|
SUARA
KARYA, 18 Juni 2013
Kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) bersubsidi akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa, juga berimbas
pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Agar harga tidak melambung lebih besar dari
yang seharusnya, dibutuhkan manajemen pasokan yang lebih baik.
Dalam ruang lingkup ini tindakan
untuk memperlancar arus barang dan jasa melalui perbaikan sarana dan prasarana
sangat penting artinya. Bentuk-bentuk gangguan yang disengaja seperti aksi
penimbunan yang memperpanjang rantai birokrasi harus dilawan secara tegas dan
keras. Di sisi lain, agar pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat
yang tinggi, maka investasi mutlak dipertahankan atau apabila mungkin
ditingkatkan.
Hasil penelitian yang ada
menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama Indonesia dewasa ini adalah
menyangkut perburuhan dan ketenagakerjaan. Sampai saat ini, pemerintah belum
mampu menciptakan keseimbangan dinamis antara kepentingan buruh, pengusaha, dan
pencari kerja. Tanpa alasan yang memadai, pemerintah justru terlihat memihak
kepada pekerja yang mampu melakukan tekanan politik walaupun jumlahnya jauh di
bawah golongan yang tidak bekerja atau pencari kerja.
Dapat dipahami bahwa untuk
menciptakan keseimbangan yang dimaksudkan dibutuhkan tindakan tegas dengan
mengutamakan faktor ekonomi dan bahkan mungkin harus tegar menghadapi tekanan
politik. Dengan kenaikan harga BBM yang dilakukan, maka menciptakan
keseimbangan kepentingan yang dimaksudkan sudah menjadi keharusan dan tidak
dapat ditunda-tunda lagi.
Memang, bagi Indonesia, dari dulu
BBM adalah komoditas ekonomi dan sekaligus politik. Dalam cara pandang seperti
ini, wajar apabila masing-masing partai politik berusaha memaksimalisasi
manfaat atau meminimalisasi risiko atau kerugian sebagai akibat terjadinya
perubahan harga BBM tersebut.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan
pada saat ini adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa manfaat yang
mereka terima adalah uang masyarakat atau pemberian negara. Partai-partai
politik sangat dibutuhkan melakukan kampanye bahwa bantuan yang diterima
golongan masyarakat tertentu, apabila memang ada, adalah bantuan dari negara.
Parpol jangan membangun opini yang menghancurkan trust, dengan
menumbuhkembangkan kecurigaan yang seharusnya tidak perlu.
Dalam beberapa waktu belakangan
aparat pemerintah yang mengurusi minyak memperkenalkan istilah baru yang menimbulkan
pertanyaan, yaitu istilah "harga keekonomian". Dalam literatur
ekonomi, di dunia ini tidak dikenal istilah "harga keekonomian".
Istilah yang dikenal dan umum diketahui adalah "harga pokok" atau
"biaya produksi" di berbagai tingkat.
Yang cukup mengecewakan, data yang
disebut "harga keekonomian" itu tidak jelas komponen apalagi
besarannya, apalagi jika data berbagai sumber diperbandingkan. Selain itu,
mendahului kenaikan harga BBM, pemerintah mengumumkan bahwa target lifting
turun sekitar 9,3 persen dari 900.000 barel menjadi 840.000 barel per hari.
Bagaimanapun, penurunan yang secara tiba-tiba itu menunjukkan bahwa koordinasi
di antara elemen organisasi pemerintahan sangat lemah walau menyangkut hal yang
sangat penting yaitu minyak.
Dapat dipastikan bahwa kenaikan
harga BBM bersubsidi akhirnya akan diterima oleh masyarakat dengan berbagai
komentar. Yang sulit diterima oleh masyarakat dewasa ini adalah mengapa
masyarakat dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian, sementara para spekulan
diberi kepastian untuk melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat? ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar