Radikalisasi Islamis Mesir

Radikalisasi Islamis Mesir Smith Alhadar ;  Penasihat pada The Indonesian Society for Middle East Studies REPUBLIKA, 15 Agustus 2013

Kudeta yang dilakukan militer Mesir pimpinan Menteri Pertahanan Jenderal Abdel Fattah al-Sisi merupakan tindakan gegabah tanpa perhitungan matang. Bagaimanapun, Muhammad Mursi dari Partai Kebebasan dan Keadilan--sayap politik Ikhwanul Muslimin--adalah presiden sipil pertama yang terpilih secara bebas dan demokratis setahun lalu. 

Militer menuduh dia dan pentolan Ikhwanul Muslimin (IM) lainnya, seperti Khairat el-Shater (wakil pemimpin tertinggi IM) dan Deputi Pemimpin IM Rashad Bayumi, telah mengompori pendukung IM sehingga terjadi bentrokan antara pendukung dan penentang Mursi yang menyebabkan delapan anggota anti-Mursi tewas. Tuduhan itu mengada-ada. Militer juga menuduh Mursi dan kawan-kawan telah menghina pengadilan. Sedangkan, kelompok oposisi anti-Mursi menuduh Mursi tak sanggup mengatasi masalah politik dan ekonomi sehingga Mesir semakin terpuruk. Situasi ekonomi Mesir memang memburuk. Tapi, situasi tersebut bukan diciptakan oleh pemerintahan Mursi saja, itu juga ekses dari ketidakstabilan ekonomi sejak revolusi pada 25 Januari 2011. 

Berkuasanya militer yang mendapat resistensi dari partai-partai politik telah menimbulkan ketegangan politik yang berdampak pada memburuknya situasi ekonomi akibat arus masuk investasi asing ke Mesir setelah revolusi mencapai titik nol. Devisa dari sektor pariwisata anjlok hingga 80 persen dan Mesir merugi 40 juta dolar AS per hari akibat terganggunya sektor wisata ini. Tingkat kemiskinan di Mesir naik tajam hingga 70 persen. Utang luar negeri mencapai 180 miliar dolar AS atau 90 persen dari pendapatan domestik Mesir.

Secara politik, kudeta militer telah membuat masyarakat Mesir terpecah belah. IM dan Jamaah Islamiyah yang mendukung Mursi di satu pihak dan kelompok nasionalis, sekuler, sosialis, liberal, dan Tamarud (pemberontak) di pihak lain.

Tamarud adalah kelompok pemuda yang dibentuk April lalu, yang menjadi pionir pemakzulan Mursi. Mereka mengklaim berhasil mendapatkan 20 juta tandatangan anti-Mursi untuk mendelegitimasi pemerintahan Mursi. Toh, ketika menang dalam pemilu Juni tahun lalu, Mursi hanya mendulang sekitar 13 juta suara.

Kelompok opisisi sejak 30 Juni lalu, bertepatan dengan satu tahun kepresidenan Mursi, melakukan unjuk rasa di Alun-Alun Tahrir, Kairo, dan kota-kota penting lainnya. Mereka menuntut Mursi turun. Dan, ketika militer mengambil alih kekuasaan, jutaan rakyat dari kelompok oposisi turun ke jalan menyambut kudeta itu. Bahkan, Syeikh Agung al-Azhar Ahmad Tayyib, Ketua Gereja Koptik Mesir Pope Tawadros II, Koordinator Front Penyelamatan Nasional Mohammad El Baradei, dan Sekjen Partai Nur (sayap politik gerakan Salafi ) Jalal Marrah juga menyambut kudeta itu.

Di pihak lain, pendukung IM dan kaum Islamis lain juga turun ke jalan menuntut Mursi dikembalikan ke tampuk kekuasaan karena dialah pemegang sah mandat rakyat. Mursi dan pentolan IM lain meminta rakyat turun ke jalan --sebagai tandingan unjuk rasa kaum oposisi--dengan tidak melakukan aksi-aksi kekerasan dan anarkis. Tapi, pada 7 Juli mereka dibantai tentara yang menyebabkan 51 orang tewas dan ratusan lainnya cedera. Aksi ini menyebabkan eskalasi ketegangan militer dan kaum Islamis semakin serius dan membuat masyarakat semakin terbelah. Syeikh Agung al-Azhar Ahmad Tayyib pun menangguhkan dukungan mereka terhadap upaya militer untuk membentuk pemerintahan sementara di bawah kepemimpinan Presiden Adly Mahmud Mansur.

Determinasi kaum Islamis untuk menekan militer agar mengembalikan Mursi ke tampuk kekuasaan semakin kuat setelah mereka didukung oleh tokoh intelektual dan ulama Mesir. "Jalan keluar terbaik adalah mengembalikan keabsahan Presiden Mursi, baru kemudian dialog untuk pemilihan dini," kata Prof Dr Sahar Khamis, pakar komunikasi dari University of Meryland, Amerika Serikat (AS). Menurut dia, dengan alasan apa pun, militer tidak boleh campur tangan dalam masalah politik. 

Militer itu digaji rakyat dan diberi alat perang untuk mempertahankan kedaulatan negara, bukan untuk bermain politik. Penilaian senada diutarakan analis politik Fahmy Howeidi. Prof Dr Syeikh Yusuf Qardhawy, ulama kharismatik yang sangat berpengaruh di Mesir dan dunia Islam, juga mengutuk sikap militer yang melengserkan Mursi. Untuk mendapat dukungan AS dan sekutu Baratnya, serta memuaskan kaum oposisi, militer mengangkat El Baradei, tokoh sekuler-liberal, sebagai wapres, dan PM Hazem el-Bablawi, mantan menteri keuangan pascarezim Husni Mubarak. Presiden sementara Adly Mansur pun mengeluarkan dekrit yang terdiri dari 33 butir yang, antara lain, menentukan komite amendemen konstitusi dalam waktu 15 hari. 

Selanjutnya, diadakan amendemen butir-butir konstitusi dalam dua bulan.
Berikut, hasil amendemen itu akan diserahkan kepada rakyat melalui referendum. Pemilu parlemen kemudian akan digelar dua bulan setelah referendum rakyat atas amendemen konstitusi itu digelar. Tahapan selanjutnya, mengumumkan jadwal pemilu presiden sepekan setelah sidang pertama parlemen baru hasil pemilu.

Dekrit ini ternyata menyenangkan AS yang tadinya prihatin dengan kudeta militer. Tapi, Tamarud dan Partai Nur menolak karena mereka tidak diajak bicara oleh militer dan presiden da- lam pembuatan dekrit itu. Kaum Islamis sendiri menolak dekrit itu. Bila karut-marut politik ini tidak segera diatasi dengan terobosan politik yang memuaskan IM, diperkirakan akan terjadi radikalisasi Islamis Mesir. 

Tanda-tanda itu sudah terlihat. Dalam beberapa hari ini, segera setelah Mursi dimakzulkan, terjadi beberapa serangan di berbagai tempat di Gurun Sinai, Mesir, termasuk peledakan pipa minyak dari Mesir ke Yordania. Tidak sulit menemukan senjata gelap di Mesir saat ini sejak kejatuhan pemerintahan Muamar Qadafi, karena kaum Muslim militan berhasil mendapatkan senjata dari depot-depot senjata Libya. 

Jika tidak ada terobosan politik untuk rekonsiliasi antara IM dan militer-Front Penyelamatan Nasional, dan peminggiran IM dari kekuasaan, akan terjadi radikalisasi kaum Islamis. Mesir mungkin akan menjadi seperti Aljazair pada tahun 1992 ketika militer mengambil alih kekuasaan setelah partai Islam FIS memenangi pemilu. ●