|
ANTONIO
Gramsci pernah mengatakan, ‘Semua orang adalah intelektual, tapi tidak semua
anggota masyarakat punya fungsi intelektual.’ Kira-kira, kalimat yang ia tulis
semasa berada di penjara Mussolini tersebut dapat digambarkan dalam cerita
berikut.
Pada
tahun 1971, Hasan al-Hudaiby baru saja keluar dari penjara Mesir. Bersama
banyak tokoh Ikhwanul Muslimin yang lain, ia dibebaskan oleh Presiden Mesir
yang baru, Anwar Sadat, dan diberikan kesempatan untuk aktif kembali berdakwah
di masyarakat. Namun Sadat punya satu permintaan: tidak boleh berpolitik. Kata
Sadat, ‘yang ingin berpolitik silakan masuk partai, dan siapa yang ingin
beragama silakan ke masjid.’
Tapi itu sekadar retorika
Sadat. Terbukti, ketika Hudaiby dan penerusnya, Umar Tilmisani, mencoba
mengurus pendirian partai baru kepada Sadat, sang presiden menolaknya. Tak lama
berselang, Hasan al-Hudaiby meninggal dunia. Ia digantikan oleh Umar Tilmisani,
seorang tokoh Ikhwan yang juga pernah hidup bersama Hasan al-Banna. Tilmisani
langsung diserahi tugas oleh jama’ah: membangun
kembali Ikhwan yang porak-poranda akibat tekanan politik zaman Nasser.
Karena tak boleh berpolitik,
tentu saja Ikhwan tak bisa lagi seperti dulu. Tapi Tilmisani punya strategi
lain. Sebelum meninggal, Hudaybi mewariskan satu buah buku hasil kontemplasinya
selama di penjara: Du’at Laa Qudhat.
Buku itu sederhana dan dalam beberapa segi—seperti ditulis Barbara Zollner yang
meneliti pemikirannya—mengritik pemikiran Sayyid Qutb yang ‘keras.’ Tapi, buku
tersebut menjanjikan sesuatu ‘yang lain,’ yang terbukti berguna bagi Ikhwan di
kemudian hari.
Al-Hudaybi berpendapat
begini: mendirikan ‘Negara Islam’ memang kewajiban bagi setiap muslim, tapi
tidak bisa dilakukan dengan spontan atau ‘asal bikin.’ Perlu persiapan yang
matang untuk meletakkan setiap batu fondasinya. Karena perlu persiapan yang
matang, kewajibannya pun menjadi ‘kolektif’ alias bersama-sama. Dan itu
artinya, mendirikan ‘Negara Islam’ bersifat fardu kifayah alias
kewajiban umat bersama-sama.
Dari situlah muncul sebuah
istilah terkenal: ‘tegakkan negara (daulah) Islam dalam
hatimu, maka ia akan tegak di negerimu.’
Tilmisani kemudian
menerjemahkannya secara cerdas: Ia tidak mengambil perlawanan bersenjata atau
pemberontakan sebagaimana dipahami oleh murid-murid Qutb yang lain, melainkan
mengambil langkah strategis dengan menyebarkan Ikhwan ke semua bidang
kehidupan. Tilmisani tidak menyerah menghadapi tekanan Sadat yang dulu, konon
kabarnya, adalah mantan anggotaNizham Khas (tim
elit militer Ikhwan).
Tapi, Tilmisani mengambil langkah cerdas: ia menanamkan
‘Ikhwan’ di ikatan-ikatan profesional. Tilmisani sadar ia tidak bisa mengambil
alih negara. Tapi ia masih bisa ‘mengambil alih’ sumber daya yang pada waktunya
nanti akan mengambil alih negara karena kemampuan profesional dan keilmuan
mereka.
Tapi
strategi itu tentu perlu sumber daya: bagaimana cara Ikhwan menanamkan saham
mereka di ikatan-ikatan profesional itu? Jawabnya sederhana: rekrut para
intelektual muda dari kampus, didik mereka di Ikhwan, dan karyakan mereka!
Melalui stratteg ini, Tilmisani merekrut banyak aktivis mahasiswa pada
waktu itu: di antara yang terkenal dan terkemuka pada waktu itu adalah dua
orang mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Kairo: Abdul Mun’im Abul
Futuh dan ‘Issam al-Erian.
Abul
Futuh sebelumnya sudah dikenal luas oleh publik sebagai aktivis mahasiswa
terkemuka. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Kairo. Ketika
menjadi Ketua Dewan Mahasiswa, ia pernah mengajak Presiden Anwar Sadat berdebat
dalam sebuah forum terbuka. Abul Futuh kemudian terlibat banyak dengan Jama’ah
Islamiyah, organisasi pergerakan mahasiswa ekstra-kampus yang terkenal sebagai
basis Islamis di kalangan mahasiswa Mesir.
Teman
Abul Futuh yang lain adalah Essam Al-Erian. Ketika di kampus, ia juga terkenal
sebagai Ketua Kerohanian Fakultas Kedokteran di Universitas Kairo. Dua latar
itulah, berpadu dengan posisi mereka sebagai mahasiswa Kedokteran, yang
mengantarkannya masuk ke Ikhwan.
Beberapa
nama lain yang masuk ke Ikhwan dari basis aktivis, dan kemudian dikaryakan
secara profesional, bisa disebut: Muhammad Habib, Ibrahim Al-Za’afarani,
Haytham Abu Khalil, Mohammed Abdul Quddus, Mohammad Habib, dan Hilmi Gazzar.
Hampir semua nama tersebut
kini sudah terpencar di partai lain, ‘terdepak’ dari struktur organisasi (tanzim) Ikhwan.
Kader profesional
Mencetak
kader-kader profesional bukan perkara mudah. Beruntungnya Umar Tilmisani
karena ‘dibantu’ oleh seorang pendakwah kenamaan: Abbas as-Siisii. Beliaulah
yang merekrut dan membawa anak-anak muda progresif itu masuk ke tubuh Ikhwan. Pengalaman
beliau itulah yang kemudian melahirkan sebuah buku terkenal: ‘Bagaimana
Menyentuh Hati.’ Trik yang tidak mudah dipahami, bahkan oleh tokoh-tokoh Ikhwan
di Mesir saat ini.
Tapi poinnya bukan di sana:
Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda progresif tersebut? Atas dukungan
Ikhwan, mereka membangun inisiasi-inisiasi profesional untuk membangkitkan
suara akar rumput, menanamkan ‘Ikhwan’ di masyarakat. Intelektual-intelektual
tersebut bekerja secara ‘independen;’ mereka menantang teknokrat-teknokrat pemerintah
yang berada di bawah naungan IMF-Bank Dunia, membangun sebuah gerakan sipil
berbasis keilmuan. Hazem Kandil menyebutnya sebagai ‘gerakan counter-hegemony,’ sementara Asif Bayat menggunakan
istilah ‘gerakan tanpa revolusi’ untuk menggambarkan Ikhwan masa itu.
Dari tangan dingin
merekalah, Ikhwan kemudian bertransformasi menjadi sebuah kekuatan sipil yang
diperhitungkan. Selain mendapatkan keuntungan dari kebijakan ‘pintu terbuka’ (infitah) yang dijalankan Sadat di awal tahun 1970-an,
Ikhwan juga mendapatkan keuntungan dari usaha-usaha kelompok profesional ini
yang membangun Ikhwan dari bawah. Dengan demikian, Ikhwan mampu kokoh sebagai
kekuatan masyarakat yang secara sabar membangun masyarakat.
Berkat usaha-usaha ikatan
profesional ini, serta usaha tak kenal lelah membangun jaringan lintas gerakan,
muncul sebuah aliansi pertama yang menyerukan penggulingan Mubarak:
Aliansi Kifaya(dalam bahasa Arab, Kifaya berarti ‘cukup’). Aliansi ini menyerukan
bahwa kekuasaan Mubarak sudah ‘cukup’ dan perlu pergantian). Melalui
intelektual dan aktivis progresifnya, Ikhwan berada di dalam barisan ini.
Beberapa tahun kemudian, anak-anak muda Ikhwan yang tergabung dalam Gerakan 6
April juga mengambil langkah serupa.
Beda Morsi dan Erdogan
Pada
akhirnya, Mubarak jatuh pada Februari tahun 2011. Namun, para ‘intelektual’
yang berada di ikatan profesional tersebut lambat laun mulai menghadapi konflik
yang tak perlu: perseteruan dengan ‘orang-orang saleh’ di tanzim. Konflik pertama kali mengemuka di tahun 1996,
antara Abul ‘Ala Madi, tokoh Ikatan Insinyur yang terkenal, dengan petinggi
Ikhwan Ma’mun al-Hudaybi (waktu itu masih belum menjadi Mursyid ‘Am). Hasilnya, lahirlah Partai Wasat. Tahun
2011, konflik serupa juga terjadi antara Abul Futuh dan Maktab Irsyad. Juga
antara anak-anak muda 6 April dengan Khairat al-Shater.
Konflik
ini berbuah pahit: mereka yang menentang Jama’ah, dipersilakan meninggalkan
Ikhwan.
Lantas,
dengan berbondong-bondong, larilah para intelektual dan anak-anak muda ini dari
Ikhwan dan berdiaspora ke berbagai kelompok sosial. Ada yang membuat organisasi
baru, ada yang meneruskan aktivitas mereka, ada pula yang setia di ikatan
profesional.
Tidak adanya orang-orang
progresif ini baru dirasakan Ikhwan ketika mereka dipercaya memimpin Mesir via
Mohammad Morsi. Tanpa para intelektual yang lama bergiat di ikatan profesional,
Morsi kehilangan ‘amunisi’ untuk menjalankan program besarnya, Nahda (‘Proyek Kebangkitan’), yang dirancang untuk
mentransformasikan Mesir. Akibatnya, Morsi harus mempercayakan pos-pos menteri
kepada para teknokrat yang tidak semuanya berlatar Ikhwan. Hisham Qandil dan
jajaran kabinetnya tak semua memerankan ‘fungsi’ intelektual. Akibatnya,
kebijakan mereka sangat teknokratis, dan dalam beberapa segi, mengulang
pola-pola lama zaman Mubarak.
Di
sinilah kita bisa menjelaskan mengapa banyak orang yang ‘sentimen’
terhadapMorsi. Tidak ada yang menyangkal integritas dan kepribadian Morsi.
Tapi, kebijakan-kebijakan Morsi, seperti dikritik oleh beberapa orang, tak
ubahnya seperti zaman dulu: teknokratis, linear, dan bahkan masih berutang
dengan IMF.
Kita
mesti menelaah kembali: mengapa ini terjadi di Mesir? Dan kembali ke Gramsci,
jawabannya sederhana: Karena Morsi kekurangan figur yang mampu memerankan
fungsi intelektual secara organik dan inovatif.
Kondisi demikian berbeda
dengan Erdogan, yang justru menarik para intelektual progresif Islamis masuk
sebagai think tank yang membidani kebijakan-kebijakannya.
Erdogan bahkan membuatkan SETA, lembaga think tank yang
menjadi rumah para intelektual untuk berdiskusi tentang kebijakan pemerintah
dan memberikan masukan-masukan konstruktif. Lembagai itu tak hanya bicara soal
politik, melainkan juga filsafat, kebudayaan, dan tradisi intelektual Turki
yang klasik.
Setidaknya,
Erdogan tahu cara menghargai para intelektual di negerinya. Dari sini kita
patut memahami betapa ‘peran intelektual’ itu penting bagi pembangunan sebuah
bangsa.
Dengan
demikian, mestinya gerakan-gerakan progresif dan Islam yang ada di Indonesia
belajar banyak: tak perlu mendepak para intelektual progresif hanya karena
‘bandel’ atau ‘tidak taat pimpinan.’ Karena, mendidik seseorang untuk menjadi
‘intelektual’ bukan perkara yang gampang. Perlu diskusi-diskusi yang panjang,
bacaan yang banyak, dan sikap mental yang baik untuk menumbuhkan karakter intelektual
dari seorang aktivis penggerak.
Sebab,
seperti kata Gramsci, ‘Semua orang adalah intelektual, tapi tidak semua anggota
masyarakat punya peran sebagai intelektual’. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar