|
PENGALAMAN membuktikan bahwa tokoh dan organisasi NU memang sulit
untuk betul-betul lepas dengan politik praktis. Perjalanan kesejarahan NU
sebagai parpol ikut memengaruhi keadaan itu. Tetapi, harus dijaga jangan sampai
organisasi NU menjadi alat parpol atau tokoh politik tertentu. Kepentingan
organisasi dan warga NU harus menjadi pertimbangan utama. Saat-saat menjelang
pemilihan bupati/wali kota, pilgub, atau pilpres adalah saat-saat paling sulit
bagi NU.
Kalau dalam Pilgub Jatim 2008 ada empat tokoh berlatar NU nyalon (Khofifah, Ali Maschan Moesa, Saifullah Yusuf, dan Achmadi), kini hanya ada Khofifah sebagai cagub dan Saifullah Yusuf sebagai cawagub. Tetapi, mungkin tingkat ketidakkompakan antartokoh dan antarorganisasi di kalangan NU lebih tinggi sekarang.
Sejak akhir 2012, muncul isu bahwa ada dua tokoh NU yang akan maju cagub Jatim 2013, yaitu Khofifah dan Saifullah Yusuf. Khofifah adalah ketua umum PP Muslimat NU dan Saifullah Yusuf adalah salah satu ketua PB NU. Mengantisipasi gesekan, pada Januari 2013 saya dan sejumlah kiai bersilaturrahim ke Kantor PW NU Jatim untuk berusaha meyakinkan PW NU supaya bisa menjadi mediator.
Akhirnya, PB NU-lah yang berhasil mempertemukan dua tokoh itu. Ada pihak yang mengusulkan dua tokoh itu berpasangan, tetapi tidak mungkin terjadi karena masing-masing ingin menjadi cagub. Saifullah Yusuf yang tidak mau menjadi cawagubnya Khofifah ternyata mau kembali menjadi cawagubnya Soekarwo. NU pun terbelah. Akhirnya, Khofifah mengambil Herman S. Sumawiredja sebagai cawagub. Tidak dapat dihindari lagi, warga dan organisasi NU serta badan otonomnya di Jawa Timur terbelah dua. Struktur PC NU, seperempat memihak Karsa dan sisanya memihak Berkah (Khofifah-Herman). Hampir semua PC Muslimat NU memihak Berkah, ada sedikit yang memihak Karsa. Struktur Ansor tentu memihak Karsa meski tidak semua warganya sepakat. Sejumlah pesantren besar mendukung Karsa dan sejumlah pesantren besar lain mendukung Berkah. Kebanyakan pesantren kecil mendukung Berkah. Sungguh suatu contoh sempurna tentang ketidakmampuan tokoh dan organisasi NU mewujudkan kekompakan.
Ada tokoh parpol dari lingkungan NU yang menyatakan bahwa tindakan saya datang ke KPUD Jatim sudah berlebihan. Saya jawab bahwa kalau saya melihat sesuatu yang tidak benar terjadi di depan mata saya, saya merasa berdosa kalau diam saja. Saya lihat tidak ada satu pun tokoh NU struktural yang mengkritisi kebijakan KPUD Jatim yang saya anggap tidak netral itu. Alhamdulillah, keputusan KPUD Jatim dibatalkan oleh DKPP yang bersikap tegas.
Sering terjadi tokoh NU tidak terpilih karena rebutan di pilkada. Mengapa tokoh-tokoh NU tidak bisa kompak sehingga tidak bisa muncul sebagai pemenang? Sejak kapan gejala itu muncul?
Seingat saya, pertama ada persaingan antara dua tokoh NU dalam pemilihan langsung terjadi pada Pilpres 2004, yaitu KH Hasyim Muzadi yang menjadi cawapres Megawati dan Salahuddin Wahid yang menjadi cawapres Wiranto. Sebenarnya, para tokoh NU di daerah hanya meniru tokoh-tokoh NU di tingkat nasional.
Pada November 2003, saya sowan Rais Aam PB NU KH Sahal Mahfudz di Pati, bersama beberapa kawan aktivis NU dari Semarang. Saya sampaikan, sikap warga NU akan terbelah karena mungkin akan ada dua calon dari NU. Banyak tokoh NU di daerah mendorong KH Hasyim Muzadi untuk menjadi cawapres. Dalam Konbes NU 2002, sudah ada suara semacam itu. Gus Dur tidak suka dengan manuver tokoh-tokoh NU daerah itu dan menyatakan bahwa dirinya akan menjadi capres PKB. Menurut saya, seharusnya hanya ada satu capres dari kalangan NU dan harus dicalonkan oleh PKB.
Saya mengusulkan supaya rais aam memanggil GD dan HM serta Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab. Perlu langkah untuk menjaring dan menyaring tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh PKB yang punya potensi, kemampuan, dan berkarakter, serta popularitas sehingga bisa meraih suara tinggi. Rais aam menolak usul itu karena NU tidak boleh terlibat politik praktis. Saya sampaikan bahwa saya paham. Tetapi, kalau organisasi NU terancam potensi masalah besar, usul saya, itu bisa dilakukan secara informal.
Dalam beberapa bulan terakhir 2003 dan beberapa bulan awal 2004, saya aktif dalam kegiatan kelompok yang mencari capres dan cawapres, bersama dengan sejumlah tokoh partai seperti Yunus Yosfiah, Ryaas Rasyid, Hidayat Nurwahid, Alwi Shihab, dan sebagainya. Saat itu saya sama sekali tidak menduga bahwa saya akan menjadi satu di antara dua tokoh PB NU yang maju dalam Pilpres 2004. Kemudian, itu menjadi contoh soal yang buruk yang lantas diikuti para tokoh NU di daerah. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Jenderal Wiranto sejak awal 2003, tidak pernah mendekati atau melamar baik secara langsung maupun tidak.
Jadi, kegagalan komunitas dan organisasi NU untuk bisa kompak dalam mengusung calon dalam berbagai pemilihan kepala daerah dimulai karena tokoh-tokoh kunci/tokoh-tokoh puncaknya tidak bisa atau tidak mau bertemu guna membahas masalah yang potensial mengganggu warga dan organisasi NU dalam Pilpres 2004. Kini pun PW NU Jatim dan PB NU gagal menjembatani dua tokoh yang berebut jabatan puncak pemerintah di Jatim. Walaupun sedikit, saya sudah mencoba mengingatkan bahwa ada potensi masalah, tetapi gagal. ●
Kalau dalam Pilgub Jatim 2008 ada empat tokoh berlatar NU nyalon (Khofifah, Ali Maschan Moesa, Saifullah Yusuf, dan Achmadi), kini hanya ada Khofifah sebagai cagub dan Saifullah Yusuf sebagai cawagub. Tetapi, mungkin tingkat ketidakkompakan antartokoh dan antarorganisasi di kalangan NU lebih tinggi sekarang.
Sejak akhir 2012, muncul isu bahwa ada dua tokoh NU yang akan maju cagub Jatim 2013, yaitu Khofifah dan Saifullah Yusuf. Khofifah adalah ketua umum PP Muslimat NU dan Saifullah Yusuf adalah salah satu ketua PB NU. Mengantisipasi gesekan, pada Januari 2013 saya dan sejumlah kiai bersilaturrahim ke Kantor PW NU Jatim untuk berusaha meyakinkan PW NU supaya bisa menjadi mediator.
Akhirnya, PB NU-lah yang berhasil mempertemukan dua tokoh itu. Ada pihak yang mengusulkan dua tokoh itu berpasangan, tetapi tidak mungkin terjadi karena masing-masing ingin menjadi cagub. Saifullah Yusuf yang tidak mau menjadi cawagubnya Khofifah ternyata mau kembali menjadi cawagubnya Soekarwo. NU pun terbelah. Akhirnya, Khofifah mengambil Herman S. Sumawiredja sebagai cawagub. Tidak dapat dihindari lagi, warga dan organisasi NU serta badan otonomnya di Jawa Timur terbelah dua. Struktur PC NU, seperempat memihak Karsa dan sisanya memihak Berkah (Khofifah-Herman). Hampir semua PC Muslimat NU memihak Berkah, ada sedikit yang memihak Karsa. Struktur Ansor tentu memihak Karsa meski tidak semua warganya sepakat. Sejumlah pesantren besar mendukung Karsa dan sejumlah pesantren besar lain mendukung Berkah. Kebanyakan pesantren kecil mendukung Berkah. Sungguh suatu contoh sempurna tentang ketidakmampuan tokoh dan organisasi NU mewujudkan kekompakan.
Ada tokoh parpol dari lingkungan NU yang menyatakan bahwa tindakan saya datang ke KPUD Jatim sudah berlebihan. Saya jawab bahwa kalau saya melihat sesuatu yang tidak benar terjadi di depan mata saya, saya merasa berdosa kalau diam saja. Saya lihat tidak ada satu pun tokoh NU struktural yang mengkritisi kebijakan KPUD Jatim yang saya anggap tidak netral itu. Alhamdulillah, keputusan KPUD Jatim dibatalkan oleh DKPP yang bersikap tegas.
Sering terjadi tokoh NU tidak terpilih karena rebutan di pilkada. Mengapa tokoh-tokoh NU tidak bisa kompak sehingga tidak bisa muncul sebagai pemenang? Sejak kapan gejala itu muncul?
Seingat saya, pertama ada persaingan antara dua tokoh NU dalam pemilihan langsung terjadi pada Pilpres 2004, yaitu KH Hasyim Muzadi yang menjadi cawapres Megawati dan Salahuddin Wahid yang menjadi cawapres Wiranto. Sebenarnya, para tokoh NU di daerah hanya meniru tokoh-tokoh NU di tingkat nasional.
Pada November 2003, saya sowan Rais Aam PB NU KH Sahal Mahfudz di Pati, bersama beberapa kawan aktivis NU dari Semarang. Saya sampaikan, sikap warga NU akan terbelah karena mungkin akan ada dua calon dari NU. Banyak tokoh NU di daerah mendorong KH Hasyim Muzadi untuk menjadi cawapres. Dalam Konbes NU 2002, sudah ada suara semacam itu. Gus Dur tidak suka dengan manuver tokoh-tokoh NU daerah itu dan menyatakan bahwa dirinya akan menjadi capres PKB. Menurut saya, seharusnya hanya ada satu capres dari kalangan NU dan harus dicalonkan oleh PKB.
Saya mengusulkan supaya rais aam memanggil GD dan HM serta Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab. Perlu langkah untuk menjaring dan menyaring tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh PKB yang punya potensi, kemampuan, dan berkarakter, serta popularitas sehingga bisa meraih suara tinggi. Rais aam menolak usul itu karena NU tidak boleh terlibat politik praktis. Saya sampaikan bahwa saya paham. Tetapi, kalau organisasi NU terancam potensi masalah besar, usul saya, itu bisa dilakukan secara informal.
Dalam beberapa bulan terakhir 2003 dan beberapa bulan awal 2004, saya aktif dalam kegiatan kelompok yang mencari capres dan cawapres, bersama dengan sejumlah tokoh partai seperti Yunus Yosfiah, Ryaas Rasyid, Hidayat Nurwahid, Alwi Shihab, dan sebagainya. Saat itu saya sama sekali tidak menduga bahwa saya akan menjadi satu di antara dua tokoh PB NU yang maju dalam Pilpres 2004. Kemudian, itu menjadi contoh soal yang buruk yang lantas diikuti para tokoh NU di daerah. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Jenderal Wiranto sejak awal 2003, tidak pernah mendekati atau melamar baik secara langsung maupun tidak.
Jadi, kegagalan komunitas dan organisasi NU untuk bisa kompak dalam mengusung calon dalam berbagai pemilihan kepala daerah dimulai karena tokoh-tokoh kunci/tokoh-tokoh puncaknya tidak bisa atau tidak mau bertemu guna membahas masalah yang potensial mengganggu warga dan organisasi NU dalam Pilpres 2004. Kini pun PW NU Jatim dan PB NU gagal menjembatani dua tokoh yang berebut jabatan puncak pemerintah di Jatim. Walaupun sedikit, saya sudah mencoba mengingatkan bahwa ada potensi masalah, tetapi gagal. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar