|
Obama Menang
Berita Gembira?
Makmur Keliat ; Pengajar Ilmu Hubungan
Internasional FISIP Universitas Indonesia
|
KOMPAS,
09 November 2012
|
Barack Obama akan kembali
memimpin Amerika Serikat untuk lima tahun yang akan datang. Sebagai negara
dengan ukuran ekonomi terbesar di dunia, perhatian besar terhadap proses
pemilihan di negeri itu tentu saja wajar.
Sebagai
kekuatan ekonomi terbesar, kinerja ekonomi Amerika Serikat memang memberikan
pengaruh cukup menentukan, baik terhadap kinerja ekonomi global maupun
regional. Bagi sebagian pihak, terpilihnya kembali Obama menyampaikan berita
baik. Diperkirakan tidak akan banyak perubahan dalam hubungan Amerika Serikat
dengan dunia luar.
Kemenangan
Obama berarti akan terdapat konsistensi dan kesinambungan kebijakan Amerika
Serikat, seperti prioritas pada pendekatan multilateral dalam kerja sama
internasional. Namun, di luar faktor kepemimpinan ini terdapat faktor
obyektif yang perlu dicermati sehingga kita tidak menumbuhkan harapan terlalu
tinggi tentang kesinambungan dan konsistensi kebijakan itu.
Faktor
obyektif itu terkait dengan persoalan defisit anggaran federal yang kini
telah mencapai angka sekitar 9 persen dari produk domestik bruto (PDB) negeri
itu. Angka ini sangat jauh di atas standar normatif Eropa.
Kesepakatan
Maastricht, misalnya, telah menetapkan pagu defisit anggaran sebaiknya tidak
melebihi angka 3 persen. Kata kunci untuk melihat betapa seriusnya persoalan
defisit anggaran federal ini telah diungkapkan oleh Ben Bernanke, pimpinan
Bank Sentral Amerika Serikat.
Melalui
terminologi fiscal cliff yang disampaikannya dalam dengar pendapat dengan
Kongres AS pada 7 Juli 2012, Bernanke bermaksud menyatakan bahwa AS ibarat
sebuah kapal yang tengah berlayar mendekati suatu ”batu karang”. Agar kapal
itu tidak celaka karena terbentur dengan batu karang, sesuatu tentu saja
harus dilakukan.
Batu
karang itu muncul sehubungan dengan semakin mendekatnya batas akhir
berlakunya ”kesepakatan politik” yang dibuat sejak masa pemerintahan Bush.
Konsensus politik itu tak lain adalah kebijakan pemotongan pajak yang
bersifat temporer, yang telah menyebabkan defisit anggaran federal negeri itu
sangat sukar untuk mematuhi standar baku internasional.
Jika
sesuatu tidak dilakukan hingga 31 Desember mendatang, konsensus politik yang
dibuat pada masa Bush itu memandatkan bahwa kebijakan pemotongan pajak itu
harus dihentikan dan secara otomatis diberlakukan pula kebijakan pemotongan
untuk pengeluaran anggaran. Karena itu, terdapat tiga opsi kebijakan yang
akan dihadapi oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk menghadapi persoalan
fiscal cliff ini.
Opsi
pertama adalah dengan menggunakan instrumen kebijakan peningkatan pajak (tax
increase) sekaligus pengurangan pengeluaran pemerintah (government spending
cut). Jika kedua instrumen kebijakan ini diambil sekaligus, Badan Anggaran
Kongres Amerika Serikat (CBO) memproyeksikan bahwa ekonomi AS akan mengalami
resesi pada 2013. Tingkat pengangguran di negeri itu pun akan meleset tajam
di atas 9 persen. Namun, sisi baiknya adalah jika kebijakan ini diambil,
defisit anggaran Amerika Serikat akan menurun secara drastis dan diperkirakan
menjadi 1 persen dari PDB pada 2016.
Opsi
kedua adalah melanjutkan instrumen kebijakan pemotongan pajak dan menunda
pemotongan pengeluaran yang telah dijadwalkan. Jika Kongres dan Presiden
sepakat untuk kembali melanjutkan penggunaan instrumen kebijakan yang telah
dibuat sejak masa Bush ini, kehancuran ekonomi mungkin bisa dicegah untuk
sementara waktu.
Dalam
jangka pendek, ekonomi Amerika Serikat akan tetap tumbuh walau lambat dan
tingkat pengangguran tidak akan setinggi dalam opsi pertama. Namun, defisit
anggaran tetap tinggi dan diperkirakan utang pemerintah akan meningkat tajam
dari angka 73 persen dari PDB untuk tahun ini menjadi hampir sebesar 90
persen dari PDB pada 2022.
Di
luar dua opsi ini, tentu saja ada opsi kombinasi. Pilihan ini yang tampaknya
akan dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama
pada tahun-tahun yang akan datang. Pilihan ini secara politik dianggap lebih
dapat diterima. Hal ini mengingat pilihan pertama ataupun kedua mensyaratkan
adanya dukungan penuh dari Kongres, baik itu yang berasal dari Senat maupun
dari Majelis Rendah (House of Representatives).
Namun,
pemilihan yang baru saja dilakukan menyampaikan pesan bahwa dukungan politik
itu akan sangat sukar diperoleh oleh Obama. Walau perhitungan akhir tentang
jumlah kursi belum dapat diperoleh hingga tulisan ini dibuat, kelompok
Republik sudah dapat dipastikan tetap mengendalikan Majelis Rendah. Oleh
karena itu, kebutuhan untuk melakukan kebijakan konsolidasi fiskal
kemungkinan besar tidak akan ditempuh dengan opsi kebijakan pertama ataupun
opsi kedua.
Ada
beberapa konsekuensi dari pilihan kebijakan seperti ini terhadap lingkungan
global dan regional. Pertama, keharusan untuk melakukan konsolidasi fiskal
akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan berjalan dengan
sangat lambat.
Laporan
IMF (IMF Country Report No 12/213 Juli 2012) memproyeksikan bahwa ekonomi
negeri ini akan tumbuh rata-rata sekitar 3 persen hingga 2017. Ini berarti
pula bahwa kontribusi Amerika Serikat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi
global tidak terlalu dapat diandalkan pada masa lima tahun pemerintahan Obama
yang akan datang.
Kedua,
Amerika Serikat akan berusaha untuk mengintensifkan pendekatan regional dan
bilateral untuk mengurangi beban konsolidasi fiskal ini. Salah satu wilayah
yang sangat menjanjikan untuk pendekatan regional dan bilateral ini adalah
kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik.
Negara-negara
di kawasan ini, Asia Timur dan Asia Pasifik, tetap mengalami pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi. Amerika Serikat tidak bisa menoleh dan
mengandalkan wilayah Atlantik karena Uni Eropa tengah mengalami krisis
keuangan. Hal ini sebagian bisa menjelaskan mengapa AS terlihat sangat aktif
mempromosikan kerangka kerja sama regional, baik melalui KTT Asia Timur (East
Asia Summit), Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), dan Trans-Pacific
Partnership ataupun melalui inisiatif-inisiatif diplomatik bilateral terhadap
beberapa negara di kawasan untuk mengikuti kerangka perdagangan bebas (FTA)
yang telah dibuatnya dengan Singapura, Australia, dan Korea Selatan.
Ketiga,
kebutuhan untuk melakukan konsolidasi fiskal itu juga dapat mengakibatkan
penurunan kapasitas daya serap impor Amerika Serikat dari China. Penurunan
ekspor China ke Amerika Serikat ini tentu saja akan membawa dampak ke
Indonesia.
Patut
mencatat bahwa China kini adalah mitra perdagangan ketiga terbesar Indonesia
setelah Jepang dan Singapura. Rentetan seperti ini, pada gilirannya, dapat
memunculkan kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan bagi pelaku-pelaku
ekonomi Indonesia yang selama ini mengandalkan pertumbuhan ekspor China di
pasar global.
Keempat,
beberapa sektor usaha di Amerika yang terkena dampak dari kebutuhan
konsolidasi fiskal ini akan berusaha untuk mencari jalan keluar (exit
strategy). Salah satu sektor usaha itu adalah kelompok industri pertahanan.
Persoalan
fiscal cliff diperkirakan akan mengakibatkan pengurangan alokasi pertahanan
sebanyak 10 persen. Kontraktor industri pertahanan Amerika Serikat akan
berusaha untuk mengatasi pemotongan anggaran pertahanan ini dengan menjalin
kerja sama dengan industri pertahanan negara lain.
Situasi
ini pulalah yang bisa menjelaskan mengapa telah terdapat sinyal positif dari
Pemerintah Amerika Serikat untuk bersedia membantu Indonesia dalam
mengembangkan industri pertahanannya. Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya
memanfaatkan momentum ini semaksimal mungkin untuk melakukan modernisasi
pertahanannya. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar