yang bisa menimbulkan penyakit ekonomi seperti tingginya inflasi, membengkaknya defisit perdagangan, menurunnya pertumbuhan ekonomi, hingga meningkatnya angka kemiskinan pengangguran. Karena itu, pemerintah harus segera mencegah menyebarnya virus tersebut.
Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, mengembalikan watak dasar pembangunan ekonomi nasional pada sektor pertanian dan industri pengolahan. Kealpaan terbesar kita selama ini terjadi karena mengutamakan sektor non-tradeable (sektor keuangan, asuransi, pengangkutan, komunikasi, perdagangan, hotel, restoran) serta mengabaikan sektor tradeable (pertanian dan industri). Imbasnya, sektor pertanian sepanjang 2005-2012 tercatat tumbuh di bawah 4 persen, kecuali 2008 tumbuh 4,83 persen, kontras dengan pertumbuhan sektor non-tradeable yang tumbuh di atas 5 persen setiap tahun. Disinyalir itulah penyebab melambatnya penurunan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meski pertumbuhan ekonomi 2006-2012 di atas 6 persen per tahun (kecuali 2009 tumbuh 4,58 persen).
Hasil pendataan program perlindungan sosial BPS 2011 menunjukkan, 9,79 juta rumah tangga (RT) atau 60,97 persen dari total RT status kesejahteraan 30 persen terendah menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (Kadir, 2013). Sektor pertanian juga menjadi tumpuan hidup 60 persen angkatan kerja, khususnya di desa. Itu menyiratkan bahwa perbaikan kesejahteraan sektor pertanian merupakan kunci sukses mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, mendesak dilakukan pengembangan sektor industri berbasis pertanian dan maritim. Tak bisa tidak, wajib ada peningkatan anggaran untuk sektor pertanian (dana riset, subsidi pupuk, benih, obat-obatan hama penyakit, dan peralatan tani). Tak kalah penting, peningkatan kemampuan petani dalam penguasaan teknologi pertanian.
Kedua, mendorong pembangunan ekonomi kawasan timur Indonesia (KTI). Sesuai dengan amanah konstitusi negara harus mewujudkan masyarakat adil dan makmur, artinya kita harus menciptakan keadilan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Sebagian besar kekayaan SDA ada di KTI. Tapi sayang, pembangunan masih terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia (KBI), utamanya Jawa.
Mengacu data BPS 2012, 57,63 persen perputaran ekonomi terpusat di Jawa, 23,77 persen di Sumatera, dan sisanya sebesar 18,6 persen di KTI. Bahkan, pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara dalam tiga tahun terakhir mengalami tren penurunan dari 2,73 persen pada 2010 menjadi 2,65 persen pada 2011 dan turun lagi ke 2,51 persen pada 2012. Demikian pula di Maluku dan Papua. Dua daerah itu tumbuh 2,42 persen pada 2010, namun turun jadi 2,13 persen pada 2011 dan turun lagi menjadi 2,06 persen pada 2012.
Ketimpangan juga terjadi pada realisasi investasi. Laporan BKPM semester pertama 2013 menunjukkan, realisasi investasi di Jawa tercatat Rp 109,5 triliun, sedangkan di luar Jawa hanya Rp 83,3 triliun (Sindo, 25/7).
Karena itu, pemerintah harus mendorong dengan sungguh-sungguh pembangunan ekonomi di luar Jawa, khususnya KTI. Terus dikebut pembangunan infrastruktur (jembatan, pelabuhan, bandara) dan peningkatan kualitas SDM. Juga menciptakan rasa aman bagi investor.
Ketiga, memperluas negara tujuan dan komoditas ekspor. Kelemahan kita selama ini adalah masih terpaku pada pangsa pasar ekspor ke Jepang, Tiongkok, AS, India, dan Eropa, yang rawan bila terjadi guncangan ekonomi di kawasan itu. Seriuslah menggarap pasar Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, Rusia, dan lain-lain.
Keempat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kualitas SDM berkorelasi positif dengan produktivitas tenaga kerja. Untuk itu, meningkatkan kualitas SDM melalui pemberian training pengembangan diri, pemberdayaan karyawan yang berkesinambungan, dan penggalakan penerapan teknologi modern dalam produksi perlu terus diupayakan karena akan dapat memangkas biaya dan meningkatkan kualitas produksi.
Kelima, terus memberantas korupsi, menekan biaya siluman (pungli, pajak liar, dan lain-lain), serta mencegah ekonomi biaya tinggi secara berkelanjutan. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar