Pahlawan Pangan, Sebuah Konstruksi

Pahlawan Pangan, Sebuah Konstruksi Fransiscus Welirang ;  Pelaku Usaha dan Pemerhati Masalah Sosial

KOMPAS, 10 November 2012

Analis politik, Sukardi Rinakit, pernah bertanya kepada saya, ”Siapakah yang bisa disebut sebagai pahlawan pangan? Bidang lain ada pahlawannya, sektor pangan, kok, tidak ada?” Bagi penulis, pahlawan pangan tentu bukan orang-orang yang melempari batu dan merusak usaha waralaba internasional. Sekalipun mereka mengklaim melakukan tindakan itu karena merasa dijajah oleh masuknya bisnis tersebut ke Tanah Air. Bisnis itu juga dituduh telah membunuh makanan tradisional kita yang hampir serupa. Akan tetapi, seiring dengan bergesernya waktu dan lokus persoalan, pengertian pahlawan saat ini bukan lagi terbatas pada sosok yang berjuang untuk mengusir penjajah seperti yang dilakukan tokoh-tokoh pergerakan era revolusi bersenjata. Dalam konteks pangan juga adalah para aktor yang menjamin ketersediaan pangan dan mengolah pangan itu sehingga pancaindra kita seperti mata, hidung, dan lidah, ikut ”makan”. Makanan disajikan secara sempurna. Tegasnya, pahlawan pangan adalah para petani yang selama hidupnya bergumul di agribisnis dan pelaku usaha yang bergerak di proses (industri) pangan. Tanpa mereka, entah bagaimana perikehidupan kita. Mungkin budaya kita jika tidak boleh disebut peradaban, tidak akan pernah tegak dan sarat konflik. Dua Jenis Pahlawan Jika dicermati, hampir seluruh perhatian politisi, aktivis, dan para pembuat keputusan selama ini tertumpah pada produsen pangan, yaitu petani. Mulai dari urusan penyempitan lahan pertanian, harga gabah, pupuk, benih, infrastruktur, pestisida (untuk sekadar menyebut beberapa contoh), selalu menjadi pembicaraan di kalangan mereka. Oleh sebab itu, dalam tataran citra, petani boleh disebut sebagai pahlawan pangan yang diperhatikan. Akan tetapi, ironisnya, mereka tertinggal. Petani sebagai ”pahlawan yang diperhatikan tetapi tertinggal” tersebut selalu menjadi bahan diskusi daripada implementasi program aksi. Akibatnya, perikehidupan mereka tidak pernah menjadi lebih baik. Menurut pendapat saya, hal itu karena—salah satunya—oleh ketidakpahaman para pembuat keputusan pada sejarah kampung (budaya) yang hidup di kalangan petani. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan cara kerja bank, misalnya, sejauh ini tidak pernah bersandar pada budaya petani yang lekat dengan sesuatu yang konkret dan bersifat komunal serta berkonteks kepercayaan. Tidak mengherankan jika di antara posisi pemerintah dan petani ada ruang kosong. Ruang ini umumnya diisi oleh para pengepul/tengkulak, yang secara kultural mampu mengeksploitasi petani dan menawarkan sesuatu yang konkret langsung di depan mata mereka, yaitu uang. Sementara petugas bank biasanya hanya membawa formulir transfer uang atau persyaratan kredit yang harus diisi. Berbeda dengan petani yang bergelar ”pahlawan pangan yang diperhatikan, tetapi tertinggal”, para aktor di bagian proses—yaitu pelaku usaha dari usaha rumah tangga, katering, kedai nasi, warung tegal, restoran padang usaha kecil, menengah, sampai industri makanan—boleh disebut ”pahlawan pangan yang tidak diperhatikan”. Para pengambil keputusan hampir tidak pernah menyentuh mereka. Padahal, mereka ini adalah jejaring penentu agar makanan sampai di mulut konsumen. Mereka juga harus menafsirkan terus-menerus pergerakan selera dan budaya baru konsumen. Sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada program aksi pemerintah untuk, misalnya, mendidik para pedagang warung tegal agar makanan yang mereka masak dan jual bersih, penampilannya mengundang selera, dan rasanya enak. Jika melihatnya, seakan-akan seluruh pancaindra kita juga ikut makan. Juga belum pernah terdengar kabar, usaha rumah tangga, seperti lemper dan arem-arem, mendapatkan bimbingan kulinerologi sehingga penampilan lemper dan arem- arem akan indah seperti sushi dan rasanya pun enak menjemput selera konsumen. Semua aktor di sisi proses ini memang tidak mendapatkan perhatian dari para pengambil keputusan. Akibatnya, para ”pahlawan pangan”—utamanya dari usaha rumah tangga, katering, kedai nasi, warung tegal, restoran padang beserta industri kecil dan menengah—bisa mati karena tertinggal oleh selera konsumen yang melompat. Dengan komposisi penduduk rata-rata berusia muda (27,5 tahun) dan kompleksitas informasi yang mereka serap, perubahan budaya makan tak bisa dihindari. Ini sesuai dengan adagium bahwa konsumen adalah driver perubahan. Miskinnya perhatian elite politik dan perguruan tinggi serta teknolog pangan, otomatis berimplikasi pada ketidakmampuan para pelaku usaha makanan untuk bersaing dengan waralaba internasional, yang mampu menafsirkan perubahan selera konsumen berusia muda. Kelompok usia ini inginnya mengonsumsi produk kualitas premium, dengan rasa, bau, warna, kecepatan penyajian, dan kemasan prima. Pendeknya, bukan waralaba asing itu yang sesungguhnya menjajah kita, tetapi kita yang gagal menangkap perubahan selera bangsa sendiri. Peran Pemerintah Dengan konstruksi kedua pahlawan pangan yang seperti itu (petani yang diperhatikan tetapi tertinggal dan pelaku usaha yang tidak diperhatikan), diperlukan suatu intervening variable. Dalam hal ini, ia adalah pemerintah yang berperan sebagai suporter dan katalisator. Dengan demikian, terjadi penguatan dan kerja sama yang lebih produktif antara petani dan pelaku usaha pangan. Untuk bisa memainkan peran itu, pemerintah harus memahami perubahan budaya makan masyarakat. Tanpa itu, suara- suara kritis yang mengatakan bahwa makanan asing telah menggeser makanan kita akan semakin menebar. ●