|
KORAN
SINDO, 27 Juni 2013
Dari
Bandara Auckland Selandia Baru, saya menumpang sebuah taksi menuju kota kecil
di seberang teluk Kota Auckland. Patrick Zambesy, pria berusia 60 tahun
keturunan Samoa yang bermigrasi ke Selandia Baru sekitar 25 tahun lalu, menyapa
saya dengan hangat.
Mantan pemain rugby itu bertanya berapa harga seliter bensin di Indonesia. Ketika saya katakan sekitar USD60 sen, ia geleng-geleng kepala. “Pasti hidup di negeri Anda lebih enak,” ujarnya. Saya bisa maklum, saat anak saya kos di sebuah keluarga di Selandia Baru, dia membayar sekitar 200 dolar Selandia Baru setiap minggu. Rumah keluarga itu bagus, tapi begitu ia pindah, keluarga itu menangis. Pasangan berusia 60 tahunan itu ternyata hanya punya penghasilan dari satu orang yang kos di rumah itu.
Mereka terlihat sejahtera, tetapi semuanya dituntut bekerja keras untuk bisa makan enak. Rumah bagus, kesehatan diutamakan pemerintah, tapi rakyatnya tak punya banyak tabungan. Di Twittersaya, seorang pembaca menyapa. “Berapa harga seliter bensin di Auckland, Pak?” Patrick memberi tahu saya, dia membayar 2,1 dolar Selandia Baru atau setara Rp18.000. Ini berarti tiga kali harga premium atau sekitar dua kali harga pertamax di Tanah Air.
Yang lain meneruskan pertanyaannya. “Kalau harga BBM lebih mahal, kenapa mereka bisa lebih kaya dari kita?” Adapun aktivis gerakan mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM menulis, “Jangan bandingkan dengan Selandia Baru, mereka jelas negara kaya.”
Masalah Kaya–Miskin
Selain masalah energi, keributan kedua yang masih akan menjadi masalah besar bagi politisi dan perancang kebijakan ekonomi nasional di masa depan adalah soal pendapat: kita ini negara kaya atau negara miskin? Sama ributnya seperti kita mempersoalkan utang dan sumbangan. Yang satu bilang kita masih miskin jadi layak diberi bantuan, berutang, dan jangan memberi bantuan kepada asing karena masih miskin.
Adapun yang lain mengatakan, duit kita sudah banyak kok, kita ini negara kaya, anggota G-20, jangan melulu membuat utang. Jawaban yang benar sesungguhnya kita adalah negara yang membingungkan. Kaya iya, miskin juga. Gabungan keduanya juga ada: sudah kaya merasa dan berperilaku seperti kaum miskin atau yang masih miskin tetapi merasa sudah kaya.
Kalau Anda menjadi bagian dari penguasa atau sedang memimpin, yang akan Anda tonjolkan adalah jumlah orang kaya dan kelas menengah yang terus tumbuh. Namun kalau Anda berafiliasi dengan partaipartai oposisi, yang Anda tonjolkan adalah data-data sebaliknya yang ternyata juga ada benarnya. Keduanya atau ketiga- tiganya secara data benar, kasat mata juga iya.
Jumlah Menengah dan Kaya
Mau pakai data apa saja, walaupun jumlah dan satuannya tidak sama, yang terbaca pasti sama: jumlah orang kaya, orang superkaya, keluarga kelas menengah, pembelian properti mahal, automotif dan seterusnya naik terus. Bahkan di beberapa toko tas mewah di Paris bisa Anda lihat sendiri, sekitar 30% orang yang antre berbelanja adalah wisatawan asal Indonesia (tertinggi kedua setelah China).
Global Wealth Report of Credit Suisse, misalnya, melaporkan jumlah orang superkaya Indonesia telah menjadi 104.000 pada 2012. Ini pun disertai prediksi, pada 2017 jumlahnya akan menjadi dua kali lipat sebesar 207.000. Survei lainnya yang dilakukan The Boston Consulting Group (BCG) menyebutkan, new middleclass and affluent consumers (MACs) Indonesia tahun lalu telah mencapai 74 juta orang dan masih akan menjadi dua kali lipat (141 juta) pada tujuh tahun dari sekarang (2020).
Ini berarti, jumlah orang kaya yang disebut BCGsebagai MACs yang tinggal di Pulau Jawa saja jauh berada di atas jumlah penduduk Thailand. Pendapatan per kapita kita juga diproyeksikan akan menjadi USD6.000 tiga tahun dari sekarang. Tak mengherankan bila akhir tahun lalu penjualan mobil sepanjang tahun 2012 mencapai 1.116.230 unit naik dari 894.164 unit.
Adapun penjualan sepeda motor malah turun dari 8.034.000 unit menjadi 7.141.000 unit. Kebanyakan praktisi automotif melihat pergerakan ini sebagai insiden “naik kelas” perekonomian masyarakat, dari buruh berkerah biru menjadi kelas menengah berkerah putih. Dengan total mobil (di luar bus dan truk) yang beredar sekitar 10 juta unit, kalau ratarata per kendaraan roda empat itu minum 40 liter bensin per minggu atau 2.000 liter setahun, hitung saja berapa subsidi BBM yang disedot kelompok ini?
Bandingkan dengan ratarata sepeda motor yang hanya mengonsumsi 2–4 liter bensin seminggu atau 150 liter setahun. Jumlah sepeda motor saat ini memang sudah sekitar 70 juta unit sehingga secara total tampak besar, menjadi 10,5 miliar liter setahun. Bandingkan dengan konsumsi bensin untuk mobil yang setahun menenggak 20 miliar liter.
Kemiskinan dan Ketimpangan
Saat jumlah kelas menengah meningkat, data sebaliknya juga muncul dan benar adanya. Itu sebabnya angka koefisien gini Indonesia, yang mengukur disparitas ekonomi, cenderung membesar. Menurut BPS, bila pada 2007 koefisien gini masih 0,38, pada 2011 telah mencapai 0,41. Bandingkanlah dengan negara sejahtera yang jauh lebih merata dengan tingkat korupsi yang rendah seperti Norwegia, Swedia, Denmark, Prancis, Jerman, dan Swiss yang memiliki koefisien gini di bawah 0,3 (merata).
Berdasarkan data dari BPS, fakta lain bisa ditemukan. Ketika 20% penduduk kelompok berpenghasilan tertinggi berhasil mengalami “kenaikan kelas” dengan menguasai 41% dari pendapatan nasional (tahun 2009) menjadi sekitar 48% pada 2012, maka kelaskelas sosial di bawahnya mengalami penurunan. Sekitar 40% masyarakat berpenghasilan menengah justru turun dari sekitar 38,5% menjadi sekitar 34%.
Demikian pula kalangan miskin yang berada di 40% terbawah, bila tahun 2009 mendapatkan 20,5% dari pendapatan nasional, maka pada 2012 hanya bisa mendulang sekitar 18%. Tak mengherankan bila data lain menunjukkan bahwa porsi terbesar partisipasi ekonomi masyarakat kita berada di sektor informal yang mencapai sekitar 54,5 juta orang.
Mereka ini umumnya tak berpenghasilan tetap, tak memiliki rumah sendiri yang layak ditempati secara tetap, bahkan banyak yang tak punya KTP, surat nikah, NPWP atau akta kelahiran sehingga tak punya akses terhadap sektor keuangan, asuransi, dan permodalan. Selain itu di banyak pulau terpencil, mereka hidup berkelompok- kelompok kecil yang berjauhan sehingga sulit dijangkau telekomunikasi, kabel listrik, dan jalan raya. Mereka memang tak butuh banyak BBM untuk bergaya hidup seperti masyarakat perkotaan Indonesia lainnya.
Mereka hanya butuh beberapa liter untuk melaut, yang tak mengeluh dengan kenaikan harga BBM karena sehari-hari mereka telah membayar antara Rp25.000–40.000 untuk satu liter bensin. Jadi naik seribu atau dua ribu rupiah bagi mereka bukanlah urusan yang harus ditangisi seperti yang dilakukan orang-orang kota. Namun, konsumsi rokok di kalangan miskin terbilang tinggi sehingga biaya dan risiko kesehatan yang mereka tanggung tidaklah kecil.
Perhatikanlah, bila pada 1970 konsumsi rokok baru mencapai 33 miliar batang per tahun, pada 2011 menjadi 270 miliar batang. Seorang pejabat Kementerian Kesehatan pernah menyebutkan, ada 70 juta perokok Indonesia yang menghisap 20 batang rokok sehari. Harap diingat, harga sebungkus rokok berkisar dua hingga tiga kali lipat harga satu liter bensin premium. Bagi kalangan miskin, merokok bahkan jauh lebih berarti ketimbang membeli bensin meski harganya lebih mahal.
Secara menyeluruh memang ada persoalan dalam perekonomian dan kesejahteraan di Indonesia. Namun memanjakan kelas menengah ke atas tentu bukanlah pilihan yang baik, apalagi menggelorakan subsidi BBM yang jelas-jelas sangat menguntungkan masyarakat berpenghasilan kaya. Namun, menurunkan subsidi sedikit-sedikit untuk orang kaya juga bukan pilihan yang bagus. Yang benar, barang subsidi hanya boleh diberikan untuk kaum miskin yang membutuhkan.
Pilihannya pun tersedia sangat luas. Di Selandia Baru dan negara-negara sejahtera lainnya harga BBM mahal, tapi mereka semua bisa memiliki rumah yang layak, sekolah berkualitas tinggi gratis, dan fasilitas kesehatan yang premium. Di Indonesia harga BBM murah, tetapi rakyatnya tak punya rumah yang memadai, infrastrukturnya buruk, fasilitas kesehatan dan pendidikan masih jauh dari kelas dunia.
Jadi pilih yang mana? Memasuki dunia baru bingung, meninggalkan yang lama juga tidak mau. Persis seperti remaja yang galau. Ini hanyalah sebagian kecil dari banyak masalah lain yang akan berubah menjadi besar 5 atau 10 tahun dari sekarang. Bukan karena energi, BBM, harga atau masalah lain, tapi lantaran pola pikirnya. ●
Mantan pemain rugby itu bertanya berapa harga seliter bensin di Indonesia. Ketika saya katakan sekitar USD60 sen, ia geleng-geleng kepala. “Pasti hidup di negeri Anda lebih enak,” ujarnya. Saya bisa maklum, saat anak saya kos di sebuah keluarga di Selandia Baru, dia membayar sekitar 200 dolar Selandia Baru setiap minggu. Rumah keluarga itu bagus, tapi begitu ia pindah, keluarga itu menangis. Pasangan berusia 60 tahunan itu ternyata hanya punya penghasilan dari satu orang yang kos di rumah itu.
Mereka terlihat sejahtera, tetapi semuanya dituntut bekerja keras untuk bisa makan enak. Rumah bagus, kesehatan diutamakan pemerintah, tapi rakyatnya tak punya banyak tabungan. Di Twittersaya, seorang pembaca menyapa. “Berapa harga seliter bensin di Auckland, Pak?” Patrick memberi tahu saya, dia membayar 2,1 dolar Selandia Baru atau setara Rp18.000. Ini berarti tiga kali harga premium atau sekitar dua kali harga pertamax di Tanah Air.
Yang lain meneruskan pertanyaannya. “Kalau harga BBM lebih mahal, kenapa mereka bisa lebih kaya dari kita?” Adapun aktivis gerakan mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM menulis, “Jangan bandingkan dengan Selandia Baru, mereka jelas negara kaya.”
Masalah Kaya–Miskin
Selain masalah energi, keributan kedua yang masih akan menjadi masalah besar bagi politisi dan perancang kebijakan ekonomi nasional di masa depan adalah soal pendapat: kita ini negara kaya atau negara miskin? Sama ributnya seperti kita mempersoalkan utang dan sumbangan. Yang satu bilang kita masih miskin jadi layak diberi bantuan, berutang, dan jangan memberi bantuan kepada asing karena masih miskin.
Adapun yang lain mengatakan, duit kita sudah banyak kok, kita ini negara kaya, anggota G-20, jangan melulu membuat utang. Jawaban yang benar sesungguhnya kita adalah negara yang membingungkan. Kaya iya, miskin juga. Gabungan keduanya juga ada: sudah kaya merasa dan berperilaku seperti kaum miskin atau yang masih miskin tetapi merasa sudah kaya.
Kalau Anda menjadi bagian dari penguasa atau sedang memimpin, yang akan Anda tonjolkan adalah jumlah orang kaya dan kelas menengah yang terus tumbuh. Namun kalau Anda berafiliasi dengan partaipartai oposisi, yang Anda tonjolkan adalah data-data sebaliknya yang ternyata juga ada benarnya. Keduanya atau ketiga- tiganya secara data benar, kasat mata juga iya.
Jumlah Menengah dan Kaya
Mau pakai data apa saja, walaupun jumlah dan satuannya tidak sama, yang terbaca pasti sama: jumlah orang kaya, orang superkaya, keluarga kelas menengah, pembelian properti mahal, automotif dan seterusnya naik terus. Bahkan di beberapa toko tas mewah di Paris bisa Anda lihat sendiri, sekitar 30% orang yang antre berbelanja adalah wisatawan asal Indonesia (tertinggi kedua setelah China).
Global Wealth Report of Credit Suisse, misalnya, melaporkan jumlah orang superkaya Indonesia telah menjadi 104.000 pada 2012. Ini pun disertai prediksi, pada 2017 jumlahnya akan menjadi dua kali lipat sebesar 207.000. Survei lainnya yang dilakukan The Boston Consulting Group (BCG) menyebutkan, new middleclass and affluent consumers (MACs) Indonesia tahun lalu telah mencapai 74 juta orang dan masih akan menjadi dua kali lipat (141 juta) pada tujuh tahun dari sekarang (2020).
Ini berarti, jumlah orang kaya yang disebut BCGsebagai MACs yang tinggal di Pulau Jawa saja jauh berada di atas jumlah penduduk Thailand. Pendapatan per kapita kita juga diproyeksikan akan menjadi USD6.000 tiga tahun dari sekarang. Tak mengherankan bila akhir tahun lalu penjualan mobil sepanjang tahun 2012 mencapai 1.116.230 unit naik dari 894.164 unit.
Adapun penjualan sepeda motor malah turun dari 8.034.000 unit menjadi 7.141.000 unit. Kebanyakan praktisi automotif melihat pergerakan ini sebagai insiden “naik kelas” perekonomian masyarakat, dari buruh berkerah biru menjadi kelas menengah berkerah putih. Dengan total mobil (di luar bus dan truk) yang beredar sekitar 10 juta unit, kalau ratarata per kendaraan roda empat itu minum 40 liter bensin per minggu atau 2.000 liter setahun, hitung saja berapa subsidi BBM yang disedot kelompok ini?
Bandingkan dengan ratarata sepeda motor yang hanya mengonsumsi 2–4 liter bensin seminggu atau 150 liter setahun. Jumlah sepeda motor saat ini memang sudah sekitar 70 juta unit sehingga secara total tampak besar, menjadi 10,5 miliar liter setahun. Bandingkan dengan konsumsi bensin untuk mobil yang setahun menenggak 20 miliar liter.
Kemiskinan dan Ketimpangan
Saat jumlah kelas menengah meningkat, data sebaliknya juga muncul dan benar adanya. Itu sebabnya angka koefisien gini Indonesia, yang mengukur disparitas ekonomi, cenderung membesar. Menurut BPS, bila pada 2007 koefisien gini masih 0,38, pada 2011 telah mencapai 0,41. Bandingkanlah dengan negara sejahtera yang jauh lebih merata dengan tingkat korupsi yang rendah seperti Norwegia, Swedia, Denmark, Prancis, Jerman, dan Swiss yang memiliki koefisien gini di bawah 0,3 (merata).
Berdasarkan data dari BPS, fakta lain bisa ditemukan. Ketika 20% penduduk kelompok berpenghasilan tertinggi berhasil mengalami “kenaikan kelas” dengan menguasai 41% dari pendapatan nasional (tahun 2009) menjadi sekitar 48% pada 2012, maka kelaskelas sosial di bawahnya mengalami penurunan. Sekitar 40% masyarakat berpenghasilan menengah justru turun dari sekitar 38,5% menjadi sekitar 34%.
Demikian pula kalangan miskin yang berada di 40% terbawah, bila tahun 2009 mendapatkan 20,5% dari pendapatan nasional, maka pada 2012 hanya bisa mendulang sekitar 18%. Tak mengherankan bila data lain menunjukkan bahwa porsi terbesar partisipasi ekonomi masyarakat kita berada di sektor informal yang mencapai sekitar 54,5 juta orang.
Mereka ini umumnya tak berpenghasilan tetap, tak memiliki rumah sendiri yang layak ditempati secara tetap, bahkan banyak yang tak punya KTP, surat nikah, NPWP atau akta kelahiran sehingga tak punya akses terhadap sektor keuangan, asuransi, dan permodalan. Selain itu di banyak pulau terpencil, mereka hidup berkelompok- kelompok kecil yang berjauhan sehingga sulit dijangkau telekomunikasi, kabel listrik, dan jalan raya. Mereka memang tak butuh banyak BBM untuk bergaya hidup seperti masyarakat perkotaan Indonesia lainnya.
Mereka hanya butuh beberapa liter untuk melaut, yang tak mengeluh dengan kenaikan harga BBM karena sehari-hari mereka telah membayar antara Rp25.000–40.000 untuk satu liter bensin. Jadi naik seribu atau dua ribu rupiah bagi mereka bukanlah urusan yang harus ditangisi seperti yang dilakukan orang-orang kota. Namun, konsumsi rokok di kalangan miskin terbilang tinggi sehingga biaya dan risiko kesehatan yang mereka tanggung tidaklah kecil.
Perhatikanlah, bila pada 1970 konsumsi rokok baru mencapai 33 miliar batang per tahun, pada 2011 menjadi 270 miliar batang. Seorang pejabat Kementerian Kesehatan pernah menyebutkan, ada 70 juta perokok Indonesia yang menghisap 20 batang rokok sehari. Harap diingat, harga sebungkus rokok berkisar dua hingga tiga kali lipat harga satu liter bensin premium. Bagi kalangan miskin, merokok bahkan jauh lebih berarti ketimbang membeli bensin meski harganya lebih mahal.
Secara menyeluruh memang ada persoalan dalam perekonomian dan kesejahteraan di Indonesia. Namun memanjakan kelas menengah ke atas tentu bukanlah pilihan yang baik, apalagi menggelorakan subsidi BBM yang jelas-jelas sangat menguntungkan masyarakat berpenghasilan kaya. Namun, menurunkan subsidi sedikit-sedikit untuk orang kaya juga bukan pilihan yang bagus. Yang benar, barang subsidi hanya boleh diberikan untuk kaum miskin yang membutuhkan.
Pilihannya pun tersedia sangat luas. Di Selandia Baru dan negara-negara sejahtera lainnya harga BBM mahal, tapi mereka semua bisa memiliki rumah yang layak, sekolah berkualitas tinggi gratis, dan fasilitas kesehatan yang premium. Di Indonesia harga BBM murah, tetapi rakyatnya tak punya rumah yang memadai, infrastrukturnya buruk, fasilitas kesehatan dan pendidikan masih jauh dari kelas dunia.
Jadi pilih yang mana? Memasuki dunia baru bingung, meninggalkan yang lama juga tidak mau. Persis seperti remaja yang galau. Ini hanyalah sebagian kecil dari banyak masalah lain yang akan berubah menjadi besar 5 atau 10 tahun dari sekarang. Bukan karena energi, BBM, harga atau masalah lain, tapi lantaran pola pikirnya. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar