|
KORAN
SINDO, 27 Juni 2013
Setelah
berbulan-bulan gelisah akibat isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi, rakyat akan disuguhi tontonan lain yang bertutur tentang kesibukan
pemerintah mengurus dirinya sendiri.
Sebab setelah harga baru BBM bersubsidi diberlakukan, tema isu akan bergeser ke reshuffle kabinet. Beberapa jam sebelum harga baru BBM bersubsidi diumumkan, Jumat (21/6), juru bicara kepresidenan harus merespons pertanyaan wartawan seputar reshuffle kabinet. Pertanyaan ini segera mengemuka karena komunitas wartawan sudah mendapat bocoran informasi tentang niat presiden me-reshuffle kabinetnya.
Perombakan formasi kabinet memang sudah diwacanakan kalangan tertentu, setidaknya ketika pemerintah mulai berupaya menggalang kesepakatan semua fraksi di DPR untuk menyetujui proposal dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Seperti diketahui, tidak semua fraksi setuju dengan proposal yang dimasukkan dalam RAPBN-P 2013 itu, termasuk fraksi yang partainya tergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.
Beda sikap di antara anggota koalisi parpol pendukung pemerintah itu akhirnya melahirkan perang kata-kata dan saling sindir. Demikian gencarnya pertikaian itu, sehingga isu tentang harga BBM sempat bias, karena persoalan soliditas koalisi dianggap jauh lebih penting dibandingkan mengatasi kekacauan akibat ketidakpastian tentang harga baru BBM bersubsidi. Selama menunggu pengesahan RAPBN-P 2013 oleh Rapat Paripurna DPR hingga diumumkannya harga baru BBM bersubsidi, Kabinet Indonesia Bersatu II tidak diselimuti masalah alias tetap solid.
Rapat paripurna kabinet pun berjalan lancar. Memang, ada seorang menteri yang harus bolak-balik ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Namun, soliditas kabinet telah dipertegas dengan langkah pemerintah mengumumkan dan memberlakukan harga baru BBM bersubsidi. Dengan begitu, kalau kabinet dikesankan bermasalah, jelas bahwa persoalannya dibuat- buat. Dan, persoalan yang dibuat itu bukan dari dalam, melainkan dari luar kabinet.
Dibuat-buat karena kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi yang sesungguhnya menjadi domain pemerintah, digeser ke sana kemari; dari harapan dan menunggu persetujuan DPR atas proposal dana kompensasi hingga kehendak meraih dukungan tanpa reserve dari semua parpol anggota koalisi pendukung pemerintah. Karena sikap koalisi parpol pendukung pemerintah tidak seragam atas rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, kekuatan politik tertentu melancarkan serangan yang langsung dialamatkan ke parpol anggota koalisi yang berbeda sikap.
Parpol bersangkutan didesak menarik menterinya dari kabinet. Dari sinilah benih isu reshuffle kabinet mulai berkembang. Parpol bersangkutan tidak mau menarik menterinya karena urusan mengangkat dan memberhentikan seseorang dari jabatan menteri menjadi hak prerogatif presiden. Terlihat tak elok, karena perang kata-kata dan saling sindir nyaris tak berkesudahan.
Juga sangat disayangkan karena presiden berdiam diri melihat soliditas kabinetnya dirongrong oleh kader-kader kepercayaannya. Posisi presiden yang demikian melahirkan tafsir bahwa dia mengamini manuver-manuver politik yang dilakukan pendukungnya. Akhirnya, presiden terkesan ambivalen, karena di satu sisi menginginkan anggota kabinetnya selalu kompak, namun di sisi lain membiarkan orang-orang kepercayaannya merongrong soliditas kabinet.
Rongrongan yang tak berkesudahan itu akhirnya memunculkan isu tentang reshuffle kabinet. Hanya beberapa jam sebelum harga baru BBM bersubsidi diumumka n dan diberlakukan, kantor kepresidenan pun harus menanggapi keingintahuan pers seputar perombakan kabinet. Bahkan komunitas pers sudah mendapat gambaran cukup rinci, terutama tentang menteri yang akan diganti.
Bisa dipastikan bahwa harihari setelah harga baru BBM bersubsidi diberlakukan, ruang publik akan bising dengan persoalan reshuffle kabinet. Pertanyaannya adalah adakah urgensi untuk melakukan perombakan kabinet pada saat ini. Jelas tidak. Sebab keberanian pemerintah memberlakukan harga baru BBM bersubsidi menggambarkan bahwa kabinet saat ini sangat solid dan kapabel. Kecuali kalau ada menteri yang terang-terangan menentang harga baru BBM bersubsidi, reshuffle kabinet menjadi langkah yang memenuhi syarat.
Prioritaskan Rakyat
Artinya, kalaupun reshuffle kabinet akan dilakukan, jelas bahwa alasannya lebih karena marah dan dendam kepada parpol tertentu. Reshuffle yang dilakukan bukan karena alasan kebutuhan mendesak jelas tidak bijak. Akan muncul kesan bahwa pemerintah sibuk mengurus dirinya sendiri. Lebih dari itu, masyarakat pun tak akan peduli karena mereka paham bahwa reshuffle kabinet tidak akan meringankan beban kehidupan mereka. Idealnya, presiden bersama semua anggota kabinetnya berupaya membangun suasana kondusif karena tak sedikit rakyat yang tersakiti akibat naiknya harga BBM bersubsidi.
Bagi masyarakat kebanyakan, manfaat terbesar dari kebijakan pemerintah memberlakukan harga baru BBM bersubsidi adalah kepastian. Hanya itu. Dengan adanya kepastian, konsumen dan pasar bisa menangkal segala bentuk spekulasi. Namun, masyarakat sebagai konsumen tetap berharap pemerintah bisa mengamankan distribusi dan stok BBM bersubsidi di semua daerah.
Jangan sampai ada lagi daerah yang mengalami kelangkaan BBM bersubsidi. Jangan lagi berpura-pura tak bisa menangkal pencurian dan penyelundupan BBM bersubsidi, karena masyarakat sangat yakin pemerintah dengan segala perangkat yang dimilikinya mampu menangkal penyelundupan BBM bersubsidi. Walaupun kepastian sudah terwujud, masyarakat tetap saja kecewa karena dalam konteks waktu, pemberlakuan harga baru BBM bersubsidi menjelang akhir Juni 2013 dinilai sebagai pilihan waktu yang tidak cerdas, pun tidak aspiratif.
Bagi puluhan juga keluarga, rentang waktu Juni hingga Agustus 2013 adalah periode beban puncak. Pada Juni–Juli mendatang, keluarga harus menambah pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, dari biaya pendaftaran, pembelian buku, hingga seragam. Selepas pekan pertama Juli, masyarakat mulai memasuki bulan suci Ramadan. Karena tradisi bulan suci sangat spesial bagi masyarakat Indonesia, konsumsi masyarakat pun cenderung meningkat.
Menjelang akhir bulan suci, belanja masyarakat bertambah guna merayakan Idul Fitri pada Agustus 2013. Sebagaimana biasanya, harga baru BBM bersubsidi akan direspons pasar dengan menaikkan harga barang dan jasa, utamanya harga komoditi kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan umum. Kalau instansi dan perusahaan tempat bekerja tidak segera melakukan penyesuaian gaji, bisa dibayangkan betapa berat beban puluhan juta keluarga Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.
Itu sebabnya, bagi warga kebanyakan, waktupemberlakuan harga baru BBM bersubsidi tahun ini sama sekali tidak bijaksana. Pemerintah dinilai sangat egois karena lebih memprioritaskan keseimbangan APBN tahun berjalan, tetapi tidak peduli dengan semakin beratnya beban hidup rakyat kebanyakan pasca naiknya harga BBM bersubsidi. Alokasi dana untuk kompensasi bagi warga miskin dalam RAPBN-P 2013 tidak bisa menyelesaikan persoalan, karena nilai tukarnya otomatis sangat rendah jika dihadapkan pada lonjakan harga barang dan jasa.
Apalagi, semua dampak kenaikan harga BBM bersubsidi bersifat permanen, sementara kompensasihanyadiberikanselamalimaenam bulan. Maka yakinlah bahwa isu reshuffle kabinet saat ini tidak akan menyedot kepedulian publik. Bahkan terasa sangat menyakitkan, karena yang terlihat adalah kesibukan pemerintah mengurus dirinya sendiri ketika puluhan juta rakyat sedang menghadapi puncak beban kehidupan mereka.
Oleh karena itu, daripada mengelola isu reshuffle, jauh lebih elegan jika pemerintah menggunakan semua kekuatannya saat ini untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan umum pada semua moda transportasi. Pemerintah akan mendapatkan apresiasi dari rakyat jika berpikir, berkata, dan bertindak aspiratif mengatasi persoalan beban hidup yang menyergap rakyat kebanyakan. ●
Sebab setelah harga baru BBM bersubsidi diberlakukan, tema isu akan bergeser ke reshuffle kabinet. Beberapa jam sebelum harga baru BBM bersubsidi diumumkan, Jumat (21/6), juru bicara kepresidenan harus merespons pertanyaan wartawan seputar reshuffle kabinet. Pertanyaan ini segera mengemuka karena komunitas wartawan sudah mendapat bocoran informasi tentang niat presiden me-reshuffle kabinetnya.
Perombakan formasi kabinet memang sudah diwacanakan kalangan tertentu, setidaknya ketika pemerintah mulai berupaya menggalang kesepakatan semua fraksi di DPR untuk menyetujui proposal dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Seperti diketahui, tidak semua fraksi setuju dengan proposal yang dimasukkan dalam RAPBN-P 2013 itu, termasuk fraksi yang partainya tergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.
Beda sikap di antara anggota koalisi parpol pendukung pemerintah itu akhirnya melahirkan perang kata-kata dan saling sindir. Demikian gencarnya pertikaian itu, sehingga isu tentang harga BBM sempat bias, karena persoalan soliditas koalisi dianggap jauh lebih penting dibandingkan mengatasi kekacauan akibat ketidakpastian tentang harga baru BBM bersubsidi. Selama menunggu pengesahan RAPBN-P 2013 oleh Rapat Paripurna DPR hingga diumumkannya harga baru BBM bersubsidi, Kabinet Indonesia Bersatu II tidak diselimuti masalah alias tetap solid.
Rapat paripurna kabinet pun berjalan lancar. Memang, ada seorang menteri yang harus bolak-balik ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Namun, soliditas kabinet telah dipertegas dengan langkah pemerintah mengumumkan dan memberlakukan harga baru BBM bersubsidi. Dengan begitu, kalau kabinet dikesankan bermasalah, jelas bahwa persoalannya dibuat- buat. Dan, persoalan yang dibuat itu bukan dari dalam, melainkan dari luar kabinet.
Dibuat-buat karena kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi yang sesungguhnya menjadi domain pemerintah, digeser ke sana kemari; dari harapan dan menunggu persetujuan DPR atas proposal dana kompensasi hingga kehendak meraih dukungan tanpa reserve dari semua parpol anggota koalisi pendukung pemerintah. Karena sikap koalisi parpol pendukung pemerintah tidak seragam atas rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, kekuatan politik tertentu melancarkan serangan yang langsung dialamatkan ke parpol anggota koalisi yang berbeda sikap.
Parpol bersangkutan didesak menarik menterinya dari kabinet. Dari sinilah benih isu reshuffle kabinet mulai berkembang. Parpol bersangkutan tidak mau menarik menterinya karena urusan mengangkat dan memberhentikan seseorang dari jabatan menteri menjadi hak prerogatif presiden. Terlihat tak elok, karena perang kata-kata dan saling sindir nyaris tak berkesudahan.
Juga sangat disayangkan karena presiden berdiam diri melihat soliditas kabinetnya dirongrong oleh kader-kader kepercayaannya. Posisi presiden yang demikian melahirkan tafsir bahwa dia mengamini manuver-manuver politik yang dilakukan pendukungnya. Akhirnya, presiden terkesan ambivalen, karena di satu sisi menginginkan anggota kabinetnya selalu kompak, namun di sisi lain membiarkan orang-orang kepercayaannya merongrong soliditas kabinet.
Rongrongan yang tak berkesudahan itu akhirnya memunculkan isu tentang reshuffle kabinet. Hanya beberapa jam sebelum harga baru BBM bersubsidi diumumka n dan diberlakukan, kantor kepresidenan pun harus menanggapi keingintahuan pers seputar perombakan kabinet. Bahkan komunitas pers sudah mendapat gambaran cukup rinci, terutama tentang menteri yang akan diganti.
Bisa dipastikan bahwa harihari setelah harga baru BBM bersubsidi diberlakukan, ruang publik akan bising dengan persoalan reshuffle kabinet. Pertanyaannya adalah adakah urgensi untuk melakukan perombakan kabinet pada saat ini. Jelas tidak. Sebab keberanian pemerintah memberlakukan harga baru BBM bersubsidi menggambarkan bahwa kabinet saat ini sangat solid dan kapabel. Kecuali kalau ada menteri yang terang-terangan menentang harga baru BBM bersubsidi, reshuffle kabinet menjadi langkah yang memenuhi syarat.
Prioritaskan Rakyat
Artinya, kalaupun reshuffle kabinet akan dilakukan, jelas bahwa alasannya lebih karena marah dan dendam kepada parpol tertentu. Reshuffle yang dilakukan bukan karena alasan kebutuhan mendesak jelas tidak bijak. Akan muncul kesan bahwa pemerintah sibuk mengurus dirinya sendiri. Lebih dari itu, masyarakat pun tak akan peduli karena mereka paham bahwa reshuffle kabinet tidak akan meringankan beban kehidupan mereka. Idealnya, presiden bersama semua anggota kabinetnya berupaya membangun suasana kondusif karena tak sedikit rakyat yang tersakiti akibat naiknya harga BBM bersubsidi.
Bagi masyarakat kebanyakan, manfaat terbesar dari kebijakan pemerintah memberlakukan harga baru BBM bersubsidi adalah kepastian. Hanya itu. Dengan adanya kepastian, konsumen dan pasar bisa menangkal segala bentuk spekulasi. Namun, masyarakat sebagai konsumen tetap berharap pemerintah bisa mengamankan distribusi dan stok BBM bersubsidi di semua daerah.
Jangan sampai ada lagi daerah yang mengalami kelangkaan BBM bersubsidi. Jangan lagi berpura-pura tak bisa menangkal pencurian dan penyelundupan BBM bersubsidi, karena masyarakat sangat yakin pemerintah dengan segala perangkat yang dimilikinya mampu menangkal penyelundupan BBM bersubsidi. Walaupun kepastian sudah terwujud, masyarakat tetap saja kecewa karena dalam konteks waktu, pemberlakuan harga baru BBM bersubsidi menjelang akhir Juni 2013 dinilai sebagai pilihan waktu yang tidak cerdas, pun tidak aspiratif.
Bagi puluhan juga keluarga, rentang waktu Juni hingga Agustus 2013 adalah periode beban puncak. Pada Juni–Juli mendatang, keluarga harus menambah pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, dari biaya pendaftaran, pembelian buku, hingga seragam. Selepas pekan pertama Juli, masyarakat mulai memasuki bulan suci Ramadan. Karena tradisi bulan suci sangat spesial bagi masyarakat Indonesia, konsumsi masyarakat pun cenderung meningkat.
Menjelang akhir bulan suci, belanja masyarakat bertambah guna merayakan Idul Fitri pada Agustus 2013. Sebagaimana biasanya, harga baru BBM bersubsidi akan direspons pasar dengan menaikkan harga barang dan jasa, utamanya harga komoditi kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan umum. Kalau instansi dan perusahaan tempat bekerja tidak segera melakukan penyesuaian gaji, bisa dibayangkan betapa berat beban puluhan juta keluarga Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.
Itu sebabnya, bagi warga kebanyakan, waktupemberlakuan harga baru BBM bersubsidi tahun ini sama sekali tidak bijaksana. Pemerintah dinilai sangat egois karena lebih memprioritaskan keseimbangan APBN tahun berjalan, tetapi tidak peduli dengan semakin beratnya beban hidup rakyat kebanyakan pasca naiknya harga BBM bersubsidi. Alokasi dana untuk kompensasi bagi warga miskin dalam RAPBN-P 2013 tidak bisa menyelesaikan persoalan, karena nilai tukarnya otomatis sangat rendah jika dihadapkan pada lonjakan harga barang dan jasa.
Apalagi, semua dampak kenaikan harga BBM bersubsidi bersifat permanen, sementara kompensasihanyadiberikanselamalimaenam bulan. Maka yakinlah bahwa isu reshuffle kabinet saat ini tidak akan menyedot kepedulian publik. Bahkan terasa sangat menyakitkan, karena yang terlihat adalah kesibukan pemerintah mengurus dirinya sendiri ketika puluhan juta rakyat sedang menghadapi puncak beban kehidupan mereka.
Oleh karena itu, daripada mengelola isu reshuffle, jauh lebih elegan jika pemerintah menggunakan semua kekuatannya saat ini untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan umum pada semua moda transportasi. Pemerintah akan mendapatkan apresiasi dari rakyat jika berpikir, berkata, dan bertindak aspiratif mengatasi persoalan beban hidup yang menyergap rakyat kebanyakan. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar