|
Agaknya bukan sekadar koinsidensi
sejarah manakala anyaman kebangsaan kita berawal dan beralas-sumbu nasionalisme
dan Islam. Kelahiran Boedi Oetomo (1908) dan Sjarekat Dagang Islam (1909)
menunjukkan fakta otentik bahwa aras pergerakan nasional digali dari simpul
realitas sosial-politik-ekonomi bumiputra.
Dua sumber perekat kebangsaan ini
terbukti ampuh menyuburkan gerakan menentang kolonialisme. Para penyemai benih
kebangkitan nasional, pendiri Boedi Oetomo, adalah empat serangkai dokter
STOVIA, yaitu Soetomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangoenkoesoemo, dan
Suradji. Adapun Sjarekat Dagang Islam digagas Tirto Adhi Soerjo, kemudian
dikembangkan Haji Samanhudi di Solo. Tirto keluar dari STOVIA dan menerbitkan
koran berbahasa Melayu pertama, Medan Prijaji (1907), surat kabar
advokasi bagi pribumi yang diperlakukan tidak adil oleh penjajah. Ki Hadjar
Dewantara (1952) menyebut Tirto jurnalis pemberani, tokoh besar dengan visi
melenting jauh ke depan dalam memandu olah kesadaran berbangsa di kalangan
terpelajar.
Kosong ideologi
Kebangsawanan pikiran dan tindakan
generasi pemula menjadi suluh penerang ke arah proklamasi kemerdekaan. Dari
paralelisme historis ini, kita dapat ”menagih” lagi peran kelas terdidik bagi
kemajuan dan kejayaan republik.
Pendiri bangsa merumuskan tujuan
bernegara dalam Mukadimah UUD 1945. Ketika Bung Karno (1963) menggelorakan
Trisakti (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan
berkepribadian dalam kebudayaan), tujuan berbangsa fokus pada kemandirian dan
penegakan martabat. Bung Hatta mendesain prinsip ekonomi kekeluargaan melalui
persilangan entitas sosial-ekonomi dan pembelajaran bersama agar kapasitas
rakyat bertumbuh. Kini kita tahu, konsepsi koperasi Bung Hatta yang diinspirasi
dari pengamatannya di negara-negara Skandinavia sesungguhnya merupakan embrio
sekaligus padanan cerdas bangun negara kesejahteraan (welfare state) ala Indonesia.
Setelah era para ideolog
berkarakter negarawan ini, kaum teknokrat mengelola negara dengan aneka ramuan
resep pembangunan tetapi kosong ideologi, tunajiwa kerakyatan. Dalam kehampaan
visi berbangsa, terdapat sedikitnya lima problem menyengat Indonesia hari ini.
Pertama, berlainan dengan politisi
generasi pertama republik, kancah politik kita banyak diisi mereka yang
mengejar efek moonlight: hasrat
kuasa, kaya, kondang, dengan cara menerabas kepatutan. Mereka adalah jenis politisi
medioker, oportunis, miskin kapasitas dan integritas mendominasi. Instrumen
demokrasi hanya menyodorkan memilih wakil partai sebagai wakil rakyat, tatkala
kondisi kepartaian terus mereproduksi keruwetan, egoisme golongan, perkawinan
kepentingan kelompok, dan kebangkrutan nilai.
Kedua, pasca-Tragedi 1965 kekuatan-
kekuatan otoaktivitas kolektif dalam masyarakat dimandulkan. Akumulasi kapital
di tangan segelintir orang dan korporasi asing melenggang tanpa koreksi
memadai. Sedikit letupan pada peristiwa Malari 1974 tidak berlanjut sebagai
gerakan permanen. Serikat tani, pekerja, dan golongan fungsional lumpuh.
Pembelaan terhadap kelompok-kelompok lemah diambil alih lembaga swadaya
masyarakat dengan skala operasi terbatas.
Ketiga, akibat liberalisme tanpa
kontrol, kuasi politisi-penguasa-pengusaha busuk leluasa bermain lewat
kebijakan. Sejumlah undang-undang ditengarai menjadi subordinat kepentingan
asing. Kondisi ini diperparah konsumtivisme, basis produksi nasional tersisih
di pasarnya sendiri.
Keempat, tabungan nasional tergerus
untuk membiayai impor dan membayar utang, termasuk biaya rekap Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia. Nisbah utang pemerintah dan swasta dengan Produk
Nasional Bruto jauh dari kategori aman bila aktivitas usaha asing dikeluarkan
dari perhitungan. Keseluruhan biaya ini jauh lebih besar ketimbang alokasi
untuk kaum miskin dan investasi infrastruktur.
Kelima, berkembangnya sifat munafik
dan culas. Semarak beragama gagal memancarkan kesalehan sosial dan keadaban
publik. Selain korupsi dan mewabahnya politik kekerabatan, aksi memperkaya diri
secara melawan hukum tidak berkurang. Laporan Global Finance Integrity Desember 2012 memosisikan Indonesia di
urutan ke-9 dari 150 negara yang pejabat dan orang kayanya paling banyak
melenyapkan uang negara melalui perantaraan offshore company di kawasan Tax Havens.
Kita masih jauh dari era demokrasi
deliberatif, persenyawaan prinsip keterwakilan dan keadilan sebagai
representasi keragaman. Pergantian beberapa kali rezim lemah menyusun peta
jalan menuju masyarakat madani. Energi banyak terbuang untuk menangani masalah
temporal-sektoral, tanpa erudisi besar mengatasi hulu persoalan. Sibuk mematut
eksistensi dan ekstensi bermacam institusi dengan pengaruh berderajat rendah
bagi kemaslahatan publik. Nubuat proklamasi sebagai ”jembatan emas” untuk
menggapai kemakmuran bersama sering kandas oleh fragmentasi kepentingan.
Berkah, bukan kutukan
Jutaan kelas menengah terdidik yang
telah terpenuhi self esteem-nya hidup dan menyerap sejarah panjang
negerinya sendiri dan bangsa-bangsa lain. Mereka juga paham syarat-syarat pokok
sebuah bangsa meraih kemajuan sekaligus mewariskan tatanan tertib
sosial-politik-ekonomi bagi generasi penerus. Mereka yang hanya sibuk melayani
kepentingan sendiri dan golongannya kelak cuma menjadi debu dalam sejarah.
Bila tidak saksama mengantisipasi
aneka gelombang krisis, kita juga diingatkan fenomena jebakan perangkap tingkat
pendapatan menengah-rendah (low middle
income trap) yang sewaktu-waktu bisa terjun bebas ke lembah kesulitan baru.
Disorientasi nilai dan pembiaran segala sengkarut berbangsa hanya menunda
kekalahan, memperpanjang tapal batas kemunduran.
Pada kaum terdidik tercerahkan,
rakyat menaruh harapan agar cita-cita mulia proklamasi bersinar lagi dan
mengobarkan semangat. Pada kaum terpelajar berbudi yang tengah tumbuh pesat
ini, kita berharap berkah seperti pernah dicontohkan segelintir elite
pendahulu. Bukan sebaliknya: kelas menengah keropos yang membawa kutukan bagi
republik. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar